KPU Terapkan Aturan Baru Pilkada 2020, Apa Saja Isinya? Pekerja melakukan renovasi diorama pemilu di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Senin (30/10). (ANTARA FOTO/Novrian Arbi)

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatasi jumlah massa yang boleh datang saat kampanye Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Serentak 2020. KPU menyebut, massa yang boleh datang maksimal dihadiri 20 orang.

Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan aturan tercantum dalam draft uji publik Pilkada Serentak 2020. Hal ini mengacu Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Virus COVID-19

Baca Juga

Bawaslu Ultimatum Kepala Daerah tidak Politisasi Bansos COVID-19

Dewa menuturkan setiap pertemuan kampanye harus menetapkan protokol kesehatan. Jarak kursi antara peserta kampanye juga diatur. Setiap daerah diperbolehkan menetapkan protokol kesehatan.

"Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan COVID-19 pada daerah penanganan setempat," ujar Dewa kepada wartawan, Sabtu (6/6).

Kampanye juga bisa dilakukan secara daring. Para calon boleh melakukan kampanye tatap muka dengan memanfaatkan telekonferensi menggunakan media sosial. Pertemuan daring bisa digunakan untuk pertemuan kampanye tertutup. KPU membebaskan pemilihan metode kampanye kepada para calon dan partai.

"Metode tatap muka virtual lain dengan memanfaatkan media daring atau media sosial," tutur Dewa.

Dukungan gerakan masyarakat sadar demokrasi di Anjungan Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (27/8). (ANTARA FOTO/Abriawan Abhe)
Dukungan gerakan masyarakat sadar demokrasi di Anjungan Pantai Losari, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (27/8). (ANTARA FOTO/Abriawan Abhe)

Hal ini juga berlaku untuk kehadiran pendukung saat debat antarcalon Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020.

"Hanya dihadiri oleh calon atau pasangan calon, anggota tim kampanye dalam jumlah terbatas, dan KPU provinsi atau kabupaten kota sesuai wilayah kerja. Tidak menghadiri undangan, penonton, atau pendukung," kata dia.

Dewa mengatakan debat boleh dilaksanakan di dalam studio lembaga penyiaran publik atau lembaga penyiaran swasta. Namun, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan.

"Sesuai standar yang ditetapkan oleh lembaga atau instansi pemerintahan terkait," ujar Dewa.

Dia menuturkan debat tak boleh dilakukan dengan cara siaran langsung. Hal ini berlaku untuk lembaga penyiaran publik maupun swasta.

"Siaran dapat dilakukan secara tunda, apabila siaran langsung tidak dapat dilakukan," tutur Dewa.

Baca Juga

New Normal di Solo, Anak dan Pelajar Dilarang ke Mal dan Tempat Wisata

Ia menegaskan, kegiatan kampanye berupa kegiatan budaya, olahraga, perlombaan dan sosial dilarang dilakukan partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon serta tim kampanye.

"Partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan atau tim kampanye dilarang melaksanakan metode kampanye seperti, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, konser, kegiatan olahraga berupa jalan sehat sepeda santai," kata Dewa.

"Perlombaan, kegiatan sosial berupa bazar, donor darah dan hari ulang tahun," sambungnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
COVID-19 Bermutasi di Malaysia, Ahli Patogen Tiongkok Redam Ketakutan Massal
Dunia
COVID-19 Bermutasi di Malaysia, Ahli Patogen Tiongkok Redam Ketakutan Massal

Virus COVID-19 beradaptasi dengan DNA warga dan lingkungan setempat

Gelombang PHK di Depan Mata, Bamsoet Desak Pemerintah Beri Modal Bagi UMKM
Indonesia
Gelombang PHK di Depan Mata, Bamsoet Desak Pemerintah Beri Modal Bagi UMKM

Bamsoet juga mendorong Pemerintah menyalurkan pemberian modal kerja langsung

'ODOL' Dilarang Masuk 26 Tol Sepanjang Tanjung Priok-Bandung
Indonesia
'ODOL' Dilarang Masuk 26 Tol Sepanjang Tanjung Priok-Bandung

Pengawasan dan penegakan hukum dimaksud akan dilakukan 24 jam

Ini Kasus yang Membuat Bupati Kutai Timur Kena OTT KPK
Indonesia
Ini Kasus yang Membuat Bupati Kutai Timur Kena OTT KPK

Tim penindakan KPK menangkap Ismunandar beserta sang istri dan Kepala Bapeda Kutai Timur di sebuah hotel di Jakarta.

Presiden Jokowi Direncanakan Buka Puncak Hakordia yang Digelar KPK
Indonesia
Presiden Jokowi Direncanakan Buka Puncak Hakordia yang Digelar KPK

KPK ingin menyampaikan perkembangan seluruh kegiatan yang telah dilakukan

Ketua MPR Minta Pengumuman Penambahan COVID-19 Tetap Disiarkan Langsung
Indonesia
Ketua MPR Minta Pengumuman Penambahan COVID-19 Tetap Disiarkan Langsung

Sebaiknya pemerintah tetap mengumumkan perkembangan kasus lewat media televisi karena lebih tepat dibandingkan lewat media internet.

Kasus Jiwasraya, Ahli Jelaskan Direksi Punya Hak Diskresi Ubah Kebijakan Strategi Investasi
Indonesia
Aceh Keluar dari Zona Merah COVID-19
Indonesia
Aceh Keluar dari Zona Merah COVID-19

Povinsi Aceh telah keluar dari status zona merah penyebaran virus corona. Warga diminta untuk tetap mempertahankannya.

Masyarakat Perlu Dilibatkan dalam Uji Kelayakan Komjen Listyo
Indonesia
Masyarakat Perlu Dilibatkan dalam Uji Kelayakan Komjen Listyo

DPR tidak boleh hanya sekedar formalitas mengadakan uji rekam jejak, tanpa dengan mendengar dari kritik, saran dan masukan dari masyarakat.

Tiga Orang Jadi Tersangka Baru Kebakaran Kejagung, Ada Bekas Pegawai
Indonesia
Tiga Orang Jadi Tersangka Baru Kebakaran Kejagung, Ada Bekas Pegawai

Penyidik Bareskrim Polri kembali menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus kebakaran gedung Kejagung RI.