KPU Terapkan Aturan Baru Pilkada 2020, Apa Saja Isinya? Pekerja melakukan renovasi diorama pemilu di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Senin (30/10). (ANTARA FOTO/Novrian Arbi)

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatasi jumlah massa yang boleh datang saat kampanye Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Serentak 2020. KPU menyebut, massa yang boleh datang maksimal dihadiri 20 orang.

Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan aturan tercantum dalam draft uji publik Pilkada Serentak 2020. Hal ini mengacu Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Virus COVID-19

Baca Juga

Bawaslu Ultimatum Kepala Daerah tidak Politisasi Bansos COVID-19

Dewa menuturkan setiap pertemuan kampanye harus menetapkan protokol kesehatan. Jarak kursi antara peserta kampanye juga diatur. Setiap daerah diperbolehkan menetapkan protokol kesehatan.

"Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan COVID-19 pada daerah penanganan setempat," ujar Dewa kepada wartawan, Sabtu (6/6).

Kampanye juga bisa dilakukan secara daring. Para calon boleh melakukan kampanye tatap muka dengan memanfaatkan telekonferensi menggunakan media sosial. Pertemuan daring bisa digunakan untuk pertemuan kampanye tertutup. KPU membebaskan pemilihan metode kampanye kepada para calon dan partai.

"Metode tatap muka virtual lain dengan memanfaatkan media daring atau media sosial," tutur Dewa.

Dukungan gerakan masyarakat sadar demokrasi di Anjungan Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (27/8). (ANTARA FOTO/Abriawan Abhe)
Dukungan gerakan masyarakat sadar demokrasi di Anjungan Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (27/8). (ANTARA FOTO/Abriawan Abhe)

Hal ini juga berlaku untuk kehadiran pendukung saat debat antarcalon Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.

"Hanya dihadiri oleh calon atau pasangan calon, anggota tim kampanye dalam jumlah terbatas, dan KPU provinsi atau kabupaten kota sesuai wilayah kerja. Tidak menghadiri undangan, penonton, atau pendukung," kata dia.

Dewa mengatakan debat boleh dilaksanakan di dalam studio lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta. Namun, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan.

"Sesuai standar yang ditetapkan oleh lembaga atau instansi pemerintahan terkait," ujar Dewa.

Dia menuturkan debat tak boleh dilakukan dengan cara siaran langsung. Hal ini berlaku untuk lembaga penyiaran publik maupun swasta.

"Siaran dapat dilakukan secara tunda, apabila siaran langsung tidak dapat dilakukan," tutur Dewa.

Baca Juga

New Normal di Solo, Anak dan Pelajar Dilarang ke Mal dan Tempat Wisata

Ia menegaskan, kegiatan kampanye berupa kegiatan budaya, olahraga, perlombaan dan sosial dilarang dilakukan partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon serta tim kampanye.

"Partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan atau tim kampanye dilarang melaksanakan metode kampanye seperti, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, konser, kegiatan olahraga berupa jalan sehat sepeda santai," kata Dewa.

"Perlombaan, kegiatan sosial berupa bazar, donor darah dan hari ulang tahun," sambungnya. (Knu)



Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH