Kriteria UMKM di UU Cipta Kerja Diprotes Pengusaha Ilustrasi UMKM. (KemenKop UMKM.

MerahPutih.com - Kriteria usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), yang rumit di UU Cipta Kerja dibanding sebelumnya, dapat menyebabkan undang-undang yang baru disahkan DPR bakal kehilangan esensi.

"Poin yang sangat krusial yang perlu dikritisi yaitu tentang kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah," kata Ketua Kebijakan Publik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sutrisno Iwantono.

Ia mengatakan, kriteria UMKM pada undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang No 2008 tentang UMKM cukup sederhana yaitu hanya dinilai dari aset dan omzet.

Baca Juga:

Digusur Piala Dunia U-20, PKL Selter Manahan Resah Tak Kunjung Dapat Kepastian

Namun, dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja menjadi sangat banyak yaitu modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja.

Elemen kriteria jauh lebih banyak walaupun sifat pilihan, yaitu “dapat”, tetapi begitu banyak menjadi sembilan kriteria. Penambahan kriteria usaha mikro dan kecil (UMK) dari 2 menjadi 9 elemen, walaupun pilihan, tentu bertentangan dengan esensi UU Cipta Kerja.

"Hal ini tentu kontradiksi dengan semangat omnibus law yang ingin menyederhanakan perizinan," katanya.

Ilustrasi UMKM
Ilustrasi UMKM. (Foto: Antara).

Ia mengatakan, esensi UU Cipta Kerja pada pokoknya untuk membuat playing field yang gampang, sederhana, dan kondusif bagi seseorang agar bisa menciptakan lapangan kerja bagi angkatan kerja yang terus tumbuh besar, paling tidak buat dirinya sendiri, menjadi misalnya wirausahawan.

Iwantono mengatakan dirinya sudah mengkaji kriteria usaha kecil dan menengah di berbagai negara, dan tidak menemukan kriteria sampai 9 elemen, rata-rata hanya 3 kriteria, dan yang umum adalah aset, omzet, dan jumlah tenaga kerja.

Jadi, lanjut ia, penambahan kriteria yang semakin rumit ini sekali lagi kontra produktif dengan semangat dan esensi UU Cipta Kerja.

"Jika UMKM terhambat karena soal ini, maka UU Cipta Kerja kehilangan rohnya," ujarnya.

Iwantono berharap, peraturan pemerintah bisa mengembalikan esensi dari upaya penyederhanaan iklim usaha dan menetapkan kriteria UMKM maksimum tiga elemen yakni aset, omzet, dan jumlah tenaga kerja.

"Untuk usaha kecil aset maksimum Rp5 miliar, omzet maksimum Rp10 miliar, dan tenaga kerja maksimum 40 orang. Di atas itu tergolong usaha menengah dan untuk usaha mikro menyesuaikan kriteria ke bawah. Kriteria aset bisa menyesuaikan dengan omzet," ujarnya.

Baca Juga:

Sahkan Kertas Kosong UU Ciptaker, Buruh Siapkan Langkah Hukum

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemilik Warung Ikut Terseret Kasus Kematian Editor Metro TV
Indonesia
Pemilik Warung Ikut Terseret Kasus Kematian Editor Metro TV

"Dari keterangan saksi-saksi yang ada, termasuk di warung ambil keterangan bahwa memang korban sering kesitu," ucapnya

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Peran Wapres Tidak Terlihat
Indonesia
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Peran Wapres Tidak Terlihat

"Peran wapres juga belum terlihat. Dia juga tak banyak berperan. Kemudian dia juga belum mampu menggandeng tokoh agama, buktinya UU Cipta kerja banyak protes dari NU dan Muhammadiyah," ujar Trubus.

Pengamat: Jokowi Butuh Menteri Berani Seperti Jonan
Indonesia
Pengamat: Jokowi Butuh Menteri Berani Seperti Jonan

Jokowi diharapkan segera melakukan perombakan kabinet

 Wagub DKI: Alhamdulilah Kasus Corona di Jakarta Alami Penurunan
Indonesia
Wagub DKI: Alhamdulilah Kasus Corona di Jakarta Alami Penurunan

"Alhamdulillah sekarang Jakarta tren penurunan kasus. Tapi kita tidak boleh cepat puas," kata Riza Patria

Ribuan Buruh KSPI akan Demo Besar-besaran Tolak Omnibus Law dan PHK Massal
Indonesia
Ribuan Buruh KSPI akan Demo Besar-besaran Tolak Omnibus Law dan PHK Massal

KSPI kembali melakukan aksi besar-besaran serentak di 20 provinsi pada 25 Agustuts 2020.

Update COVID-19 Minggu (7/6): Pasien Sembuh Sudah Lebih dari 10 Ribu Orang
Indonesia
Update COVID-19 Minggu (7/6): Pasien Sembuh Sudah Lebih dari 10 Ribu Orang

terdapat 21 provinsi yang melaporkan penambahan kasus positif di bawah 10

Imbas Banjir, Sejumlah Perjalanan Kereta Api Terganggu
Indonesia
Imbas Banjir, Sejumlah Perjalanan Kereta Api Terganggu

PT KAI Daop 1 Jakarta menyebut sejumlah lintas yang terdampak cuaca buruk dan menyebabkan sejumlah prasarana jalur rel terimbas banjir.

KPK Garap Sekretaris Mahkamah Agung
Indonesia
KPK Garap Sekretaris Mahkamah Agung

Setyo akan diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Direktur PT. Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto (HS)

Umat Islam Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Salat Idul Adha
Indonesia
PSI Minta Pemerintah Potong Gaji ASN
Indonesia
PSI Minta Pemerintah Potong Gaji ASN

Menurut Tsamara, rencana itu adalah ide yang bagus karena saat ini harus mencoba terus menyisir anggaran.