KRI Nanggala-402 Tenggelam, Kinerja Menhan Prabowo Layak Dievaluasi Bagian kapal KRI Nanggala 402 hasil citra Remotely Operated Vehicle (ROV) MV Swift Rescue ditunjukkan saat konferensi pers di Lanud I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Minggu (25/4). ANTARA FOTO/Fikri Y

MerahPutih.com - Kapal selam KRI Nanggala-402 dinyatakan tenggelam atau subsunk di perairan laut Utara Bali pada Sabtu (24/4) sore. 53 awak yang berada di kapal buatan Howaldtswerke-Deutsche Werft, Jerman itu pun dinyatakan gugur.

Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Arjuna Putra Aldino meminta Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Baca Juga

Awak KRI Nanggala 402 Diduga Sempat Hendak Selamatkan Diri saat Kondisi Darurat

Menurut Arjuna, tragedi tenggelamnya KRI Nanggala-402 seharusnya dapat dihindari apabila Menteri Pertahanan memberi perhatian yang cukup kepada TNI Angkatan Laut RI. Hal ini dapat dilihat dari postur dan alokasi anggaran Kementerian Pertahanan.

“Tragedi tenggelamnya KRI Nanggala-402 adalah berita duka bagi bangsa Indonesia. Namun ini bertolak belakang dengan anggaran Kementerian Pertahanan yang terus naik," kata Arjuna kepada wartawan, Senin (26/4)

Menurut Arjuna, tragedi tenggelamnya KRI Nanggala 402 sangat bertolak belakang dengan anggaran Kementerian Pertahanan yang terus merangkak naik dari tahun ke tahun.

Kementerian Pertahanan mendapatkan anggaran tertinggi dalam APBN 2020 mencapai Rp131,2 triliun. Alokasi anggaran ini melonjak Rp21,6 triliun dari tahun 2019 Rp109,6 triliun maupun usulan awal RAPBN 2020 sebesar Rp127,4 triliun.

Tetapi, Arjuna menyoroti alokasi anggaran antar matra masih mengalami ketimpangan, di mana pada APBN 2020 TNI AD mendapat anggaran Rp55,92 miliar dengan alokasi alutsista sebesar Rp4,5 miliar. TNI AL punya bagian Rp22,08 miliar dan alokasi alutsista Rp4,1 miliar.

Sedangkan TNI AU memperoleh dana Rp15,5 miliar dan alokasi alutsista Rp2,1 miliar.

“TNI Angkatan Laut kita belum mendapatkan prosi anggaran yang cukup. Belum mendapat perhatian yang optimal" jelas Arjuna.

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah). (Foto: MP/Instagram @rizky_irmansyah)

Padahal visi pertahanan Presiden Jokowi menjadikan Indonesia menjadi poros maritim dunia.

"Artinya Menhan tidak mampu menerjemahkan visi-misi Presiden di bidang pertahanan. Dapat dilihat dari postur dan alokasi anggaran”, tambah Arjuna.

Selain itu, Arjuna juga menekankan seringkali serapan anggaran Kementerian yang dipimpin oleh Prabowo Subianto ini dinilai kerap jauh di bawah target.

Masalahnya, kementerian pertahanan adalah penerima anggaran terbesar dalam APBN. Artinya, di bawah Prabowo Subianto performa penyerapan anggaran Kemenhan jauh di bawah standar ideal.

Berdasarkan informasi Kementerian Keuangan, pada tahun anggaran 2019, masih ada Rp19 triliun yang tidak terserap (unspent). Artinya, masih ada gap antara perencanaan dan eksekusi deliverynya.

"Sangat disayangkan, punya ide besar, tapi eksekusi kerjanya nol besar”, papar Arjuna.

Arjuna juga menyoroti adanya pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) 2021 sebesar Rp1,28 triliun kepada PT PAL yang merupakan perusahaan plat merah galangan kapal terbesar di Indonesia yang telah disetujui oleh Komisi Bidang Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

PMN tersebut guna mendukung pembangunan fasilitas produksi kapal selam dan pengadaan peralatan pendukung produksi kapal selam.

Menurut Arjuna, optimalisasi PMN harus menjadi perhatian pemerintah sehingga benar-benar digunakan untuk pemeliharaan dan perawatan kapal selam.

PT PAL mendapat PMN sebesar Rp1,28 triliun di tahun ini. Seharusnya kinerja pemeliharaan dan perawatan kapal selam bisa meningkat. Bukan malah terjadi tragedi.

"Kami kira ini perlu di evaluasi secara menyeluruh oleh Presiden”, tutup Arjuna. (Knu)

Baca Juga

Awak KRI Nanggala 402 Sempat Janji Video Call Ucapan Ulang Tahun untuk Anaknya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[Hoaks atau Fakta]: Tarik Dana Haji, Warga Tidak Bisa Berangkat Seumur Hidup
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Tarik Dana Haji, Warga Tidak Bisa Berangkat Seumur Hidup

BPKH dalam penjelasannya hanya mengingatkan jika menarik dana saat ini, masyarakat yang ingin haji kemudian hari harus kembali pada antrean awal, dimana dibutuhkan antrean yang sangat panjang untuk itu.

UNS Surakarta Lakukan Uji Coba Perkuliahan Tatap Muka Perdana di 3 Fakultas
Indonesia
UNS Surakarta Lakukan Uji Coba Perkuliahan Tatap Muka Perdana di 3 Fakultas

Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Jawa Tengah melakukan uji coba perdana perkuliahan tatap muka perdana di tiga fakultas, Rabu (7/4).

Ganjil Genap Dinilai Jadi Biang Kerok Penambahan COVID-19 di Jakarta
Indonesia
Ganjil Genap Dinilai Jadi Biang Kerok Penambahan COVID-19 di Jakarta

Kalau menumpuk pengguna transportasi umum, ya sudah pasti tinggi korelasinya

Setelah Libur Panjang, 322 Ribu Kendaraan Kembali ke Jakarta
Indonesia
Setelah Libur Panjang, 322 Ribu Kendaraan Kembali ke Jakarta

Total volume lalin yang menuju Jakarta ini, naik 5.2% jika dibandingkan lalin new normal

Karang Taruna DKI Siap Pasang Badan untuk Anies Baswedan
Indonesia
Karang Taruna DKI Siap Pasang Badan untuk Anies Baswedan

Karang Taruna DKI siap membela Gubernur Anies Baswedan setelah ada desakan mundur

Bantuan Rp2,4 Juta Bagi Pekerja Harus Tepat Sasaran
Indonesia
Bantuan Rp2,4 Juta Bagi Pekerja Harus Tepat Sasaran

Pemerintah, kata Putri, perlu memastikan desain bantuan bagi pekerja yang belum terjangkau, misalnya pekerja di sektor informal, melalui perluasan target bantuan tunai ini atau bansos lain yang telah berjalan.

Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Islamic Village Tangerang
Indonesia
Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Islamic Village Tangerang

Tim Densus pun juga langsung melakukan penggeledahan

Pimpinan MPR Nilai Wacana Presiden Tiga Periode Mengada-ada
Indonesia
Pimpinan MPR Nilai Wacana Presiden Tiga Periode Mengada-ada

Wakil Ketua MPR unsur DPD Fadel Muhammad menilai wacana jabatan presiden tiga periode mengada-ada.

Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga Kedelai
Indonesia
Pemerintah Harus Segera Stabilkan Harga Kedelai

Penting bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga kedelai agar produksi tahu tempe tetap berjalan dan harganya tetap terjangkau oleh masyarakat luas.

Selama Sebulan, 8 Daerah Ini Berstatus Zona Merah COVID-19
Indonesia
Selama Sebulan, 8 Daerah Ini Berstatus Zona Merah COVID-19

Satuan Tugas COVID-19 mengungkapkan ada 8 kabupaten/kota yang menjadi zona merah selama sebulan tanpa perubahan.