KPU RI Klaim Logistik Pemilu Tahap Pertama Sudah Dikirim ke Kabupaten-Kota

Mula AkmalMula Akmal - Kamis, 16 November 2023
KPU RI Klaim Logistik Pemilu Tahap Pertama Sudah Dikirim ke Kabupaten-Kota

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Persiapan menuju Pemilu 2024 terus dimatangkan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut pengadaan dan distribusi paket logistik Pemilu 2024 tahap pertama sudah hampir rampung.

Paket tersebut antara lain kotak suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel hingga kabel ties.

Baca Juga:

Sebelum Kampanye, KPU Gelar Deklarasi Damai 27 November


"Logistik sudah mulai diadakan dan sudah mulai dikirim, sudah mulai diterima oleh KPU Kabupaten/Kota," ungkap Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari kepada wartawan di Jakarta, Kamis (16/11).

Berdasarkan data KPU, proses produksi bilik pemungutan suara saat ini telah mencapai 95 persen.

Produksi bilik pemungutan suara itu dilakukan pada 23 September-21 November 2023.

Sementara untuk produksi kotak suara saat ini telah mencapai 89 persen dan produksi tinta 86 persen.

Kemudian untuk produksi segel 69 persen dan produksi segel plastik mencapai 67 persen.

Baca Juga:

KPU DKI Lakukan Pengadaan Surat Suara Logistik Tahap Dua

Sementara itu, Komisioner KPU RI Yulianto Sudrajat mengatakan sudah mulai memesan surat suara dan beberapa logistik lain yang masuk pada tahap kedua.

"Sudah, hari ini mulai klik untuk e-katalog nasionalnya. Di antaranya seluruh lima jenis surat suara, kan pasca penetapan DCT itu kan," paparnya.

Drajat menambahkan untuk pemesanan surat suara tahap kedua ini baru dapat dilakukan setelah penetapan daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif.

"Terus, berikutnya untuk formulir, sampul lalu juga template untuk tunanetra. Itu merupakan kontrak dari logistik tahap kedua," imbuhnya. (Knu)

Baca Juga:

Setuju dengan Anies-Cak Imin, Prabowo Yakini KPU Selenggarakan Pemilu dengan Jujur dan Adil

#KPU #Gudang Logistik #Pemilu #Pemilu 2024
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Catatan agar lebih prudent lagi dalam penggunaan uang negara
Angga Yudha Pratama - Rabu, 22 Oktober 2025
KPU Sewa Jet Pribadi Rp 90 M Saat Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Naik Pitam dan Ancam Bongkar Semua Rincian Penggunaan APBN
Indonesia
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
KPU DKI menyebutkan, bahwa kursi DPRD bisa berkurang menjadi 100. Hal itu imbas dari UU DKJ baru.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Indonesia
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Rekam jejak yang buruk bisa berdampak langsung pada kualitas penyelenggaraan negara dan meningkatnya potensi korupsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 September 2025
Ogah Buka Dokumen Capres-Cawapres, KPU Jadi Tidak Transparan
Indonesia
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
KPU akhirnya minta maaf atas kegaduhan dokumen capres-cawapres. KPU kini telah membatalkan keputusan tersebut untuk merahasikan dokumen capres dan cawapres.
Soffi Amira - Selasa, 16 September 2025
KPU Minta Maaf Bikin Gaduh soal Dokumen Capres-Cawapres, Apresiasi Masukan Masyarakat
Indonesia
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Keputusan pembatalan itu dilakukan setelah KPU telah berkoordinasi dengan sejumlah lembaga negara lainnya.
Wisnu Cipto - Selasa, 16 September 2025
KPU Batalkan Aturan Kerahasiaan 16 Dokumen Syarat Capres-Cawapres, Termasuk Soal Ijazah
Indonesia
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Roy Suryo menilai, dengan kebijakan itu, masyarakat tidak bisa melihat profil maupun latar belakang calon pemimpin negara.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
Ijazah Capres/Cawapres tak Ditampilkan ke Publik, Roy Suryo: ini Seperti Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Pejabat publik harus berani tampil terbuka termasuk riwayat hidupnya.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tutup Akses Dokumen Capres-Cawapres, DPR Ibaratkan Beli Kucing dalam Karung
Indonesia
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Aturan itu menyesuaikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Dwi Astarini - Selasa, 16 September 2025
KPU Tepis Rumor Penyembunyian Ijazah Sengaja untuk Lindungi Capres/Cawapres
Indonesia
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Pengamat menilai kebijakan KPU berisiko meloloskan calon pemimpin dengan ijazah palsu.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 15 September 2025
Kebijakan KPU Batasi Akses Ijazah Capres/Cawapres, Pengamat Politik: Berpotensi Langgar Keterbukaan Publik
Indonesia
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
KPU tak membuka ijazah capres-cawapres ke publik. Pengamat politik, Jerry Massie, mengkritik kebijakan tersebut. Ia menyebut KPK berpotensi melanggar Undang-undang.
Soffi Amira - Senin, 15 September 2025
KPU tak Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Pengamat: Berpotensi Langgar Undang-undang
Bagikan