KPU Petakan Potensi Masalah Pelaksanaan Pemilu di Pulau Terluar Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)

MerahPutih.com - Tahapan Pemilu 2024 telah dimulai sejak pertengahan Juni. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI bergegas menyiapkan berbagai hal menyambut pesta demokrasi 5 tahunan ini.

KPU tengah memetakan potensi permasalahan yang dapat menghambat tahapan hingga pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, salah satunya di provinsi yang memiliki banyak pulau.

Baca Juga:

KPU Butuh Fasilitas Infrastruktur dari Pemda

"Kepulauan Riau menjadi salah satu prioritas kami karena karakteristik daerahnya kepulauan," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari saat Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 bersama Gubernur dan Forkopimda Kepri di Pulau Dompak, Tanjungpinang, Rabu (23/6).

Sebagai daerah kepulauan, ada sejumlah persoalan yang perlu diantisipasi KPU selaku penyelenggara Pemilu 2024, terutama menyangkut distribusi logistik dan alat kelengkapan tempat pemungutan suara (TPS) ketika musim hujan maupun cuaca ekstrem yang berpotensi mengganggu kelancaran Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.

Selain itu, harus ada pengawasan yang ketat masa kampanye kandidat peserta pesta demokrasi 2024.

"Kami menyadari KPU tak bisa bekerja sendiri, tapi harus melibatkan Pemprov Kepri dan forkopimda se-Kepri untuk menyukseskan Pemilu 2024," ujar dia.

Hasyim menyampaikan, Kepri yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Singapura itu memiliki sekitar 2.408 pulau, di mana sekitar 400 pulau sudah berpenghuni.

"Pulau-pulau tersebut, tersebar hingga ke garis terluar Indonesia, seperti Kepulauan Anambas dan Natuna," katanya.

Ia menegaskan, penting bagi KPU menjamin hak pemilih di pulau-pulau terluar, salah satunya dengan mendorong mendekatkan TPS kepada pemilih.

"KPU harus memastikan mereka yang tinggal di pulau-pulau terluar dan memenuhi syarat dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024," katanya.

Gubernur Kepri Ansar Ahmad mendukung KPU RI dalam menjalankan setiap tahapan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dan mengajak KPU mengedukasi warganya agar partisipasi pemilih Pemilu dan Pilkada 2024 dari waktu ke waktu terus meningkat.

"Mudah-mudahan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 bisa lebih besar lagi. Apalagi target pemilih kita adalah kaum milenial," katanya dikutip Antara.

Tercatat Pemilu 2015 tingkat partisipasi pemilih Kepri sekitar 55 persen, sedangkan pada Pemilu 2020 naik menjadi 60 persen. (*)

Baca Juga:

Audiensi Dengan KPU, DPR Ingatkan Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pemilu 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tak Ada Penyekatan Saat Arus Mudik Natal, Polisi: Apa yang Kita Cek?
Indonesia
Tak Ada Penyekatan Saat Arus Mudik Natal, Polisi: Apa yang Kita Cek?

Operasi Lilin 2021 tersebut dijadwalkan berlangsung dari 22 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022

BRIN Beberkan Sumber Teluk Jakarta Tercemar Parasetamol
Indonesia
BRIN Beberkan Sumber Teluk Jakarta Tercemar Parasetamol

Badan Riset dan Inovasi Nasiona (BRIN) membeberkan tiga sumber ditemukannya kandungan paracetamol yang mencemari wilayah teluk Jakarta.

PERSI Jatim Klaim 70 Persen RS COVID-19 Berstatus Nol Pasien
Indonesia
PERSI Jatim Klaim 70 Persen RS COVID-19 Berstatus Nol Pasien

Angka penyebaran kasus COVID-19 di Jawa Timur mulai melandai. Hal ini terlihat dari kondisi beberapa rumah sakit rujukan COVID-19 yang mulai nol pasien.

G20 di Solo, Menperin: Industri Furniture Indonesia Sudah Sustainable
Indonesia
G20 di Solo, Menperin: Industri Furniture Indonesia Sudah Sustainable

elaksanaan Trade, Industry, and Investment Working Group (TIIWG) G20 di Hotel Alila Solo Jawa Tengah telah memasuki hari terakhir Rabu (31/3). Dalam pembahasan G20 hari terakhir ini, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan di luar pelaksanaan G20 pihaknya mengadakan pameran UMKM furniture.

Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto Terakhir Lapor LHKPN Pada 2015
Indonesia
Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto Terakhir Lapor LHKPN Pada 2015

Andi diketahui pertama dan terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 5 Januari 2015 atau tujuh tahun lalu. Saat itu Andi menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada KPK dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Kabinet.

Ketua DPRD Sebut Formula E Jadi Beban Gubernur Setelah Anies
Indonesia
Ketua DPRD Sebut Formula E Jadi Beban Gubernur Setelah Anies

Pemprov DKI Jakarta diminta memikir ulang kembali untuk menggelar mobil balap Formula E.

2 Tahun Terhenti, Kirab Bendera Pusaka saat 17 Agustus Kembali Digelar
Indonesia
2 Tahun Terhenti, Kirab Bendera Pusaka saat 17 Agustus Kembali Digelar

Pada tahun ini, Istana mengundang masyarakat secara terbatas untuk mengikuti langsung peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan RI sebanyak 2.000-3.000 orang.

PKS Minta Pemerintah Ubah Pola Pendekatan Pemberantasan KKB
Indonesia
PKS Minta Pemerintah Ubah Pola Pendekatan Pemberantasan KKB

Kelompok Krìminal Bersenjata (KKB) menembaki 12 warga Kampung Nogolait, Nduga, Papua, Sabtu (16/7).

Harga Cabai Mahal, Politikus PSI Sarankan Warga Jakarta Tanam Sendiri
Indonesia
Harga Cabai Mahal, Politikus PSI Sarankan Warga Jakarta Tanam Sendiri

Masyarakat saat ini tengah menjerit dengan melambungnya harga beberapa jenis cabai di pasaran.

Jerinx Dituntut 2 Tahun Penjara
Indonesia
Jerinx Dituntut 2 Tahun Penjara

Jaksa meyakini, Jerinx bersalah melakukan pengancaman berisi kekerasan terhadap Adam Deni.