Kritik Firli Bahuri, Koalisi Sipil Tembakan Laser "Berani Jujur Pecat" ke Gedung KPK Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi untuk menolak pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (28/6). Foto: MP/Ponco

MerahPutih.com - Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi untuk menolak pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (28/6) malam. Aksi kali ini terbilang kreatif, yakni dengan menembakan laser bertuliskan "Berani Jujur Pecat" ke Gedung KPK, Jakarta.

Tembakan laser berkelir merah dan hijau tersebut juga membentuk tulisan lain seperti, "Mosi Tidak Percaya", dan "Rakyat Sudah Mual".

Baca Juga

Kasatgas Pembelajaran Antikorupsi Desak Sekjen KPK Buka Hasil TWK

Juru Kampanye Greenpeace Indonesia, Asep Komaruddin mengatakan, aksi tersebut digelar untuk menyuarakan perjuangan keadilan bagi 51 pegawai KPK yang dinonaktifkan akibat dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

"Juga menyampaikan pesan untuk menyelamatkan lembaga antikorupsi ini dari cengkeraman oligarki," kata Asep dalam keterangannya, Senin (28/6)

Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi untuk menolak pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (28/6) malam. Aksi kali ini terbilang kreatif, yakni dengan menembakan laser bertuliskan "Berani Jujur Pecat" ke Gedung KPK, Jakarta. Foto: MP/Ponco

Menurut Asep, alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan syarat lulus TWK merupakan upaya bagi pelemahan KPK. Apalagi, imbasnya akan memecat 51 pegawai KPK, termasuk Novel Baswedan dan penyidik-penyidik terbaik KPK lainnya.

"Diduga kuat tes yang kontroversial ini adalah usulan dari Ketua KPK saat ini, Firli Bahuri. Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai, tes yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mengangkat pegawai KPK menjadi ASN ini, cacat prosedur," ujarnya.

Asep mengatakan upaya pelemahan KPK tidak hanya terjadi saat ini. Menurut dia, pelemahan KPK di era pemerintahan Presiden Jokowi sudah terlihat sejak Oktober 2019, ketika revisi UU KPK disahkan. Meskipun memicu sejumlah aksi penolakan di berbagai daerah, UU tersebut tetap disahkan.

"Usaha pelemahan ini kemudian semakin nyata dengan diangkatnya Firli Bahuri sebagai Ketua KPK, padahal Firli pernah dinyatakan melanggar kode etik ketika menjabat sebagai Deputi Penindakan KPK," ujar Asep.

Oleh karena itu, Asep menyebut upaya pelemahan KPK akan semakin memperburuk integritas lembaga antirasuah sebagai pemberantas korupsi di negeri ini. Hal ini juga akan berimbas pada massifnya praktik korupsi di Indonesia.

“Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan khususnya yang berkaitan dengan alih fungsi lahan akan semakin menjadi-jadi, karena salah satu celah korupsi adalah saat kepala daerah memberikan atau memperpanjang izin kepada perusahaan untuk membuka lahan, ini merupakan bagian dari praktek state capture corruption," katanya.

Dirinya lantas mencontohkan, selama tiga kali berturut-turut KPK telah berhasil menangkap Gubernur Riau dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), dengan dugaan kasus pemberian izin ilegal untuk pembukaan lahan di Provinsi Riau.

Selain itu, kasus tangkap tangan beberapa petinggi Sinar Mas yang melakukan suap terhadap anggota DPRD Kalimantan Tengah terkait proses perizinan dalam kawasan hutan. Juga Gubernur Sulawesi Tenggara, Nur Alam, yang merupakan terpidana korupsi atas pemberian izin pertambangan.

Koalisi Masyarakat Sipil menggelar aksi untuk menolak pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (28/6) malam. Aksi kali ini terbilang kreatif, yakni dengan menembakan laser bertuliskan "Berani Jujur Pecat" ke Gedung KPK, Jakarta. Foto: MP/Ponco

Asep meyakini, kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia sejatinya tidak lepas dari praktik korupsi. Misalnya saat pilkada serentak, hal ini dapat menjadi ancaman kerusakan hutan.

"Dugaan itu muncul seiring pemangkasan dan kemudahan izin pelepasan kawasan hutan yang dikhawatirkan menjadi modal transaksi politik," tandas Asep. (Pon)

Baca Juga

TWK Bagian dari Operasi Intelijen untuk Singkirkan Pegawai KPK?

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Ini Nomor Ponsel Warga yang Siap Memberikan Donor Konvalesen
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ini Nomor Ponsel Warga yang Siap Memberikan Donor Konvalesen

Beredar sebuah pesan berantai di WhatsApp yang memberikan informasi terkait data pendonor plasma darah konvalesen area Jogja. Data yang diberikan mencakup golongan darah, nama, dan nomor ponsel.

Mensos Risma Serahkan Bantuan Senilai Rp200 Juta untuk Korban Banjir Bekasi
Indonesia
Mensos Risma Serahkan Bantuan Senilai Rp200 Juta untuk Korban Banjir Bekasi

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyerahkan bantuan senilai lebih dari Rp200 juta untuk korban banjir di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Senin (22/2).

ICW Sindir Jaksa Agung karena tak Ajukan Kasasi Putusan Banding Pinangki
Indonesia
ICW Sindir Jaksa Agung karena tak Ajukan Kasasi Putusan Banding Pinangki

"ICW mengucapkan selamat kepada Bapak ST Burhanudin selaku Jaksa Agung dan jajarannya di Kejaksaan Agung karena telah berhasil mempertahankan vonis ringan kepada Pinangki Sirna Malasari," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana

Muncul Varian Baru Virus Corona, Pemerintah Diminta Jangan Ulangi Kesalahan
Indonesia
Muncul Varian Baru Virus Corona, Pemerintah Diminta Jangan Ulangi Kesalahan

Penutupan akses masuk juga harus dilakukan terhadap negara lainnya

Polda Jabar Cek Laporan Demokrat Terhadap Wamendes
Indonesia
Polda Jabar Cek Laporan Demokrat Terhadap Wamendes

Polda Jawa Barat masih melakukan pengecekan terkait laporan DPD Partai Demokrat Jabar terhadap Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Wamendes PDTT) Budi Arie Setiadi.

Jokowi Bersyukur PPKM Darurat Turunkan BOR Rumah Sakit
Indonesia
Jokowi Bersyukur PPKM Darurat Turunkan BOR Rumah Sakit

Penerapan PPKM Darurat adalah kebijakan yang tidak bisa dihindari. Kebijakan ini, menurutnya, harus diambil pemerintah meskipun itu sangat-sangat berat.

Komnas HAM: Fungsi TNI Sangat Penting Dalam Menjaga Pertahanan Negara
Indonesia
Komnas HAM: Fungsi TNI Sangat Penting Dalam Menjaga Pertahanan Negara

Banyak yang tidak menyadarinya namun itu sudah sejak dulu dilakukan

Senator Papua Barat Minta RPP Otsus Dikawal Bersama
Indonesia
Senator Papua Barat Minta RPP Otsus Dikawal Bersama

Komite I DPD RI menerima Rancangan Peraturan Pemerintah terkait berlakunya Revisi UU No 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua di Kompleks Senayan

Begini Perkembangan Penyaluran Bansos Tunai, Beras dan Subsidi Upah
Indonesia
Begini Perkembangan Penyaluran Bansos Tunai, Beras dan Subsidi Upah

Bantuan subsidi upah 1 juta pekerja dengan target 8,8 juta di sektor non kritikal di PPKM level 3 dan 4 akan disalurkan dalam lima tahap

5 Tahun Tragedi Bom Bunuh Diri Mapolresta Surakarta, Eks Napiter Minta Maaf
Indonesia
5 Tahun Tragedi Bom Bunuh Diri Mapolresta Surakarta, Eks Napiter Minta Maaf

Mapolresta Surakarta, Jawa Tengah pernah menjadi sasaran bom bunuh diri pada 5 Juli 2016 silam.