Kriteria Sosok Pj Gubernur Pengganti Anies Harapan DPRD Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Pada 16 Oktober 2022 mendatang, masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan selesai. Nantinya akan ada penjabat (pj) gubernur yang akan menggantikan Anies mengurusi Jakarta kurang lebih 1 tahun.

Ketua Komisi A DPRD DKI Bidang Pemerintahan Mujiyono berharap, sosok yang menjadi pj gubernur pengganti Anies nanti hingga 2024, harus bisa berkomunikasi baik dengan legislator Kebon Sirih.

Tapi untuk sosok yang ditunjuk nanti, kata dia, merupakan kewenangan pemerintah pusat. Nantinya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengirimkan nama ke Presiden Jokowi. Setelah dikirimkan nama, Jokowi akan memilih pengganti Anies.

Baca Juga:

Anies Posting 'Suara Sumbang', Giring PSI Tulis 'Oktober Bakal Ada yang Tumbang'

"Tapi kami berharap (pj gubernur) bisa berkomunikasi baik dengan legislatif," kata Mujiyono saat dihubungi awak media, Rabu (19/1).

Menurutnya juga, sosok pj gubernur DKI juga harus mengerti program-program yang saat ini sudah dijalankan Anies Baswedan. Dengan demikian dalam kurun waktu 1,5 tahun kepemimpinannya, program kerja yang belum terealisasi di era Anies bisa diselesaikan.

"Jadi bisa meneruskan yang tertunda, yang belum bagus dibagusin dan yang sudah bagus dipertahankan," paparnya.

Anggota DPRD DKI Fraksi Demokrat ini pun enggan berkomentar terkait nama Budi Heru Hartono yang belakangan mencuat sebagai calon kuat pengganti Anies.

Heru tercatat pernah menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara pada 2014. Setahun berselang, ia mengemban posisi sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI.

Baca Juga:

Apindo Gugat Anies ke PTUN soal UMP DKI 2022, Riza Sebut Hal Biasa

Perlu diketahui, masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang.

Sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Pilkada DKI baru akan digelar pada 2024 mendatang.

Kekosongan jabatan dari Oktober 2022 hingga 2024 nantinya akan diisi oleh pj gubernur.

Adapun sosok yang bisa ditunjuk sebagai Pj gubernur merupakan pejabat pimpinan tinggi madya atau setara eselon I. Namun, tidak menutup kemungkinan pj gubernur berasal dari kalangan TNI/Polri. (Asp)

Baca Juga:

Apindo Gugat Anies ke PTUN soal UMP DKI 2022, PDIP: Mereka Cari Keadilan

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hari Ini Vaksin Keliling Berada di Jakbar dan Jakpus, Cek Lokasinya
Indonesia
Hari Ini Vaksin Keliling Berada di Jakbar dan Jakpus, Cek Lokasinya

Hari ini ada 8 titik lokasi sasaran vaksin keliling.

13 Provinsi Alami Kenaikan COVID-19 Lampaui Puncak Delta
Indonesia
13 Provinsi Alami Kenaikan COVID-19 Lampaui Puncak Delta

Sejumlah provinsi menunjukkan tren pertambahan kasus COVID-19 sangat tinggi dalam beberapa pekan terakhir.

Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Monumen Pahlawan COVID-19 Jawa Barat
Indonesia
Wapres Ma'ruf Amin Resmikan Monumen Pahlawan COVID-19 Jawa Barat

Wapres RI menyempatkan diri meninjau monumen dan berbincang dengan keluarga pahlawan COVID-19. Perbincangan diselimuti suasana haru.

Pemerintah Belanjakan Rp 1.235 Triliun di 2021
Indonesia
Pemerintah Belanjakan Rp 1.235 Triliun di 2021

"Lonjakan anggaran Kemenkes terutama memang untuk penanganan COVID-19," ungkap Sri Mulyani.

Temui Pendemo, Pimpinan DPR Pastikan Tak Lakukan Penundaan Pemilu
Indonesia
Temui Pendemo, Pimpinan DPR Pastikan Tak Lakukan Penundaan Pemilu

Pimpinan DPR RI memastikan tak akan melakukan penundaan Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, saat menemui massa aksi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/4).

Gibran Sebut Tarif Gojek Mahal, Siap Bikin Aplikasi Tandingan
Indonesia
Gibran Sebut Tarif Gojek Mahal, Siap Bikin Aplikasi Tandingan

Yang kemarin juga ada demo soal kebijakan tarif Gojek agak merugikan para driver

Hingga November 2021, Indonesia Dilanda 2.552 Bencana Alam
Indonesia
Hingga November 2021, Indonesia Dilanda 2.552 Bencana Alam

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 2.552 kejadian bencana alam telah terjadi di Indonesia hingga Rabu (24/11).

[HOAKS atau FAKTA]: Kemensetneg Tetapkan Pejabat Gubernur Papua Barat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kemensetneg Tetapkan Pejabat Gubernur Papua Barat

Beredar sebuah surat yang mengatasnamakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) kepada Menteri Dalam Negeri, tertanggal 26 April 2022.

Pemprov DKI Pastikan Bioskop Belum Dibuka, Wagub: Tunggu Ya Sabar
Indonesia
Pemprov DKI Pastikan Bioskop Belum Dibuka, Wagub: Tunggu Ya Sabar

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan bioskop belum resmi dibuka, meski pemerintah pusat sudah memberikan lampu hijau.

PPKM Darurat Jangan Sampai Timbulkan Banyak Korban di Kalangan Pekerja
Indonesia
PPKM Darurat Jangan Sampai Timbulkan Banyak Korban di Kalangan Pekerja

Kelompok buruh menilai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dibuat pemerintah berpotensi berdampak bagi kelompok pekerja.