KPU Siap Tindaklanjuti Putusan MK Soal Calon Tunggal Hadar Nafis Gumay (Kiri) Komisioner KPU (Antara Foto/Awal Lingga)

MerahPutih Hukum - Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan daerah yang hanya memiliki calon tunggal boleh melanjutkan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Sementara, saat ini ada tiga daerah yang mempunyai calon tunggal dan sesuai peraturan sebelumnya ditunda pada 2017.

Menanggapi hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menindaklanjuti keputusan MK tersebut. Dengan demikian, ada kemungkinan tiga daerah tersebut akan dilanjutkan tahapan Pilkadanya.

Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay menjelaskan, secara teknis daerah yang hanya mempunyai calon tunggal akan disiapkan kolom khusus dalam surat suara. Kolom tersebut berisi persetujuan terhadap calon yang maju.

"Cara memilihnya nanti akan ada wajah pasangan calon dan akan disediakan kolom semacam ya atau tidak untuk menanyakan apakah pemilih setuju pasangan calon tunggal tersebut menjadi kepala daerah," ujar Hadar, di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Selasa (29/9).

Namun, kata Hadar, KPU akan melakukan rapat pleno terlebih dahulu menanggapi secara resmi keputusan MK tersebut. Pantauan Merahputih.com hingga Selasa (29/9) pukul 20.40 WIB, Komisioner KPU masih menggelar rapat pleno.

"Kami tetap perlu mempelajari putusan MK tersebut terlebih dahulu. Kalau dalam putusan tersebut ada kejelasan harus dilakukan sekarang tentu kami harus melaksanakan," ungkapnya.

Adapun 3 daerah calon tunggal yang kemungkinan akan KPU buka kembali tahapan pilkadanya ialah Kabupaten Blitar (Jawa Tengah), Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), dan Kabupaten Timor Tengah Utara (NTT).

Sementara itu, menambahkan pernyataan Hadar, Komsioner KPU Pusat bidang anggaran dan logisitk Arief Budiman mengatakan, KPU Pusat akan mengecek kesiapan KPU di 3 daerah tersebut. Kesiapan itu berkaitan dengan ketersediaan anggaran, personil dan logistik pemilihan.

"Apakah personil tersebut masih memenuhi syarat atau tidak, serta pengadaan logisitik pemilihan apakah waktunya masih tercukupi atau tidak," jelasnya.

Selain itu, Arief juga menyatakan akan mengubah PKPU nomor 12 tentang pencalonan serta PKPU 6 tentang norma standar prosesur kebutuhan pengadaan dan pendistribusian kelengkapan pemilohan daerah. "PKPU 6 perlu direvisi juga arena KPU sebelumnya tidak mengatur desain dan bentuk surat suara untuk daerah calon tunggal," terangnya. (Mad)

BACA JUGA:  

  1. Syarat Calon Independen Diringankan 
  2. Putusan MK, Calon Tunggal Bisa Ikuti Pilkada Serentak 
  3. Mendagri Keluarkan 3 Instruksi terkait Pilkada Serentak 
  4. Pilkada 2015 Hanya Diikuti 265 Daerah 
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pelarangan Renovasi Gereja di Karimun Bukti Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Kondisi Buruk
Indonesia
Pelarangan Renovasi Gereja di Karimun Bukti Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Kondisi Buruk

Kasus di Karimun menambah catatan merah kehidupan toleransi di Indonesia.

Update COVID-19 Rabu (30/0): 287.008 Positif, 214.947 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Rabu (30/0): 287.008 Positif, 214.947 Sembuh

Penambahan itu menyebabkan jumlah kasus di Indonesia kini berjumlah 287.008 orang, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020.

Antisipasi Wabah Virus Corona, PLBN Terpadu Skouw Tutup Sementara
Indonesia
Antisipasi Wabah Virus Corona, PLBN Terpadu Skouw Tutup Sementara

Edukasi kepada pelintas batas dan masyarakat sekitar melalui poster, iklan pada layar monitor di pintu kedatangan dan keberangkatan PLBN, serta pembagian selebaran juga sudah dilakukan

Jaksa Kembalikan Berkas Perkara John Kei ke Polda Metro
Indonesia
Jaksa Kembalikan Berkas Perkara John Kei ke Polda Metro

Penyidik kini masih menunggu hasil penelitian tim dari Kejati DKI

Orang dalam Pemantauan COVID-19 Capai Angka 176 Ribu
Indonesia
Orang dalam Pemantauan COVID-19 Capai Angka 176 Ribu

Jumlah ODP dan PDP tersebut naik dari sehari sebelumnya, 17 April 2020.

PDIP Tunda Rekomendasi Pilwakot Solo, Gibran: "Yo ra popo"
Indonesia
PDIP Tunda Rekomendasi Pilwakot Solo, Gibran: "Yo ra popo"

Pengumuman resmi rekomendasi tersebut akan disampaikan langsung oleh Sekjen DPP PDIP, Hasto Krisyanto di Jakarta.

Dianggap Belum Siap, Upaya Lockdown Bakal Merugikan Negara
Indonesia
Dianggap Belum Siap, Upaya Lockdown Bakal Merugikan Negara

Isolasi wilayah atau lockdown bukan solusi tepat menangkal penyebaran virus corona karena justru akan menimbulkan masalah baru.

Jokowi 'Mulai' Gerakan Kedisiplinan New Normal dari Stasiun MRT HI
Indonesia
Jokowi 'Mulai' Gerakan Kedisiplinan New Normal dari Stasiun MRT HI

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sudah menerbitkan pedoman tentang penerapan tatanan kehidupan normal baru

 Pandemi Corona Diklaim Tak Mampu Kembalikan Kehidupan Normal Seperti Sedia Kala
Indonesia
Pandemi Corona Diklaim Tak Mampu Kembalikan Kehidupan Normal Seperti Sedia Kala

"Kita harus membuat paradigma baru, kita harus mengubah kebiasaan-kebiasaan kita menuju ke kebiasaan yang baru," ujar Yuri

Kejagung Tegaskan Penahanan Djoko Tjandra Sesuai Putusan MA
Indonesia
Kejagung Tegaskan Penahanan Djoko Tjandra Sesuai Putusan MA

Djoko Tjandra saat ini mendekam di rumah tahanan (Rutan) Salemba cabang Bareskrim Mabes Polri sejak Jumat (31/7).