Kriteria 'Pembantu Baru' Jokowi dalam Melewati Badai COVID-19 Presiden Joko Widodo. ANTARA/HO Biro Pers Setpres/Muchlis Jr/aa.

Merahputih.com - Usai memenangi Pilpres 2019 lalu, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin langsung disibukkan dengan memanggil sejumlah nama-nama ke istana Negara. Tujuannya jelas, mencari orang yang tepat dan pantas duduki kursi menteri.

Masukan-masukan nama dari lingkar partai sampai pihak berpengaruh lainnya terus muncul hingga akhirnya terbentuklah Kabinet Indonesia Maju. Nah, kini, Jokowi serta para pembantunya tengah dihadapi pandemi COVID-19 yang belakangan bikin jengkel mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Baca Juga

Berencana Rombak Kabinet, Jokowi Tersandera Intervensi Parpol

Alasannya, Jokowi melihat masih banyak jajarannya biasa-biasa saja menyikapi pandemi. Jokowi bahkan menyebut saat ini sebagai suasana krisis. Pembantunya dinilai tak membawa kemajuan signifikan. Jokowi tidak mau pembantunya mengeluarkan kebijakan yang biasa-biasa saja.

Memang, per Senin (6/7) jumlah kasus positif COVID-19 terus meroket. Jumlah pasien positif mencapai 64.958. Sementara, pasien sembuh total 29.919 orang. Untuk pasien meninggal dunia menyentuh angka 3.241 orang.

Untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) mencapai 38.748 dan Pasien Dalam Pengawasan mencapai 13.360.

Merujuk data di atas, tentunya hal ini bertolak belakang dengan pernyataan Jokowi 6 Mei lalu saat sidang kabinet melalui video confrence.

"Target kita di bulan Mei ini harus betul-betul tercapai, sesuai dengan target yang kita berikan, yaitu kurvanya sudah harus turun, dan masuk posisi sedang di Juni. Di Juli harus masuk posisi ringan dengan cara apa pun," kata Jokowi kala itu.

Presiden Jokowi . (Foto: Antara)

Wacana reshuffle kabinet pun menyeruak ke publik. Klaim Kepala Staf Presiden, Moeldoko, kinerja para menteri langsung meningkat setelah diancam dicopot Presiden. "Yang tadinya kecepatan 10 mungkin sekarang sudah 100,"

Para menteri menyikapi ancaman reshuffle dengan mengintrospeksi dan melakukan koreksi kinerja masing-masing serta bagaimana mencari terobosan-terobosan baru sehingga semuanya berjalan dengan efektif dan efisien seperti diinginkan Jokowi.

PDIP, sebagai partai pengusung Jokowi, juga sudah melihat tanda-tanda bakal adanya perombakan di kabinet. Hal itu dilihat dari gesture Jokowi saat menyampaikan pidato sekaligus kejengkelannya kepada para menterinya.

"Terutama tentu yang berkaitan dengan pembantu-pembantu presiden yang berkaitan dengan penanggulangan COVID-19, penanggulangan dampak sosial ekonomi dan pemulihan ekonomi," kata Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Andreas Hugo Pareira.

Saat ini perlu ada langkah cepat dari Jokowi agar mendapatkan kepercayaan publik dalam menangani COVID-19. Selain itu, langkah cepat dilakukan agar tidak menjadi rumor politik dan memperkuat kepercayaan publik terhadap keseriusan pemerintah hadapi COVID-19.

"Sebagaimana pidato presiden yang memang sangat serius," ujarnya.

Baca Juga:

Pengamat Prediksi 2 'Partai Biru' Diuntungkan dari Isu Reshuffle Kabinet

Menurut Pendiri Lembaga Survei Kedai Kopi, Hendri Satrio, hal pertama yang wajib dimiliki setidaknya para calon menteri adalah loyalitas terhadap Jokowi. Kedua, calon menteri haruslah punya sense of crisis sebagaimana Jokowi mengeluhkannya saat mengungkapkan kejengkelannya.

"Menteri baru nantinya pernah bekerja dalam suasana krisis," jelas dia.

Lalu, Jokowi diprediksi bakal merekrut orang-orang yang terbiasa bekerja cepat, extraordinary dan tidak biasa-biasa saja serta mempunyai terobosan.

Jika Jokowi benar-benar memasukkan orang baru sebagai menteri, diharapkan pernah mempunyai pengalaman di bidangnya. "Pak Jokowi kali ini tidak perlu coba-coba," beber dia.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai saat ini Jokowi membutuhkan menteri yang bisa membuat gebrakan. Namun yang terpenting pula adalah kinerja menteri bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.

"Jadi bukan sekadar populer tapi parameternya kinerjanya benar-benar dirasakan publik," kata Pangi.]

Presiden Jokowi. (Setpres)

Dia pun memandang menteri seperti Basuki atau Erick Thohir adalah menteri yang gebrakannya paling terasa. "Nama-nama seperti Erick Thohir misalnya, bagus karena ada gebrakannya terasa dan kinerja yang diketahui publik. Namun lagi-lagi ada pula menteri lain yang mungkin tak populer tapi juga punya kinerja yang baik. Ada menteri yang gayanya bekerja dalam senyap," kata Pangi.

Harapan lain juga datang dari Direktur eksekutif Indopolling Network, Wempy Hadir. Wempy berharap kabinet Jokowi saat ini perlu orang seperti Ignasius Jonan masuk ke dalam kabinetnya jika terjadi Reshuffle.

"Dia berhasil berhadapan dengan Freeport. Jokowi butuh menteri yang berani seperti Jonan," ujar Wempy.

Pertaruhan Kredibilitas

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut, dua sektor yang bisa dievaluasi Presiden Joko Widodo ingin reshuffle kabinet. Keduanya adalah sektor kesehatan dan ekonomi.

Fadli menilai, pernyataan Presiden Jokowi di Istana Negara tersebut adalah sebuah pengakuan bahwa kinerja sejumlah menteri bermasalah. Menurut Fadli, jika hal tersebut tidak ditindaklanjuti maka akan mendelegitimasi presiden.

"Pengakuan ini kalau tidak ditindaklanjuti akan mendegradasi atau mendelegitimasi presiden sendiri, jadi seharusnya presiden ambil langkah atas pidatonya. Kalau enggak, pidatonya dianggap angin lalu saja," kata Fadli.

Baca Juga

Kemarahan Jokowi Dinilai Bentuk Lepas Tanggung Jawab dan Mencari Kambing Hitam

Reshuffle memang sepenuhnya ada di tangan Presiden Jokowi. Hal itu karena kepala negara mempunyai penilaian tersendiri terhadap kinerja menteri di kabinetnya.

“Sebenarnya Presiden punya hak prerogatif dan itu harus berdasarkan evaluasi dan Presiden yang punya penilaian,” ujar Fadli Zon.

Kendati demikian, Presiden Jokowi perlu menindaklanjuti apa yang disampaikannya tersebut. Jangan sampai yang disampaikannya mengenai reshuffle tidak terwujud atau hanya ‘angin lalu’ saja.

“Pengakuan ini kalau tidak ditindaklanjuti akan mendegradasi atau mendelegitimasi presiden sendiri. Jadi seharusnya presiden ambil langkah atas pidatonya. Enggak jelas seperti teatrikal saja yang ujung-ujungnya mau cuci tangan dan akan ada anggapan seperti itu,” tambahnya. (Ayp)



Angga Yudha Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH