Kredit Bank BUMN Dilarang Bertabrakan Dengan Kebijakan Lingkungan Hidup Pemerintah Batubara.(Foto: PLN)

MerahPutih.com - Industri perbankan Indonesia dinilai belum berkomitmen mengimplementasikan Peraturan OJK (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Perbankan di dalam negeri, masih menyalurkan kredit ke energi yang dinilai kotor seperti batubara, salah satunya Bank BUMN PT Bank Negara Indonesia (Persero) atau BNI, yang mendapatkan petisi dari aktivis lingkungan berbagai kampus, untuk menghentikan pendanaanya.

Baca Juga:

KCN Diminta Hentikan Operasi Sementara Terkait Pencemaran Batubara

Berdasarkan studi dari lembaga Urgewald dan Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA), Bank BUMN tersebut, memberi pinjaman ke perusahaan batubara yang terdaftar pada Global Coal Exit List (GCEL) 2020. BNI diduga mendanai proyek tidak ramah lingkungan hingga USD 1,83 miliar, setara Rp 27 triliun selama periode Oktober 2018 hingga Oktober 2020.

Pakar Hukum Bisnis dari Universitas Airlangga Budi Kagramanto mengatakan, perbankan sepatutnya selektif dalam memberikan pendanaan atau pinjaman, apalagi kepada perusahaan industri tambang dengan segala potensi kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.

Selektif yang dimaksud, adalah memperhatikan prinsip kehati-hatian atau prudential banking dalam UU Perbankan, yang kemudian memuat aspek 5C, yakni Character (Watak), Capacity (Kapasitas), Capital (Modal), Collateral (Agunan), dan Condition of Economy (Kondisi Perekonomian).

"Sekalipun, prinsip kehati-hatian dipenuhi, namun bank juga harus melihat dampak panjangnya bagaimana. Makanya harus selektif, agar tidak bertabrakan dengan kebijakan pemerintah terkait lingkungan hidup," ujar Budi di Jakarta, Rabu (11/5).

Ia menegaskan, munculnya dugaan pemberian pinjaman dana tanpa agunan atau agunan yang tidak sepadan dengan pinjaman dari bank BUMN kepada perusahaan tambang batubara, hal ini sebagai sebuah masalah besar.

"Jika ada pemberian pembiayaan tanpa agunan, terutama ke industri tambang, maka berpotensi melanggar hukum, khususnya UU Perbankan dan Tipikor, pada aspek-aspek 5C, khususnya Collateral (agunan), " ujarnya.

Menurutnya, agunan adalah sebuah kewajiban, apalagi debiturnya merupakan perusahaan tambang dengan segala risiko kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Apalagi untuk pendanaan proyek besar di industri tambang.

"Ini menyangkut kerusakan lingkungan hidup. Jangan sampai dana cair tanpa agunan disetujui begitu saja," ujarnya.

Sementara Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Gde Pantja Astawa menegaskan, dugaan pendanaan tanpa agunan dari bank-bank terutama pelat merah tidak lepas dari pemeriksaan yang dilakukan auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Batubara. (Foto: Antara)
Batubara. (Foto: Antara)

"Apalagi jika pembiayaannya berjalan selama bertahun-tahun. Jika benar ada dugaan pelanggaran dalam pendanaan perusahaan tambang ini, merujuk UU Perbankan, maka BPK pastinya akan menyampaikan laporannya kepada publik,"

Ia yakin, jika ada masalah, hal ini akan jadi temuan. Apalagi pemberian kredit tanpa agunan,akan menimbulkan kecurigaan.

"Jika ada temuan demikian, pastilah otoritas ini tidak akan tinggal diam, apalagi jika menyangkut prinsip prudential banking.

Ia menjelaskan, dalam operasional perusahaannya, bank selain mengacu pada UU Perbankan juga berpegang pada UU Perseroan Terbatas (PT). Pengelolaannya berdasarkan prinsip Business Judgement Rule.

"Dari hal itu, bank akan berhitung untuk rugi perusahaan, termasuk dalam pembiayaan tambang, meskipun yang harus diutamakan adalah prinsip prudential banking atau kehati-hatian," katanya.

Ia mengingatkan, jajaran direksi bank, yang punya pengalaman dan kemampuan mumpuni, agar mempertimbangkan segala bentuk risiko dalam pembiayaan, terkhusus soal untung rugi.

"Harus hati-hati dan berpegang pada busines judgement rule, karena jika ada penyelewengan tanpa itikad baik, maka ancamannya pidana," ujarnya dalam keteranganya. (*)

Baca Juga:

Warga Marunda Masih Tercemar Debu Batubara, Meski Perusahaan Telah Disanksi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kata Bupati Kuansing Soal Duit Suap Izin Sawit Diduga untuk HUT Golkar
Indonesia
Kata Bupati Kuansing Soal Duit Suap Izin Sawit Diduga untuk HUT Golkar

Kasus ini bermula saat Sudarso mencoba menghubungi Andi

75 Pegawai KPK Bakal Berikan Bukti Tambahan Pelanggaran Firli Cs ke Dewas
Indonesia
75 Pegawai KPK Bakal Berikan Bukti Tambahan Pelanggaran Firli Cs ke Dewas

Sebanyak 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menyatakan bakal memberikan bukti tambahan kepada Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

9 WNI Masih Terjebak di Ukraina, Kemlu: Kondisi Mereka Aman
Indonesia
9 WNI Masih Terjebak di Ukraina, Kemlu: Kondisi Mereka Aman

Kemlu mengklaim, mereka dalam kondisi aman dan pasokan logistik memadai.

15 ASN Kota Solo Absen di Hari Pertama Kerja
Indonesia
15 ASN Kota Solo Absen di Hari Pertama Kerja

Kepala BKPSDM Solo, Dwi Aryatno mengatakan dari hasil pendataan terdapat 15 ASN yang kedapatan tidak masuk kerja usai libur cuti bersama. Mereka tidak masuk kerja karena berbagai alasan

Formula E Disebut Boroskan Anggaran, Pemprov DKI Singgung MotoGP Mandalika
Indonesia
Formula E Disebut Boroskan Anggaran, Pemprov DKI Singgung MotoGP Mandalika

Tujuan Formula E pada 2022, sama dengan pagelaran MotorGP Mandalika Maret tahun depan, yang merupakan investasi jangka menengah dan panjang untuk mendongkrak citra Indonesia di mata dunia.

Presiden Jokowi Resmikan Terminal Baru Bandar Udara Mopah
Indonesia
Presiden Jokowi Resmikan Terminal Baru Bandar Udara Mopah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan terminal baru Bandar Udara Mopah, Merauke, Papua. Saat peresmian, ia didampingi Ketua DPR Maharani.

[HOAKS atau FAKTA]: Konsumsi Air Hangat dan Kumur Air Garam Hilangkan Corona
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Konsumsi Air Hangat dan Kumur Air Garam Hilangkan Corona

Belum ditemukan bukti kuat bahwa campuran garam dan air hangat dapat mengeluarkan virus corona dari tenggorokan

Penurunan Level PPKM Picu Lonjakan Jumlah Penumpang Pesawat
Indonesia
Penurunan Level PPKM Picu Lonjakan Jumlah Penumpang Pesawat

Seiring penurunan status PPKM, pergerakan penumpang di 15 bandara yang dikelola PT Angkasa Pura I (Persero) meningkat hingga 88 persen.

Ini Kriteria Ideal Calon Panglima TNI Menurut Putra Agung Laksono
Indonesia
Ini Kriteria Ideal Calon Panglima TNI Menurut Putra Agung Laksono

Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar Dave Laksono mengungkapkan, ada tiga kriteria ideal yang harus dimiliki calon Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi.

Polda Jabar Minta Pemda Bikin Posko di Tiap Kecamatan Pantau Kesehatan Pemudik
Indonesia
Polda Jabar Minta Pemda Bikin Posko di Tiap Kecamatan Pantau Kesehatan Pemudik

Posko ini guna melakukan pemeriksaan kepada pemudik yang belum menjalani vaksinasi booster.