KPU Tidak Temukan Pelanggaran Dana Kampanye di Makassar Ilustrasi Pilkada (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, telah menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada empat pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan hasilnya tidak ditemukan pelanggaran.

"Dari kesimpulan yang diperoleh, empat paslon yang secara umum patuh terhadap penggunaan dana kampanye-nya," ujar Komisioner KPU Makassar, Abdul Rahman, Kamis (24/12).

Ia mengungkapkan, penyerahan LPPDK terhadap empat pasangan kandidat tersebut setelah ditemukan tidak ada indikasi pelanggaran penggunaan anggaran kampanye dari akuntan publik.

Baca Juga:
Tri Rismaharini Pensiun Dari Wali Kota Surabaya

Dari plafon atau batasan anggaran sumbangan dana kampanye yang diatur maksimal Rp95 miliar. Namun sejauh pelaksanaan kampanye, tidak ada satu pasangan yang mencapai nominal tersebut.

"Dari paslon satu sampai empat, tidak ada yang melewati batasan itu. Tidak ditemukan pula indikasi maupun pelanggaran penggunaan dana kampanye," ungkap dia dikutip Antara.

Data yang diperoleh untuk penggunaan anggaran kampanye, pasangan nomor urut 2 Munafri Arifuddin-Abd Rahman (Appi-Rahman) tercatat paling tinggi dana kampanye-nya. Penerimaannya mencapai Rp20,7 miliar lebih, sementara pengeluaran mencapai Rp19,9 miliar lebih, saldo tersisa sebesar Rp791 juta.

Kemudian pasangan nomor urut 3 Syamsu Rizal-Fadli Ananda dengan akronim "Dilan", berada di posisi kedua dengan penerimaan dana kampanye sebanyak Rp3 miliar. Untuk pengeluaran sebesar Rp1,4 miliar dan masih tersisa saldo Rp1,5 miliar.

Pilkada Makassar. (Foto: Antara)
Pilkada Makassar. (Foto: KPU Makassar)

Sementara pasangan nomor urut 1 Moh Ramdhan Pomanto-Fatmawati Rusdi Masse dengan tagline "Adama" sebesar Rp2,8 miliar lebih pada penerimaan dana kampanye-nya. Pengeluaran dana selama kampanye dikeluarkan sebesar Rp2,4 miliar lebih dan masih tersisa saldo Rp379 juta.

Dan pasangan nomor urut 4 Irman Yasin Limpo-Andi Zunnun Armin Nurdin Halis dengan akronim Imun, dana penerimaan dan pengeluaran hanya Rp627 juta. Sedangkan saldo yang masih tersisa Rp24 ribu.

Sebelumnya KPU Kota Makassar telah mengumumkan pemenang Pilkada Makassar yakni pasangan nomor urut 1 Danny-Fatma melalui rapat pleno.

Meski demikian, pasangan ini belum ditetapkan secara resmi karena KPU masih menunggu surat balasan bebas sengketa dari Mahkamah Konstitusi (MK) Sejauh ini tidak ada paslon yang mengajukan gugatan. (*)

Baca Juga:

DPR Apresiasi Kominfo Tangani Hoaks Pilkada

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
UU Ciptaker Tuai Polemik, KIP Minta Sosialisasi Draf UU Secara Benar
Indonesia
UU Ciptaker Tuai Polemik, KIP Minta Sosialisasi Draf UU Secara Benar

Presiden atau pemerintah membuka ruang partisipasi masyarakat setelah pengesahan UU Cipta Kerja di DPR dengan membuka dan mempermudah akses masukan dari masyarakat.

Pemprov DKI Wajibkan Pesepeda Pakai Helm dan Masker
Indonesia
Pemprov DKI Wajibkan Pesepeda Pakai Helm dan Masker

Para pesepeda pun diharuskan untuk menggunakan rompi yang memiliki reflektor cahaya yang dipakai saat malam hari.

THR Terancam Dipotong karena COVID-19, Buruh: Kami Bukan Tumbal Krisis
Indonesia
THR Terancam Dipotong karena COVID-19, Buruh: Kami Bukan Tumbal Krisis

“Lagipula THR adalah kewajiban pengusaha setiap tahun. Dengan demikian, seharusnya sudah sejak lama disiapkan anggarannya,” tegasnya.

 Pemerintah Larang Mudik, BPIP: Ini Untuk Selamatkan Orang yang Kita Cintai
Indonesia
Pemerintah Larang Mudik, BPIP: Ini Untuk Selamatkan Orang yang Kita Cintai

Selain itu Benny menjelaskan bahwa dengan tidak mudik berarti masyarakat telah menjalankan kesadaran moral untuk kebaikan bersama.

Pemkot Solo Coret 3.600 KK Penerima Program Keluarga Harapan Kemensos
Indonesia
Pemkot Solo Coret 3.600 KK Penerima Program Keluarga Harapan Kemensos

Di tengah pandemi ini banyak lulusan PKH yang punya usaha terpukul

LBH Jakarta: Sudah Seharusnya Reklamasi Teluk Jakarta Dihentikan
Indonesia
LBH Jakarta: Sudah Seharusnya Reklamasi Teluk Jakarta Dihentikan

Putusan tersebut seharusnya dapat menjadi titik balik

Menteri Edhy Ditangkap, Ekspor Benur Perlu Dikaji Ulang
Indonesia
Menteri Edhy Ditangkap, Ekspor Benur Perlu Dikaji Ulang

KPK melakukan penangkapan terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan beberapa orang lainnya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu (25/11) dini hari.

Legislator Golkar: RUU Larangan Minuman Beralkohol Bisa Ciptakan Pengangguran
Indonesia
Legislator Golkar: RUU Larangan Minuman Beralkohol Bisa Ciptakan Pengangguran

Fraksi Golkar DPR menyampaikan sejumlah catatan kritis menyikapi Rancangan Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol (Minol), yang telah dipaparkan para pengusul pada Selasa (10/11) lalu.

Inggris Gunakan Vaksin Flu di Tengah Pandemi COVID-19
Indonesia
Inggris Gunakan Vaksin Flu di Tengah Pandemi COVID-19

Inggris mengizinkan penggunaan sementara vaksin flu Flublok dan sudah memesan jutaan dosis.

KPU Terapkan Aturan Baru Pilkada 2020, Apa Saja Isinya?
Indonesia
KPU Terapkan Aturan Baru Pilkada 2020, Apa Saja Isinya?

Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan aturan tercantum dalam draft uji publik Pilkada Serentak 2020