Kritik Ibu Kota Baru Proyek Kejar Tayang, JATAM Buka Jejak Hashim di Penajam Gagasan, rencana dan kriteria desain ibu kota negara (Bahan Paparan Kementerian PUPR)

MerahPutih.com - Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengkritik keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memindahkan Ibu kota negara ke Kalimantan Timur dinilai serampangan, terburu-buru, dan terkesan hanya mengejar proyek bernilai ratusan triliun rupiah yang menguntungkan segelintir penguasa lahan.

Juru Bicara JATAM Merah Johansyah menilai pemindahan itu juga menafikan masalah lingkungan yang dihadapi Jakarta dan Kalimantan Timur (Kaltim) yang seharusnya menjadi perhatian utama presiden dalam menjaga kelestarian bumi.

Baca Juga:

BMKG Pastikan Kalimantan Timur Khususnya Lokasi Ibu Kota Minim Ancaman Tsunami

Menteri PUPR: Ibu Kota Baru Berkonsep City of the Forest

“Kalau kemarin Jokowi minta izin untuk memindahkan Ibu Kota, maka jawabannya kami tidak izinkan. Rencana pemindahan ibu kota jelas serampangan dan bisa jadi hanya ambisi satu orang," kata Merah, dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (28/8).

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri kabinet serta Gubenur DKI Jakarta dan Gubenur Kalimantan Timur menyampaikan pernyataan di Istana Negara Jakarta, Senin (26/8) (Desca Lidya Natalia)
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri kabinet serta Gubenur DKI Jakarta dan Gubenur Kalimantan Timur saat mengumumkan lokasi Ibu Kota RI yang baru di Istana Negara Jakarta, Senin (26/8) (Desca Lidya Natalia)

Merah menekankan beban lingkungan dan budaya masyarakat setempat jika terjadi eksodus sekitar 1 juta orang luar ke wilayah Ibu Kota RI yang baru. Dasar keputusan pemindahan yang tak dilakukan melalui jajak pendapat atau tidak ditanyakan dulu kepada warga juga menjadi sorotan.

"Hak warga untuk menyampaikan pendapat jelas diingkari dan bisa disebut sebagai ‘kediktatoran’ Presiden karena suara warga Kalimantan Timur termasuk suara masyarakat adatnya tidak diberi ruang,” tutur Merah.

Peta Penajam Paser Utara

JATAM menduga pemindahan Ibu Kota berkedok megaproyek ini hanya akan menguntungkan oligarki pemilik konsesi pertambangan batu bara dan penguasa lahan skala besar di Kalimantan Timur.

Baca Juga:

Kuasai 99 Persen Kutai Energi, Luhut Bilang Pindah Ibu Kota Momentum Tertibkan Tambang Ilegal

Podomoro Langsung Jualan Properti Ibu Kota Baru, Pengamat: Lahan Kaltim Dikuasai Pemain Besar

Merujuk data mereka, terdapat 1.190 IUP (Izin Usaha Pertambangan) di Kalimantan Timur. Khusus Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat 625 pemegang IUP, di antaranya Kecamatan Samboja 90 Izin pertambangan dan Bukit Soeharto 44 Izin tambang.

Anggota JATAM Kaltim Pradarma Rupang menambahkan perusahaan Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo Subianto, menguasai mayoritas lahan hak guna di Kabupaten Penajam Paser Utara, terutama di Kecamatan Sepaku.

Prabowo dan Jokowi di MRT
Jokowi dan Prabowo di stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus. (Twitter/@pranomoanung)

Catatan JATAM menyebut perusahaan Hashim itu memegang 13,83 juta hektar izin, dengan 5,2 juta di antaranya adalah izin pertambangan.

"Karena lahan di sana dikuasai oleh PT ITCI Hutani Manunggal IKU dan ITCI Kartika Utama (HPH). Pemindahan ibu kota ini tidak lebih dari ‘kompensasi politik’ atau bagi-bagi proyek pasca Pilpres,” tutup Pradarma Rupang. (Knu)

Baca Juga:

Taktik Pedang Bermata Dua Jokowi Incar Penguasa Lahan di Kubu 01 dan 02



Wisnu Cipto

LAINNYA DARI MERAH PUTIH