Kreditur KSP Indosurya Diminta Jeli soal Proposal Perdamaian dari Debitur KSP Indosurya Cipta - Istimewa

MerahPutih.com - Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara yang diajukan oleh salah satu kreditur, terhadap KSP Indosurya Cipta selaku termohon PKPU, dengan regiter perkara No. 66/Pdt.Sus.-PKPU/2020/ PN.Niaga Jakarta.

Kini, KSP Indosurya yang berstatus dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sedang berupaya mengajukan proposal perdamaian melalui restrukturisasi utangnya yang diperkirakan mencapai Rp 10 triliun.

Kuasa hukum kreditur dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta, Roberto Leiwakabessy, SH meminta para kreditur harus terlibat aktif dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) KSP Indosurya Cipta, serta harus jeli dalam mempelajari proposal perdamaian yang akan diajukan oleh KSP Indosurya Cipta.

“Untuk menghindari potensi gagal bayar lagi oleh KSP Indosurya, maka saya menghimbau para Kreditur yang lain untuk mempertimbangkan secara cermat potensi resiko dari proposal perdamaian yang akan diajukan oleh KSP Indosurya," ujarnya di Jakarta, Selasa (26/5)

Imbauan tersebut disampaikan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap para kreditur, terutama kreditur konkuren, mengingat juga belum adanya jaminan kepastian keberlangsungan operasional dari KSP Indosurya Cipta.

“Apabila mayoritas para Kreditur menyetujui proposal perdamaian yang diajukan, dan kemudian terbitnya putusan homologasi/ pengesahan rencana perdamaian yang berisi tentang jangka waktu pembayaran, ini akan berpotensi juga menimbulkan konsekuensi hukum yang bisa saja merugikan para Kreditur di kemudian hari", jelas Roberto.

Adapun konsekuensi hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi para kreditur, menurut advokat yang biasa disapa Roberto tersebut adalah: Pertama, putusan homologasi bisa menjadi dasar penghentian proses pidana yang saat ini sedang berlangsung di kepolisian.

Kedua, tidak adanya jaminan bahwa KSP Indosurya Cipta mampu mengoperasikan bisnis mereka kembali sehingga dapat membayarkan atau mengembalikan hak-hak para kreditur sesuai dengan proposal perdamaian yang akan ditawarkan, apalagi sebagaimana diketahui, bahwa aktivitas bisnis KSP Indosurya Cipta tidak mengantongi izin dari OJK

Ketiga, debitur dalam PKPU tetap berwenang untuk mengurus harta/asset-nya sendiri, sehingga jika proposal perdamaian dikabulkan untuk jangka waktu pembayaran tertentu dapat berpotensi dialihkannya harta/asset debitur kepada pihak lain yang dapat merugikan kreditur.

Oleh karena itu, jika proposal perdamaian yang diajukan oleh debitur tidak masuk akal, maka proposal perdamaian tersebut sebaiknya dipikir-pikir untuk disetujui.

“Saya pikir, para kreditur harus mempelajari terlebih dahulu proposal yang akan diajukan oleh KSP Indosurya Cipta dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan, serta jeli memprediksi resiko yang mungkin akan timbul, kecuali sebaliknya.” pungkasnya.

Sebagai informasi, KSP Indosurya Cipta telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap mayoritas karyawannya akibat terkendala kesulitan masalah finansial.

elain proses PKPU terhadap KSP Indosurya Cipta berlangsung, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri telah menetapkan dua tersangka atas kasus dugaan gagal bayar hingga Rp 10 Triliun dana nasabah KSP Indosurya Cipta tersebut. (*)



Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH