Kritik GMPG soal Buruknya Elektabilitas Airlangga Harus Jadi Autokritik bagi Golkar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Sherpa Track-Finance Track G20: Working Lunch di Jakarta, Rabu (15/12). ANTARA/HO-Kemenko Perekonomian

MerahPutih.com - Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG) menyoroti hasil sejumlah lembaga survei terkait elektabilitas Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. GMPG menilai, rendahnya elektabilitas Airlangga bisa berdampak pada citra Partai Golkar.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menuturkan, kritik GMPG soal jebloknya elektabilitas Airlangga harus menjadi atensi. Sebab, hal ini diyakini bakal berdampak terhadap citra partai berlogo partai beringin ini di Pemilu mendatang.

Baca Juga

Tinjau Operasi Pasar di Surabaya, Menko Airlangga Dicurhati Pedagang

"Apa yang disampaikan GMPG merupakan autokritik yang bagus untuk Airlangga dan Partai Golkar," ucap Ujang kepada wartawan di Jakarta, Jumat (14/1).

Pernyataan senada disampaikan pengamat politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Usni Hasanudin.

Menurut Usni, kenyataan ini harus jadi konsern Golkar lantaran pendekatan yang dilakukan untuk mengerek tingkat keterpilihan Airlangga sebagai calon presiden (capres) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 belum memubahkan hasil.

"Apa yang disampaikan GMPG itu, kan, sesuai dengan hasil survei sejumlah lembaga, capaian Partai Golkar, dan pengalaman yang mereka rasakan selama ini. Jadi itu tidak bisa dinafikan. Para elite Partai Golkar harusnya mulai mereformulasi strateginya jika memang ingin mengusung kadernya sebagai capres," tuturnya.

Menurutnya, ada berbagai cara yang dapat dilakukan Partai Golkar. Mengganti capres ataupun mengubah pendekatan dalam meraih simpati publik.

"Jika terus memaksakan seperti ini ya Partai Golkar akan kembali mengulang pengalaman dua pilpres (pemilihan presiden) sebelumnya," tegasnya. Partai Golkar tidak mengusung capres pada Pilpres 2014 dan 2019.

Baca Juga

Elektabilitas Airlangga Jeblok, Politisi Senior Golkar Desak Ganti Ketum

Sebelumnya, Inisiator GMPG, Sirajuddin Abdul Wahab menyebut, elektabilitas Airlangga memprihatinkan. Pangkalnya, tingkat keterpilihannya hanya 0,8 [erseb berdasarkan hasil survei Voxpol Center dan versi riset Indikator Politik Indonesia 0,2%.

Dia menambahkan, capaian tersebut berdampak sistematik terhadap reputasi Golkar. Padahal, pengurus dan kader di DPR sudah menebah baliho Airlangga di sejumlah daerah.

"Ini dapat dianggap bahwa masyarakat tidak tergerak memberikan dukungan. Jika ada kenaikan, maka kenaikan itu dapat dipastikan sebagai angka yang perlu dipertanyakan sumber dan kredibilitasnya," ujarnya, beberapa waktu lalu.

Apalagi, imbuh Sirajuddin, perolehan kursi di DPR berkurang 6 saat dipimpin Airlangga. Sekarang, Golkar hanya memiliki 85 kursi; sedangkan sebelumnya, yang merupakan hasil Pemilu 2014, berhasil meraih 91 kursi.

Oleh karena itu, dia beranggapan, Airlangga tidak maksimal dalam "memanaskan" mesin partai. Pun demikian dengan pembagian kerja bidang-bidang, banyak penempatan kader yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

"Ini mengakibatkan absennya penyelenggaraan program kerakyatan Partai Golkar di masyarakat. Padahal, itu merupakan bagian langkah memperbaiki citra partai di mata publik," tutup Sirajuddin. (Pon)

Baca Juga

Airlangga-Khofifah Gelar Pertemuan Tertutup Semalam, Bahas Apa?

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Pertajam Bukti Keterlibatan Bank Panin dalam Kasus Suap Pajak
Indonesia
KPK Pertajam Bukti Keterlibatan Bank Panin dalam Kasus Suap Pajak

KPK menyatakan pihaknya tengah mempertajam bukti keterlibatan pihak lain dan koorporasi dalam kasus dugaan suap penurunan nilai pajak pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu).

Berbagi Cerminkan Kepedulian Perayaan Imlek di Masa Pandemi
Indonesia
Berbagi Cerminkan Kepedulian Perayaan Imlek di Masa Pandemi

Perayaan Imlek tak selalu bicara soal pesta dan kemeriahan. Sebab di masa pandemi COVID-19, semua masyarakat dituntut untuk selalu mawas diri dan peduli sesama dengan menerapkan protokol kesehatan.

Konstruksi Kasus Suap Proyek COVID-19 yang Jerat Bupati Bandung Barat
Indonesia
Konstruksi Kasus Suap Proyek COVID-19 yang Jerat Bupati Bandung Barat

KPK menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi COVID-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat tahun 2020.

Tiga Faktor Penyebab Kasus Kekerasan Perempuan di Yogyakarta Meningkat Selama Pandemi
Indonesia
Tiga Faktor Penyebab Kasus Kekerasan Perempuan di Yogyakarta Meningkat Selama Pandemi

Terdapat tiga faktor utama yang menjadi penyebab munculnya kasus kekerasan tersebut

[Hoaks atau Fakta]: Lagu Indonesia Raya Diganti
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Lagu Indonesia Raya Diganti

Lagu Kebangsaan Indonesia Raya merupakan lagu kebangsaan yang dipayungi hukum dan diatur Undang-undang No. 24 tahun 2009.

Polisi Kerap Salah Tangani Kasus Intoleransi
Indonesia
Polisi Kerap Salah Tangani Kasus Intoleransi

Polri diminta tak ragu menindak kelompok-kelompok intoleran yang menyerang minoritas.

Anak Buah Juliari Pinjam Koper PNS Kemensos Tampung Uang Suap Bansos
Indonesia
Anak Buah Juliari Pinjam Koper PNS Kemensos Tampung Uang Suap Bansos

Mendengar BAP-nya dibacakan oleh Jaksa, Rizki pun membenarkan isi kesaksiannya itu

Enam Dekade, Partai Golkar Tetapkan 2024 Tahun Kemenangan
Indonesia
Enam Dekade, Partai Golkar Tetapkan 2024 Tahun Kemenangan

Airlangga menyebut, tren elektabilitas Partai Golkar terus mengalami peningkatan yang signifikan. Meskipun begitu, ia tetap meminta seluruh kader bekerja keras demi mewujudkan harapan partai untuk tiga tahun mendatang.

Komnas HAM Duga TWK Bentuk Penyingkiran Pegawai KPK yang Distigma Taliban
Indonesia
Komnas HAM Duga TWK Bentuk Penyingkiran Pegawai KPK yang Distigma Taliban

Komisioner Komnas HAM, Amiruddin menduga, proses alih status pegawai KPK menjadi ASN merupakan bentuk pennyingkiran terhadap para pegawai yang distigma sebagai taliban.

80 Persen Sekolah di Kabupaten Bogor Gelar PTM
Indonesia
80 Persen Sekolah di Kabupaten Bogor Gelar PTM

Jumlah siswa di Kabupaten Bogor yang sudah menjalani vaksinasi masih minim. Progres vaksinasi khusus usia 12-17 tahun itu baru 2,73 persen dari target sasaran 1.120.414 dosis