KPU Nyatakan Tak Siap Jika Pilkada 2020 Pakai 'e-Voting' Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (28/1). Foto: MP/Ponco

Merahputih.com - KPU menyatakan tidak siap kalau menerapkan pemungutan suara secara elektronik atau e-voting dalam penyelenggaraan Pemilihan kepala daerah 2020.

"Untuk pemilihan yang sekarang kami belum mempersiapkan kalau dipaksakan harus disiapkan, untuk saat ini tidak siap, jadi saya nggak mau berandai-andai," kata Ketua KPU Arief Budiman dalam diskusi daring, di Jakarta, Kamis (11/6).

Baca Juga

KPK Garap Ketua KPU Terkait Suap PAW Caleg PDIP Harun Masiku

Menurut dia menyiapkan sebuah sistem baru tidak bisa dipaksakan secara cepat, banyak yang harus dilakukan untuk untuk merealisasikannya. Dia mengatakan sistem berbasis dalam elektronik bisa diterapkan pada pilkada kali ini adalah rekapitulasi hasil pemungutan suara elektronik.

Rekapitulasi tersebut juga tidak langsung diterapkan diseluruh daerah pemilihan, melainkan beberapa daerah yang dinyatakan sudah siap, tujuan penerapan rekapitulasi elektronik itu sesungguhnya adalah untuk Pemilihan umum 2024.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman saat tiba di gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/1/2020). (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman saat tiba di gedung KPK, Jakarta, Selasa (28/1/2020). (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Kemudian, untuk merealisasikan rekapitulasi elektronik KPU harus melakukan banyak tahapan dari persiapan, pengujian, perbaikan dan penyempurnaan lainnya sejak awal 2020 ini, tidak bisa langsung atau disediakan secara singkat.

"Kami sudah melakukan beberapa kali simulasi, bahkan rencananya simulasi dilanjutkan pada April, namun karena COVID-19 simulasi menjadi tertunda," ujarnya.

Demikian juga untuk pemungutan suara elektronik, metode ini tentunya juga harus melewati banyak tahapan penting agar benar-benar bisa diterapkan.

Baca Juga

Praktisi Hukum: Harun Masiku Korban Salah Urus dan Janji Manis PDIP

Sementara itu, sebagaimana dikutip Antara, pada diskusi virtual yang sama, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyebutkan pemungutan suara elektronik sebenarnya memungkinkan sekali untuk diterapkan.

Hal itu menurut dia mengingat sekarang Indonesia juga sudah bergerak pada ranah virtual, banyak hal yang sudah dilakukan oleh masyarakat sudah lewat model dalam jaringan (daring). Selain itu, kerangka hukum penerapan juga bisa didukung oleh aturan perundang-undangan lainnya seperti mengatur soal elektronik.

"Bisa sekali (diterapkan), yang terpenting adalah soal kepercayaan (terhadap sistem daring pemilihan)," ujarnya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
IMF Bikin Aturan Anyar Ketentuan Pengajuan Utang
Dunia
IMF Bikin Aturan Anyar Ketentuan Pengajuan Utang

Metode penilaian saat ini, memberikan banyak indikator area bahaya potensial bagi negara tetapi meninggalkan banyak keleluasaan bagi staf IMF untuk menilai.

Segudang Syarat dari Anies, Warga Jakpus Tak Sanggup Isolasi di Rumah
Indonesia
Segudang Syarat dari Anies, Warga Jakpus Tak Sanggup Isolasi di Rumah

Alasan tak ada satu pun warganya yang isolasi mandiri dikarenakan mereka tidak memenuhi syarat yang dikeluarkan Gubernur Anies Baswedan.

Effendi Gazali Klaim Tak Tahu Soal Jatah Bansos CV Hasil Bumi Nusantara
Indonesia
Effendi Gazali Klaim Tak Tahu Soal Jatah Bansos CV Hasil Bumi Nusantara

Pengamat politik Effendi Gazali mengklaim tak mengetahui CV Hasil Bumi Nusantara. Perusahaan tersebut diketahui menerima jatah paket bantuan sosial COVID-19.

Erick Thohir Datang ke KPK Lewat Pintu Belakang
Indonesia
Erick Thohir Datang ke KPK Lewat Pintu Belakang

Erick mengaku habis bertemu dengan pimpinan KPK.

Polri Temukan Kasus Penyelewengan Dana Bansos COVID-19 di 2 Provinsi Ini
Indonesia
Polri Temukan Kasus Penyelewengan Dana Bansos COVID-19 di 2 Provinsi Ini

Satgas Khusus Pengawasan Dana COVID-19 Polri menemukan ada beberapa daerah terindikasi menyelewengkan dana dari pemerintah untuk penanganan virus corona.

LPSK Siap Lindungi Saksi dan Korban Baku Tembak Polisi-FPI
Indonesia
LPSK Siap Lindungi Saksi dan Korban Baku Tembak Polisi-FPI

Proses hukum yang profesional dan akuntabel, hendaknya dikedepankan

Anak Buah Anies Bangun 9 RTH, Kucuran Anggaran Capai Rp23 Miliar
Indonesia
Anak Buah Anies Bangun 9 RTH, Kucuran Anggaran Capai Rp23 Miliar

Pemprov DKI Jakarta terus berupaya memaksimalkan pembangunan dan penataan ruang terbuka hijau (RTH) di sembilan tempat pemakaman umum (TPU).

KPK Ingatkan Gubernur Kaltara Soal Komitmen Antikorupsi
Indonesia
KPK Ingatkan Gubernur Kaltara Soal Komitmen Antikorupsi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri bersama dua Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango dan Lili Pintauli menerima audiensi Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (16/2).

Bansos ke Warga Terdampak COVID-19 Diperpanjang hingga Desember 2020
Indonesia
Bansos ke Warga Terdampak COVID-19 Diperpanjang hingga Desember 2020

"Sesuai instruksi Presiden beberapa waktu lalu pada rapat kabinet, bansos dilanjutkan," ujarnya

Dilaporkan ke Bawaslu, Bajo Sebut Ada Pihak yang Tidak Senang
Indonesia
Dilaporkan ke Bawaslu, Bajo Sebut Ada Pihak yang Tidak Senang

"Kami sudah mendengar kabar tersebut. Kami siap jika Gakkumdu dan Bawaslu mengundang Bajo untuk diklarifiksi," ujar Yuwono