KPU Usulkan Pemilu 2024 di 21 Februari Perhitungan suara. (Foto: KPU)

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum mengusulkan ke pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) agar pemilihan umum (pemilu) pada 2024, digelar lebih cepat dari 21 April, yakni menjadi 21 Februari.

"Kami menginginkan agar penyelenggaraan pemilu ini dipercepat, untuk menghindari kekosongan untuk pencalonan pilkada," kata Ketua KPU RI Ilham Saputra saat memberi paparan pada acara diskusi virtual yang diikuti di Jakarta, Minggu (31/5).

Baca Juga:

PDIP dan Gerindra Berpeluang Koalisi di Pemilu 2024

Ilham memaparkan, kekhawatiranya jika ada perselisihan hasil pemilu, maka terkendala jika ada putusan MK yang meminta PSU (pemungutan suara ulang, Red), atau penghitungan suara ulang, yang akan memakan waktu.

Tidak hanya itu, KPU juga mengusulkan ke pemerintah dan DPR RI agar pilkada turut digelar pada 20 November 2024. Walaupun demikian, dua tanggal itu masih bersifat usulan dan belum dibahas atau disetujui oleh pemerintah serta DPR.

Perubahan tanggal itu, menurut Ilham, harus dibicarakan lebih lanjut dan KPU akan menerima masukan dari seluruh pihak.

"}emilu 2024, Red memerlukan energi dan biaya yang signifikan serta perhatian dari berbagai penyelenggara pemilu,” katanya.

Ilham menyampaikan pihaknya telah menyampaikan usulan itu ke anggota dewan saat rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR. DPR pun telah membentuk tim yang bertugas mempelajari usulan KPU, yang salah satunya terkait upaya memajukan tanggal Pemilu 2024.

Ketua  KPU Ilham Saputra. (Foto: KPU)
Ketua KPU Ilham Saputra. (Foto: KPU)

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati meminta KPU melakukan simulasi pemilu dan pilkada yang nantinya akan digelar pada 2024 secara riil dan transparan. Simulasi secara riil dibutuhkan agar ada perbaikan tata kelola terutama dalam mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin terjadi saat Pemilu dan Pilkada 2024.

Berkaca pada Pemilu 2019, lebih dari 500 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) meninggal dunia akibat kelelahan saat bertugas.

"Hasil kajian lintas disiplin Universitas Gadjah Mada menunjukkan petugas (KPPS, Red) meninggal dunia, karena manajemen risiko tidak ada. Misalnya, ketika petugas ingin bertanya ada masalah di TPS (tempat pemungutan suara, Red) kepada siapa. Itu juga harus dipersiapkan," ujar Khoirunnisa dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Koalisi Partai Islam Dinilai Punya Kekuatan Kuat di Parlemen dan Pemilu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
JK Tegaskan Tantangan Seluruh Elemen Bangsa Lepaskan Diri dari COVID-19
Indonesia
JK Tegaskan Tantangan Seluruh Elemen Bangsa Lepaskan Diri dari COVID-19

Semua orang punya peluang dan semangat yang sama untuk berkembang

Masjid Cipto Mulyo, Jejak Penyebaran Islam Era Pakubuwono X di Boyolali
Indonesia
Masjid Cipto Mulyo, Jejak Penyebaran Islam Era Pakubuwono X di Boyolali

Salah satu jejak peninggalan PB X berupa bangunan masjid kuno ditemukan di Desa Pengging, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Masjid tersebut diberi nama Masjid Cipto Mulyo.

Pemkab Sidoarjo Klaim Bisa Vaksin 3 Ribu Orang dalam 120 Menit
Indonesia
Pemkab Sidoarjo Klaim Bisa Vaksin 3 Ribu Orang dalam 120 Menit

Gus Muhdlor juga berterimakasih dan mengapresiasi kepada jajaran TNI-Polri

Puan: COVID-19 Berdampak Luas Terhadap Seluruh Sendi Kehidupan Rakyat
Indonesia
Puan: COVID-19 Berdampak Luas Terhadap Seluruh Sendi Kehidupan Rakyat

COVID-19 mengakitbatkan pertumbuhan ekonomi nasional mengalami kontraksi

Kasus Korupsi Lahan DKI, KPK Bidik Pengusaha Rudy Hartono
Indonesia
Kasus Korupsi Lahan DKI, KPK Bidik Pengusaha Rudy Hartono

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mendalami keterlibatan pengusaha Rudy Hartono dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah oleh Pemprov DKI Jakarta di Munjul, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur pada 2019.

Edhy Prabowo Akui Pinjam Uang Pejabat KKP untuk Belikan Istrinya Barang Mewah di AS
Indonesia
Edhy Prabowo Akui Pinjam Uang Pejabat KKP untuk Belikan Istrinya Barang Mewah di AS

Edhy Prabowo mengakui meminjam uang dari Plt Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Muhammad Zaini Hanafi untuk membelikan istrinya barang mewah.

Wapres Ingin Polemik Kehalalan Vaksin COVID Tidak Terjadi
Indonesia
Wapres Ingin Polemik Kehalalan Vaksin COVID Tidak Terjadi

Bio Farma dan Sinovac Biotech tengah melakukan uji klinis fase ketiga vaksin COVID-19, yang melibatkan 1.600 orang.

Kongres AS Sahkan Kemenangan Joe Biden di Pilpres Amerika Serikat
Dunia
Kongres AS Sahkan Kemenangan Joe Biden di Pilpres Amerika Serikat

Kongres Amerika Serikat secara resmi mensahkan Joe Biden dan Kamala Haris menjadi presiden dan wakil presiden terpilih AS pada Rabu (6/1).

Ditutup Karena COVID-19, Perbatasan RI-Papua Nugini Segera Dibuka
Indonesia
Ditutup Karena COVID-19, Perbatasan RI-Papua Nugini Segera Dibuka

Perbatasan baru akan dibuka sekitar 21 Juni 2021 dan berbagai kesiapan kini dilakukan termasuk regulasi yang mengaturnya mengingat saat ini pandemi COVID-19 masih mewabah.

KSAD Andika Perkasa Belum Setor LHKPN ke KPK
Indonesia
KSAD Andika Perkasa Belum Setor LHKPN ke KPK

KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa belum menyetorkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).