KPU Sebut Masa Kampanye Pemilu Bisa Dipersingkat Jadi 3 Bulan Logo Komisi Pemilihan Umum (KPU). Foto : Merahputih/Dicke Prasetia

MerahPutih.com - Setelah menetapkan jadwal Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung membahas terkait masa kampanye Pemilu.

Ketua KPU Ilham Saputra menuturkan, masa kampanye bisa dipersingkat menjadi 90 hari atau 3 bulan. Namun, hal itu bisa dilakukan tergantung kesiapan pemerintah dalam menyediakan logistik pemilu.

Baca Juga

Hindari Polarisasi, Pemerintah Tak Setuju Usul KPU Durasi Masa Kampanye 4 Bulan

"Kalau 90 hari memungkinkan itu tergantung bagaimana pemerintah mengeluarkan Perpres atau peraturan agar kemudian dalam proses pengadaan logistik dipercepat," kata Ketua KPU Ilham Saputra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/1).

Menurut Ilham, masa kampanye sangat terkait dengan logistik pemilu. Semakin cepat pengadaan logistik pemilu, maka waktu kampanye juga akan disesuaikan untuk dipersingkat.

Dalam rapat kerja dengan Komisi II hari ini, KPU mengusulkan masa kampanye selama 120 hari atau 4 bulan, dari 14 Oktober 2023 hingga 10 Februari 2024.

Ilham menyebut, durasi masa kampanye ini berdasarkan hasil simulasi jadwal dan tahapan pemilu yang dilakukan KPU.

Baca Juga

Pekan Depan, DPR-KPU-Pemerintah Gelar Rapat Tentukan Jadwal Pemilu 2024

Namun, Mendagri Tito Karnavian menolak usulan tersebut. Menurutnya, masa kampanye 4 bulan terlalu lama. Pemerintah, mengusulkan agar masa kampanye selama 90 hari atau tiga bulan saja.

Anggota Komisi II DPR cenderung mendorong agar masa kampanye dipersingkat agar lebih efisien, cegah terjadi polarisasi dan mengantisipasi situasi pandemi yang belum jelas berakhirnya.

Lamanya masa kampanye ini akan diputuskan lagi oleh DPR, KPU dan pemerintah setelah melakukan simulasi tahapan dan jadwal Pemilu Serentak 2024.

Ilham menambahkan, KPU akan segera melakukan simulasi-simulasi tahapan dan jadwal pemilu serentak 2024 usai tanggal pemungutan suara disepakati pada Rabu, 14 Februari 2024 mendatang.

KPU, kata Ilham, sudah menyiapkan rancangan tahapan dan jadwal Pemilu Serentak 2024, namun harus dibicarakan lagi dengan pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilu yang lain.

"Justru itu tadi, kesepakatan tentang hasil rapat adalah lakukan simulasi terlebih dahulu, jadi harus ada pertemuan pemerintah dengan DPR dan juga penyelenggara pemilu untuk memastikan hal tersebut (tahapan dan jadwal pemilu," kata Ilham. (Pon)

Baca Juga

Hari Ini DPR dan KPU Mulai Bahas Tahapan dan Jadwal Pemilu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sahroni dan Gibran Bicara Maju Bersama di Pilgub DKI Jakarta 2024
Indonesia
Sahroni dan Gibran Bicara Maju Bersama di Pilgub DKI Jakarta 2024

endahara Umum NasDem Ahmad Sahroni dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka melakukan pertemuan tertutup selama satu setengah jam di Rumah Dinas (Rumdin) Loji Gandrung.

Pemprov Yogyakarta Siapkan Test PCR Gratis di Kawasan Malioboro
Indonesia
Pemprov Yogyakarta Siapkan Test PCR Gratis di Kawasan Malioboro

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Yogyakarta menyediakan test PCR gratis di kawasan Malioboro. Fasilitas ini disediakan guna menekan kasus COVID-19 usai liburan panjang selesai.

7 Ruas Jalan Jakarta Terendam Banjir Akibat Hujan Deras
Indonesia
7 Ruas Jalan Jakarta Terendam Banjir Akibat Hujan Deras

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan ada 16 RT dan 7 ruas jalan yang tergenang. Ketinggian banjir pun bermacam-macan di setiap wilayah.

Waspada, Gempa Bumi dan Tsunami di Pesisir Selatan Cianjur
Indonesia
Waspada, Gempa Bumi dan Tsunami di Pesisir Selatan Cianjur

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan warga di pesisir selatan Cianjur, Jawa Barat, akan ancaman gempa bumi hingga tsunami.

Pelimpahan Tahap II Perkara Ferdy Sambo Dilakukan Rabu Mendatang
Indonesia
Pelimpahan Tahap II Perkara Ferdy Sambo Dilakukan Rabu Mendatang

Pelimpahan tahap II sesuai dengan lokasi kejadian tempat perkara yang masuk wilayah hukum Jakarta Selatan

Wagub DKI Tanggapi 3 Nama Calon Pj Gubernur Pengganti Anies
Indonesia
Wagub DKI Tanggapi 3 Nama Calon Pj Gubernur Pengganti Anies

Tiga nama calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan telah diserahkan DPRD kepada Kementerian Dalam Negeri.

Menkes Tertarik soal Inovasi Baru Cegah Penyebaran DBD
Indonesia
Menkes Tertarik soal Inovasi Baru Cegah Penyebaran DBD

Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin tertarik dengan inovasi Wolbachia yang dikembangkan peneliti The World Mosquito Program (WMP) Yogyakarta untuk menekan laju kasus penyakit dengue di Indonesia.

RDP dengan Komisi III DPR, Kapolri: Kami Solid!
Indonesia
RDP dengan Komisi III DPR, Kapolri: Kami Solid!

“Sebelumnya kami laporkan Pak, kami hadir bersama-sama Timsus 18 orang. Kami sampaikan bahwa dalam hal penanganan kasus ini, kami solid!” kata Sigit.

Fatwa MUI Terpusat Hambat Pelaku UMKM Dapatkan Sertifikat Halal
Indonesia
Fatwa MUI Terpusat Hambat Pelaku UMKM Dapatkan Sertifikat Halal

salah satu yang menghambat sertifikasi halal dari Badan Penyelenggara Jamaninan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama untuk para pelaku UMKM, karena lamanya fatwa dari MUI

Calon Pj Gubernur DKI Bahtiar Dinilai Mampu Harmonisasikan Pusat-Daerah
Indonesia
Calon Pj Gubernur DKI Bahtiar Dinilai Mampu Harmonisasikan Pusat-Daerah

DPRD DKI Jakarta telah menyerahkan tiga nama calon Pj Gubernur DKI ke Kemendagri pada Rabu (14/9) kemarin.