Headline
KPU Tak Pungkiri E-Rekap Bisa Diterapkan di Pilkada Serentak 2020, Tapi... Ilustrasi (net)

Merahputih.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman tak memungkiri soal penggunaan e-rekap (rekapitulasi elektronik) pada pilkada serentak 2020 mendatang. Jika ingin terealisasi, proses persiapannya harus cepat.

“Bisa saja, tapi harus cepat. Peraturan KPU tentang rekapitulasi pilkada harus disesuaikan kemudian nanti cara menyusun anggaran harus disesuaikan,” ujar Arief Budiman usai rapat dengar pendapat (RDP) di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/7).

BACA JUGA: Berikut 270 Daerah yang Gelar Pilkada 2020

Saat ini KPU masih terus membahas lebih lanjut mengenai teknis e-rekap, alasannya karena e-rekap dinilai lebih efektif dan efisien baik dari segi waktu maupun dari segi anggaran. Namun, Arief juga menyinggung mengenai kesiapan pemerintah daerah.

“Yang penting juga menyangkut tentang kesiapan pemerintah daerah karena e-rekap membutuhkan peralatan dan pelatihan SDM itu harus dihitung apakah sudah masuk dalam Permendegri,” jelas Arief.

Kantor KPU. Foto: net

Sementara itu, dalam RDP yang membahas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tahapan Pilkada Serentak 2020 KPU mengajukan sistem e-rekap yang mirip dengan Sistem Informasi Penghitungan (Situng) yang sudah diterapkan pada Pemilu 2019.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron mengatakan KPU harus melakukan simulasi terlebih dahulu dan evaluasi terhadap Situng pada Pemilu 2019. Jika sarana dan prasarana sudah siap dan memadai maka e-rekap bisa dilaksanakan.

“Kalau belum mampu ya jangan tapi kalau sarana sudah siap, kemampuannya sudah siap, dan siap untuk diaudit oleh siapa pun secara terbuka dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, kenapa tidak,” ungkap Herman.

BACA JUGA: KPU Tegaskan Pilkada Serentak 2020 Akan Digelar Bulan September

Mengenai peraturan undang-undang, sebagaimana dikutip Antara, DPR akan menyesuaikan dengan peraturan yang sudah ada tidak hanya berdasarkan PKPU saja.

“Terkait rekap elektronik atau pemungutan suara elektronik dan juga e-voting, dimunculkan di undang-undang Pilkada 85,98, dan 117,” kata Ketua KPU Arief Budiman. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Cerita Calon Pengantin Harap-Harap Cemas Nikah Saat Pandemi COVID-19
Indonesia
Cerita Calon Pengantin Harap-Harap Cemas Nikah Saat Pandemi COVID-19

Nurul akan mengikuti semua aturan yang ditetapkan pihak gedung

Radikalisme Terjadi Karena Warga Tidak Sejahtera
Indonesia
Radikalisme Terjadi Karena Warga Tidak Sejahtera

"Sesungguhnya teror itu bukan hanya bom yang meledak tetapi persoalan-persoalan sosial dan ekonomi yang dihadapi karena kalau masyarakat yang sudah lapar dapat mendorong pemikiran-pemikiran yang salah," jelas Arum Sabil.

Sumbangan Dana Kampanye Maju Libas ErJi
Indonesia
Sumbangan Dana Kampanye Maju Libas ErJi

sumbangan dari laporan tersebut selanjutnya akan masuk tahapan LPPDK (Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye).

TNI Dikerahkan Cari Tokoh Penggerak Kerusuhan saat Aksi UU Cipta Kerja
Indonesia
TNI Dikerahkan Cari Tokoh Penggerak Kerusuhan saat Aksi UU Cipta Kerja

"Lalu cari dan temukan tokoh di lapangan yang menggerakkan. Karena itu yang penting," kata Dudung.

Polisi Musnahkan Narkoba Seberat 1,2 Ton dari Jaringan Timur Tengah
Indonesia
Polisi Musnahkan Narkoba Seberat 1,2 Ton dari Jaringan Timur Tengah

Kejahatan narkoba tergolong kejahatan luar biasa dan menjadi ancaman generasi muda.

Dinkes DKI Sesuaikan Harga Swab Test Rp900 Ribu
Indonesia
Dinkes DKI Sesuaikan Harga Swab Test Rp900 Ribu

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) DKI, Widyastuti mengatakan, pihaknya akan menyesuaikan harga tes usap yang ditetapkan pemerintah pusat dengan tarif Rp900 ribu.

KPK Analisis Laporan Koalisi Soal Dugaan Rintangi Penyidikan Menteri Yasonna
Indonesia
KPK Analisis Laporan Koalisi Soal Dugaan Rintangi Penyidikan Menteri Yasonna

Menteri Yasonna diduga merintangi proses penyidikan kasus dugaan suap penetapan anggota DPR terpilih 201-2024.

Selain Wajib Patuhi Protokol Kesehatan, di Sidang Tahunan Jokowi Pakai Baju Adat
Indonesia
Selain Wajib Patuhi Protokol Kesehatan, di Sidang Tahunan Jokowi Pakai Baju Adat

Tuan rumah pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR-DPD RI, dan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam menyampaikan RAPBN 2021 pada tahun 2020 adalah DPR RI.

Jelang Vonis Novel, Hakim Diminta tak Terpengaruh Logika Sesat Jaksa
Indonesia
Jelang Vonis Novel, Hakim Diminta tak Terpengaruh Logika Sesat Jaksa

Menurut Petrus, tuntutan setahun sangat jauh dari dari fakta-fakta yang sudah terverifikasi dan tervalidasi dalam persidangan diabaikan oleh JPU sendiri.

Indonesia di Ambang Resesi, PKS Desak Pemerintah All Out Bangkitkan UMKM
Indonesia
Indonesia di Ambang Resesi, PKS Desak Pemerintah All Out Bangkitkan UMKM

jika pada Kuartal III nanti pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali minus, maka mimpi buruk itu menjadi kenyataan.