Krisis Dana Bansos DKI, Pimpinan DPRD: Penyataan Sri Mulyani Kental Aroma Politik Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Zita Anjani (MP/Asropih)

MerahPutih.Com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani menyayangkan pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang menyebut Pemprov DKI tak memiliki anggaran bansos untuk warga DKI dan anggaran bansos sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat.

Menurutnya, disaat kondisi seperti ini pemerintah pusat maupun daerah, dan masyarakat bersama-sama melawan COVID-19 ini, hingga wabah tersebut cepat selesai.

Baca Juga:

Alihkan Bansos ke Pemerintah Pusat, PSI: Anies Jangan Lari Dari Tanggung Jawab

"Saya sangat menyayangkan pernyataan Menkeu seperti itu, seolah pemprov angkat tangan. Ini bukan masalah keuangan atau kinerja, hindari untuk memojokkan di saat seperti ini. Rasanya kental politis," kata Zita kepada merahputih.com di Jakarta, Kamis (7/5).

Zita Anjani sayangkan pernyataan Menkeu Sri Mulyani yang pojokan Pemprov DKI soal dana bansos
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi PAN, Zita Anjani. Foto: MP/Asropih

Zita juga menilai, bahwa Gubernur Anies sudah bekerja dengan sekuat tenaga melawan penyakit mematikan ini di ibu kota dengan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Jakarta pun menjadi kota pertama yang melakukan pendistribusian bantuan sosial berupa sembako kepada warga DKI.

PSBB ini juga, kata Zita, membuat pendapat daerah DKI menurun lantaran banyak perusahaan yang ditutup sementara karena penerapan PSBB.

"Pendapatan derah DKI menyusut sampai 53 persen tapi Pak Anies tetap saja fasilitasi penginapan dan kebutuhan perawat, mengurangi jam operasi kendaraan umum, tetap berani mengambil langkah untuk melawan wabah ini," terang dia.

Politikus PAN ini meminta semua pihak untuk berhenti menyalahkan siapapu. Menurut dia, pada kondisi dan situasi saat ini masyarakat harus bersatu untuk musnakan virus yang berasal dari kota Wuhan, Tiongkok itu.

"DKI adalah miniatur Indonesia. Kalau DKI dianggap gagal, bukan hanya pemprov tapi pusat juga. Stop salah menyalahkan. Masyarakat butuh solusi. Saya berharap kedepannya ada koordinasi yang jelas dari pusat dan provinsi," ungkap dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Pemprov DKI tidak memiliki anggaran bansos untuk warganya dan anggaran bansos DKI sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah pusat. Ada sekitar 3,7 juta masyarakat ibu kota yang mendapat bantuan selama pandemi Corona.

Baca Juga:

Hemat Biaya Tagihan Listrik, Pemprov DKI Redupkan Lampu Jalan

Hal itu disampaikan Menkeu Sri pada saat rapat kerja (raker) Komisi XI DPR dengan Menkeu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah, Rabu (6/7) kemarin.

Sri Mulyani mengaku mendapat informasi Pemprov DKI tidak mampu memenuhi bansos untuk warganya dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.(Asp)

Baca Juga:

DPRD Minta Pemprov DKI Tampung Data RT/RW Perbaiki Penyaluran Sembako

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PSI Nilai Jerinx Sudah Tepat Diganjar Pakai UU ITE
Indonesia
PSI Nilai Jerinx Sudah Tepat Diganjar Pakai UU ITE

Di saat negara sedang dalam status darurat kesehatan, JRX justru membuat campaign

Surat Bapokting Dicabut, Masyarakat Bisa Beli Kebutuhan Pokok Tanpa Batas!
Indonesia
Surat Bapokting Dicabut, Masyarakat Bisa Beli Kebutuhan Pokok Tanpa Batas!

Tidak adanya lagi pembatasan ini bukan tanpa alasan

 Jubir Wapres Ingatkan Umat Muslim Ikuti Fatwa MUI, NU dan Muhammadiyah Salat Id di Rumah
Indonesia
Jubir Wapres Ingatkan Umat Muslim Ikuti Fatwa MUI, NU dan Muhammadiyah Salat Id di Rumah

“Seorang muslim yang baik itu sebaiknya mengikuti fatwa yang sudah dikemukakan baik oleh Majelis Ulama Indonesia atau Nahdlatul Ulama, atau Muhammadiyah, yang menyatakan sebaiknya Salat Id di rumah,” ujar Cak Duki

PKS Usul PT Parlemen Dinaikkan Jadi 5 Persen
Indonesia
PKS Usul PT Parlemen Dinaikkan Jadi 5 Persen

Fraksi PKS ingin menyajikan lebih banyak pilihan calon pemimpin nasional bagi rakyat

Miris, Raja Keraton Agung Sejagat Pernah Tinggal di Bantaran Rel Kampung Bandan
Indonesia
Miris, Raja Keraton Agung Sejagat Pernah Tinggal di Bantaran Rel Kampung Bandan

Hal itu dilakukannya agar dia bisa memiliki Kartu Tanda Penduduk DKI Jakarta.

Pengelola Hotel Bersiap Jadi Tempat Isolasi Pasien COVID-19
Indonesia
Pengelola Hotel Bersiap Jadi Tempat Isolasi Pasien COVID-19

Pemerintah DKI Jakarta menyiapkan 25 hotel bintang dua dan tiga yang rencananya menjadi tempat isolasi pasien COVID-19.

Tak Lagi Umumkan Penambahan Kasus COVID-19, Pemerintah Dinilai Tutupi Rasa Malu
Indonesia
Tak Lagi Umumkan Penambahan Kasus COVID-19, Pemerintah Dinilai Tutupi Rasa Malu

Ujang melihat, kalau diumumkan terus menerus dengan grafik terus meningkat, pemerintah akan dianggap gagal oleh rakyat.

Pengamat Intelijen Desak Pemerintah Buka Data Rekam Perjalanan Pasien Corona
Indonesia
Pengamat Intelijen Desak Pemerintah Buka Data Rekam Perjalanan Pasien Corona

“Jujur mengungkap data itu perlu sebagai suatu langkah kewaspadaan," ujarnya

Ngabalin 'Pede' Saat Dites Corona
Indonesia
Ngabalin 'Pede' Saat Dites Corona

Ngabalin mengaku pernah bertemu dengan Budi Karya Sumadi