Kredit Macet Pembiayaan Batubara dari Bank BUMN Bisa Diduga Korupsi Batubara. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Perbankan telah memberikan pendanaan untuk industri batubara, bahkan jumlahnya disebutkan telah mencapai Rp 89 triliun. Bahkan, pemberian dana tersebut, tanpa menggunakan agunan atau agunannya tidak sepadan dengan pinjaman dan terindikasi mengalami kredit macet.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, jika pinjaman tanpa agunan dan akan berpotensi menjadi kredit macet tersebut bisa dikategorikan tindak pidana korupsi jika memenuhi dua syarat.

Baca Juga:

Tingginya Harga Batubara, Nikel dan CPO Bikin Neraca Perdagangan Surplus

"Pertama, pinjaman macet dan kemudian pengusahanya tidak berupaya melunasi utangnya. Kedua. banknya harus Bank BUMN, jika bank swasta maka bukan korupsi," kata Boyamin di Jakarta, Selasa 24 Mei 2022.

Ia mendengar isu jika uang pinjaman bank tersebut tidak digunakan seluruhnya untuk operasional produksi batubara. Hal tersebut tentunya dilarang.

"Bisa diproses korupsi jika utang macet," ujarnya.

Pengamat Hukum dari Universitas Gajah Mada Muhammad Fatahillah Akbar menyebut jika dalam pinjam meminjam masuk ranah perbankan dan aturan tanpa atau dengan jaminan seharusnya diatur rigid dalam aturan internal bank.

"Sehingga jawabannya ada di Bank BUMN. Jika dalam jumlah besar seharusnya ada jaminan yang memadai. Jaminan pun diikat hak tanggungan dan ada appraisal untuk menilai jaminan lebih tinggi dari hutang," kata Akbar dalam siaran persnya.

Begitu jika terdapat potensi kredit macet, harus ada jaminan yang memadai. Karena sudah banyak sekali kredit macet BUMN yang dijerat korupsi.

"Unsur utamanya adalah apakah dalam pemberian kredit menyalahgunakan wewenang. Jika iya maka masuk Pasal 3 UU Korupsi," katanya.

Ia mengatakan, jika peminjaman tersebut sudah melawan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) maka bisa disebut penyalahgunaan kewenangan.

Corporate Secretary BNI, menegaskan, proses pemberian dana telah melalui serangkaian proses yang mengedepankan prinsip good corporate governance dan compliance terhadap ketentuan regulator demi memberikan kenyamanan dan keamanan kepada para nasabah maupun debitur.

"Bagaimanapun kita harus realistis, energi fosil masih dibutuhkan masyarakat Indonesia. Adapun, penyaluran kredit kepada sektor batubara hanya 2 persen terhadap total kredit BNI. Secara umum kredit kepada sektor batubara sampai dengan ini dalam posisi lancar," kata Mucharom dalam keterangan pada wartawan di Jakarta, Selasa 24 Mei 2022.

Ia pun membeberkan, sejak Januari hingga Maret 2022, BNI cukup agresif mengucurkan pembiayaan ke sektor energi baru terbarukan (EBT) senilai Rp 10,3 triliun, berikutnya, pembiayaan untuk pencegahan polusi senilai Rp 6,8 triliun, dan pembiayaan hijau lainnya Rp 23,3 triliun.

Pengamat Perbankan Deni Daruri mengatakan, pemberian pinjaman tanpa agunan mencukupi tidaklah dibenarkan.

"Tidak dibenarkan, karena sangat beresiko buat bank itu sendiri. Terlebih, lanjutnya, ada potensi kredit tersebut macet, sehingga menurutnya akan merugikan bank. "Buat bank rugi, sehingga mengerus modal bank," katanya. (*)

Baca Juga:

Terapkan Asas Kehati-hatian, Bank BUMN Diminta Berhenti Danai Perusahaan Batubara

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemenkes-WHO Masih Diskusikan Status Vaksinasi COVID-19 di Masa Endemi
Indonesia
Kemenkes-WHO Masih Diskusikan Status Vaksinasi COVID-19 di Masa Endemi

Status vaksinasi COVID-19 saat masuk dalam fase endemi masih didiskusikan dengan WHO.

Bakal Diadili Kasus Terorisme, Munarman FPI Resmi Berpindah Tangan
Indonesia
Bakal Diadili Kasus Terorisme, Munarman FPI Resmi Berpindah Tangan

Kejaksan Negeri Jakarta Timur (Kejari Jaktim) menerima penyerahan tersangka kasus dugaan terorisme Munarman.

Jakarta Terapkan PPKM Level 2, Anies Sebut Bagian dari Proses Normal
Indonesia
Jakarta Terapkan PPKM Level 2, Anies Sebut Bagian dari Proses Normal

NTB PPKM Level 1, MotoGP Siap Digelar "Kita kan pernah mengalami, fase di mana kita berada di level 4, pernah berada di level 1, jadi ini bagian dari proses normal," ujar Anies di Jakarta, Selasa (8/3).

Ganjar Pranowo Rajai Survei Capres, PDIP Masih Tunggu Titah Megawati
Indonesia
Ganjar Pranowo Rajai Survei Capres, PDIP Masih Tunggu Titah Megawati

"Kita sudah tegak lurus aja, Ibu ketua umum mengeluarkan surat 11 Agustus 2021 untuk tidak berkomentar soal ini," ujar Wasekjen PDIP Utut Adianto kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/12).

Bantah Ambil Keuntungan Tes PCR dari GSI, Luhut Buka-bukaan Sumbangsihnya
Indonesia
Bantah Ambil Keuntungan Tes PCR dari GSI, Luhut Buka-bukaan Sumbangsihnya

“Pak Luhut tidak pernah mau membuka hal-hal yang sifatnya sumbangan seperti ini. Tapi silakan saja dicek."

Status Gunung Anak Krakatau Naik Jadi Level III, Ini Imbauan untuk Masyarakat
Indonesia
Status Gunung Anak Krakatau Naik Jadi Level III, Ini Imbauan untuk Masyarakat

Andi mengimbau kepada masyarakat terutama nelayan dan wisatawan agar tidak mendekati GAK dalam radius 5 kilometer dalam situasi level III.

Arus Mudik Lebaran 2022 Memakan 39 Orang Korban Jiwa
Indonesia
Arus Mudik Lebaran 2022 Memakan 39 Orang Korban Jiwa

Tingkat kecelakaan lalu lintas selama arus mudik 2022 terpantau tinggi. Polri mencatat selama arus mudik Lebaran 2022 terjadi 279 kasus kecelakaan. Akibat kecelakaan tersebut, puluhan orang dilaporkan meninggal dunia.

NasDem Minta Pj Kepala Daerah Dievaluasi Secara Berkala
Indonesia
NasDem Minta Pj Kepala Daerah Dievaluasi Secara Berkala

Evaluasi diperlukan untuk melihat sejauh mana kinerja para Pj kepala daerah

Karantina Dihapus, Wisman Membludak Masuk Indonesia
Indonesia
Karantina Dihapus, Wisman Membludak Masuk Indonesia

Satgas COVID-19 resmi mencabut aturan karantina bagi para pelaku perjalanan luar negeri (PPLN). Imbasnya, kedatangan dari luar negeri ikut meningkat. Pasca pencabutan aturan tersebut, Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mencatat jumlah PPLN di Bali dan Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) mengalami peningkatan.

Kortas Polri dan KPK Harus Bersinergi
Indonesia
Kortas Polri dan KPK Harus Bersinergi

Sebelum lahirnya KPK, Polri dan Kejaksaan sudah memiliki bagian dalam menangani tindak pidana korupsi misalnya di Polri dinamakan Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor).