Kritik Kartu Pra Kerja, Pengamat: Programnya Bagus Tapi Nggak Nyambung Tangkap layar panduan pengisian kartu Pra-Kerja bagi masyarakat, (ANTARA/HO)

MerahPutih.com - Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menyebut langkah Presiden Joko Widodo mengatasi dampak ekonomi dari virus corona dengan Kartu Pra Kerja tidak tepat.

Ia mengatakan sebagian besar masyarakat yang terdampak telah menguasai keahlian kerja di bidang masing-masing. Namun mereka kehilangan penghasilan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Baca Juga

Pemerintah Dinilai Tak Tepat Beri Kartu Pra Kerja untuk Korban Penanganan COVID-19

"Buruh yang kena PHK, tidak membutuhkan kartu prakerja, yang dibutuhkan dia adalah tunai, bantuan tunai. Programnya bagus, tapi di waktu yang tidak tepat," kata Trubus kepada wartawan di Jakarta, Selasa (21/4).

Sejumlah calon peserta Kartu Pra-Kerja mendaftar secara daring di LTSA-UPT P2TK Surabaya, Senin (13/4/2020). (ANTARA/ Moch Asim)
Sejumlah calon peserta Kartu Pra-Kerja mendaftar secara daring di LTSA-UPT P2TK Surabaya, Senin (13/4/2020). (ANTARA/ Moch Asim)

Untuk diketahui, program ini diluncurkan dengan target 5,6 juta orang yang terdampak PHK serta pekerja informal yang pendapatannya tertekan akibat penyebaran virus corona. Ia mengatakan sebagian besar masyarakat yang terdampak telah menguasai keahlian kerja di bidang masing-masing.

Baca Juga

Kritik Kartu Pra-Kerja, Pengamat: Pekerja Butuh Duit, Bukan Pelatihan Online

"Buruh yang kena PHK, tidak membutuhkan kartu pra kerja, yang dibutuhkan dia adalah tunai, bantuan tunai. Programnya bagus, tapi di waktu yang tidak tepat," kata Trubus.

Di saat krisis seperti sekarang, lanjutnya, tidak tepat jika fokus pemerintah mempersiapkan tenaga kerja. Menurut dia, masyarakat membutuhkan uang untuk bertahan hidup akibat kehilangan penghasilan.

Bantuan langsung tunai (BLT) dinilai Trubus lebih tepat karena akan memulihkan daya beli masyarakat secara berkala. Uang pun akan berputar di masyarakat seiring belanja kebutuhan pokok berjalan kembali.

Baca Juga

Pendaftaran Kartu Pra Kerja Dikeluhkan, Susah Unggah Foto KTP dan Swafoto

"Kartu Prakerja ini tidak dibutuhkan dalam konteks sekarang karena ini lebih baik diluncurkan nanti saja setelah Corona, saat sudah normal kembali," tutur pengajar dari universitas Trisakti ini. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Pertimbangkan Tarik Rem Darurat
Indonesia
Pemprov DKI Pertimbangkan Tarik Rem Darurat

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih memikirkan menarik rem darurat dan kembali ke PSBB ketat dalam meredam kasus COVID-19 yang semakin mengkhwatirkan.

Klaster Perkantoran Meningkat 10 Kali Lipat Sejak PSBB Transisi di Jakarta
Indonesia
Klaster Perkantoran Meningkat 10 Kali Lipat Sejak PSBB Transisi di Jakarta

Dewi kembali menegaskan bahwa protokol kesehatan tetap harus diterapkan dengan disiplin dimana saja.

Pemprov DKI Tak Pakai Diskresi Lepas Saham Bir di PT Delta
Indonesia
Pemprov DKI Tak Pakai Diskresi Lepas Saham Bir di PT Delta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak akan mengambil keputusan sendiri dalam kemelut penjualan kepemilikan saham bir di PT Delta Djakarta.

Batu Nisan Kesultanan Aceh Ditemukan Bergeletakan di Lokasi Proyek Jalan Tol
Indonesia
Batu Nisan Kesultanan Aceh Ditemukan Bergeletakan di Lokasi Proyek Jalan Tol

Puluhan batu nisan yang diduga situs makam peninggalan Kesultanan Aceh Darussalam ditemukan di lokasi proyek pembangunan Jalan Tol Sigli-Banda Aceh (Sibanceh), di kawasan Kabupaten Aceh Besar.

Fraksi Golkar Nilai Rem Darurat Anis Bukan Langkah Tepat
Indonesia
Fraksi Golkar Nilai Rem Darurat Anis Bukan Langkah Tepat

Keputusan Gubernur Anies Baswedan menarik rem darurat dan kembali ke masa PSBB total bukan langkah tepat menekan laju kasus corona di ibu kota.

Kapolda Metro Angkat Suara saat Jakarta Jadi Marak Begal Sepeda
Indonesia
Kapolda Metro Angkat Suara saat Jakarta Jadi Marak Begal Sepeda

Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan dan pengejaran terhadap pelaku begal pesepeda yang marak terjadi akhir-akhir ini.

Ini Proyek yang Rontokkan Elektabilitas Partai Demokrat Versi Moeldoko Cs
Indonesia
Formappi Nilai DPR-Pemerintah Gunakan 'Celah' COVID-19 Kebut Omnibus Law
Indonesia
Formappi Nilai DPR-Pemerintah Gunakan 'Celah' COVID-19 Kebut Omnibus Law

RUU ini memperlihatkan masih banyaknya bolong yang seharusnya menjadi pertimbangan serius DPR

Polda Sumbar Kembali Selidiki Dugaan Korupsi MTQ Nasional
Indonesia
Polda Sumbar Kembali Selidiki Dugaan Korupsi MTQ Nasional

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumba, Kombes Pol Joko Sadono menjelaskan, penyelidikan dilakukan kembali setelah adanya laporan dalam masyarakat lagi.

Sahkan Kertas Kosong UU Ciptaker, Buruh Siapkan Langkah Hukum
Indonesia
Sahkan Kertas Kosong UU Ciptaker, Buruh Siapkan Langkah Hukum

Buruh meminta kepada pemerintah dan DPR jujur, mana draft akhir yang menjadi rujukan RUU Cipta Kerja yang disahkan di DPR kemarin.