KPU Pastikan Penetapan Nomor Urut Parpol Berdasarkan Pengundian Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Polemik soal nomor urut partai Politik kini tengah ramai dibahas.

Hal ini mencuat pasca Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang mengusulkan kepada KPU, agar nomor partai politik peserta pemilu di pemilu lalu, tidak diubah untuk Pemilu 2024.

Baca Juga:

Anak Buah Prabowo Setuju Usul Megawati soal Nomor Urut Parpol

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Idham Holik mengatakan pihaknya bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Peraturan KPU (PKPU) termasuk dalam penentuan nomor urut partai politik peserta Pemilu 2024.

Menurut Idham, penentuan nomor urut parpol jika merujuk pada aturan yang ada, maka tetap berdasarkan pengundian.

“Dalam Pasal 137 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang merujuk pada Pasal 179 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2022 di mana penomorurutan partai politik atau party numbering berdasarkan hasil pengundian,” ujar Idham kepada wartawan, Rabu (21/9).

Pasal 179 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan, penetapan nomor urut partai politik sebagai peserta pemilu dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU yang terbuka dengan dihadiri wakil Partai politik peserta pemilu.

Lalu, Pasal 137 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 menyebutkan, pada ayat (1) KPU melakukan pengundian nomor urut Partai Politik peserta Pemilu dalam rapat pleno terbuka.

Baca Juga:

Komisi II akan Bahas Usulan Megawati soal Nomor Urut Parpol tak Diubah

Ayat (2) menyatakan rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Pengurus Partai Politik peserta Pemilu tingkat pusat dan Bawaslu.

Pada ayat (3) berbunyi Pengurus Partai Politik peserta Pemilu tingkat pusat wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

KPU tetap membuka ruang deliberatif bagi stakeholder, masyarakat sipil, dan aktivis serta publik untuk dapat memberikan masukan ke KPU RI. Hal tersebut merupakan salah satu komitmen KPU untuk mewujudkan Pemilu yang partisipatif.

Ruang deliberatif tersebut dalam rangka mengimplementasikan norma yang terdapat di dalam Pasal 4 huruf b dan c UU No. 7 Tahun 2017 yang menyebutkan pengaturan penyelenggaraan pemilu bertujuan untuk mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas.

"Serta menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu,” jelas Idham.

Idham juga mengaku pihaknya terbuka melakukan perubahan pengaturan teknis penyelenggaraan pemilu. Namun, kata dia, pengaturan tersebut harus dikonsultasikan dengan DPR dan pemerintah.

“Terkait perubahan meteri dalam PKPU tersebut harus dikonsultasikan ke DPR dan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017,” pungkas Idham. (Knu)

Baca Juga:

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Lama Tak Perlu Diganti di Pemilu 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Minta Usut Tuntas Kasus Brigadir J agar Citra Polri Tetap Terjaga
Indonesia
Jokowi Minta Usut Tuntas Kasus Brigadir J agar Citra Polri Tetap Terjaga

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali berbicara mengenai insiden tewasnya Brigadir J yang diduga menyeret mantan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo.

Ketentuan Perjalanan Darat Yang Masih Harus Jalani Tes PCR atau Antigen
Indonesia
Ketentuan Perjalanan Darat Yang Masih Harus Jalani Tes PCR atau Antigen

Untuk moda transportasi perintis di wilayah perbatasan, daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), dan pelayaran terbatas dikecualikan serta berlaku sesuai dengan kondisi daerah masing-masing.

1.000 Warga Solo Jadi Sasaran Percontohan Konversi Kompor Gas LPG ke Kompor Listrik
Indonesia
1.000 Warga Solo Jadi Sasaran Percontohan Konversi Kompor Gas LPG ke Kompor Listrik

Total ada 1.000 warga yang menjadi percontohan konversi dari kompor gas LPG ke kompor listrik.

Awasi Pembayaran THR, Disnaker Solo Dirikan Posko Pengaduan
Indonesia
Awasi Pembayaran THR, Disnaker Solo Dirikan Posko Pengaduan

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Solo menyiapkan Posko aduan Tunjangan Hari Raya (THR) pada H-7 hingga H+7 Lebaran ini. Posko tersebut akan memfasilitasi para pekerja dan perusahaan yang masih belum sepakat soal permasalahan THR yang diberikan.

Anies Minta Jakarta E-Prix Jangan Dipolitisasi
Indonesia
Anies Minta Jakarta E-Prix Jangan Dipolitisasi

Jakarta E-Prix ini merupakan ajang olahraga balap mobil listrik bukan event politik.

Indonesia Ajak Negara Anggota G20 Buka Pasar Kerja untuk Penyandang Disabilitas
Indonesia
Indonesia Ajak Negara Anggota G20 Buka Pasar Kerja untuk Penyandang Disabilitas

Indonesia mengajak negara-negara anggota untuk membentuk pasar kerja agar lebih inklusif, sehingga terbuka bagi penyandang disabilitas.

Konstruksi Tahap Pertama Tol Gedebage-Cilacap Mulai Akhir 2022
Indonesia
Konstruksi Tahap Pertama Tol Gedebage-Cilacap Mulai Akhir 2022

Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap memiliki total panjang 206,65 km yang menjadikan jalan tol ini sebagai ruas jalan tol terpanjang di Indonesia.

Jenderal Andika Perkasa Positif COVID-19, Tak Hadiri Rapim TNI-Polri
Indonesia
Jenderal Andika Perkasa Positif COVID-19, Tak Hadiri Rapim TNI-Polri

"Yang saya hormati Panglima TNI yang pagi hari ini diwakili oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) karena beliau baru terkena COVID-19," kata Presiden Jokowi, Selasa.

Pemerintah Dorong Industri Hiburan Adaptasi Teknologi Digital
Indonesia
Pemerintah Dorong Industri Hiburan Adaptasi Teknologi Digital

Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong industri hiburan tanah air beradaptasi dengan teknologi digital agar tangkas menyikapi perubahan.