KPU Larang Konser Musik Saat Kampanye Ilustrasi Konser musik dan Pilkada 2020. (ANTARA/Naufal Ammar)

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya melarang pasangan calon untuk menggelar konser musik saat kampanye terbuka Pilkada 2020. Keputusan itu dibuat setelah mendapatkan protes dari berbagai pihak.

Pelaksana harian Ketua KPU RI, Ilham Saputra menyatakan, pelarangan tersebut tercantum dalam hasil revisi aturan mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak lanjutan dalam kondisi bencana nonalam COVID-19, yakni pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2020.

Baca Juga

Desakan Penundaan Pilkada Buat Malas Pemilih

"Ketentuan pasal 88C PKPU Nomor 13 Tahun 2020, partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye, dan atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g," ucap dia di Jakarta, Kamis (24/9)

Kegiatan yang diatur salam pasal 57 huruf g tersebut yakni rapat umum, kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan atau konser musik, kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai dan atau sepeda santai.

Ilustrasi - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak. ANTARA/Ardika/am.
Ilustrasi - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak. ANTARA/Ardika/am.

Kemudian, seperti dilansir Antara, kegiatan perlombaan, kegiatan sosial berupa bazaar dan atau donor darah, dan atau peringatan hari ulang tahun partai politik.Lebih lanjut, aturan itu juga menyiapkan sanksi bagi partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye, dan atau pihak lain yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal 88C.

Sanksinya berupa peringatan tertulis oleh Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten dan kota pada saat terjadinya pelanggaran. Selanjutnya, penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis tersebut.

Pada pasal selanjutnya, mengatur sanksi bagi pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik pengusul, penghubung pasangan calon, tim kampanye, dan atau pihak lain yang melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Baca Juga

Fahri Hamzah Nilai Pemerintah Bisa Kehilangan Legitimasi di Mata Rakyat Jika Pilkada Ditunda

Sanksinya berupa peringatan tertulis oleh Bawaslu provinsi atau kabupaten dan kota pada saat terjadinya pelanggaran. Selanjutnya, penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis tersebut dalam waktu 1 jam sejak diterbitkan.

Sanksi selanjutnya larangan melakukan metode kampanye yang dilanggar selama 3 hari berdasarkan rekomendasi Bawaslu provinsi atau kabupaten dan kota. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
50 Anggota TNI AD Jadi Tersangka Penyerangan Polsek Ciracas
Indonesia
50 Anggota TNI AD Jadi Tersangka Penyerangan Polsek Ciracas

Sebanyak 50 anggota TNI AD ditetapkan menjadi tersangka penyerangan Polsek Ciracas, Jakarta Timur.

Situs Pendaftaran Banyak Dikeluhkan, Ini Kata Ketua Panitia PPDB DKI
Indonesia
Situs Pendaftaran Banyak Dikeluhkan, Ini Kata Ketua Panitia PPDB DKI

Panitia PPDB DKI Jakarta 2021 buka suara tekait kekecewaan siswa dan orang tua yang merasa kesulitan saat mendaftar pada PPDB DKI tahun ajaran 2021/2022.

Pemprov DKI Pastikan Belum Buka Tempat Hiburan Malam
Indonesia
Pemprov DKI Pastikan Belum Buka Tempat Hiburan Malam

Ahmad Riza Patria memastikan tempat hiburan malam di ibu kota belum diizinkan untuk beroperasi di masa PSBB transisi.

Keluarga Kaget Diberitahu Yodi Prabowo Meninggal Bunuh Diri
Indonesia
Keluarga Kaget Diberitahu Yodi Prabowo Meninggal Bunuh Diri

"Enggak (dijelaskan kalau bunuh diri), karena dari awal dari pihak keluarga tidak pernah dimintai keterangan seperti itu," ujar dia

Kapolda Metro Perintahkan Anak Buahnya Sedekah Rp1.000 Setiap Hari Selama Ramadan
Indonesia
Kapolda Metro Perintahkan Anak Buahnya Sedekah Rp1.000 Setiap Hari Selama Ramadan

Fadil menyiapkan sebuah wadah yang diberi nama celengan Ramadan di Masjid Al-Kautsar Polda Metro Jaya. Anggota diharapkan menyisihkan uang sedikitnya Rp 1.000 rupiah ke dalam celengan tersebut.

Rapid Test Massal Ojol dan Opang Solo, 8 Orang Reaktif
Indonesia
Rapid Test Massal Ojol dan Opang Solo, 8 Orang Reaktif

Driver ojol dan opang yang reaktif tersebut sudah diberitahu dan sampel untuk tes swab sudah dikirim.

[Hoaks atau Fakta]: Anies Dapat Rumah Mewah di Kebayoran Baru Dari Pengembang Reklamasi
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Anies Dapat Rumah Mewah di Kebayoran Baru Dari Pengembang Reklamasi

Salah satu politisi yang ikut mengunggah foto rumah mewah Anies Baswedan hadiah dari pengembang reklamasi adalah Ferdinand Hutahaean.

Dirjen WHO Tedros Berkantor: Saya Sehat, Tidak Ada Gejala
Dunia
Dirjen WHO Tedros Berkantor: Saya Sehat, Tidak Ada Gejala

Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus kembali berkantor usai karantina.

Peringati Hari Sepeda Sedunia, Anies Janji Tambah Jalur Sepeda 101 Km
Indonesia
Peringati Hari Sepeda Sedunia, Anies Janji Tambah Jalur Sepeda 101 Km

Gubernur Anies Baswedan melakukan gowes bersama dengan para dubes negara sahabat, dimulai dari Bundaran Senayan hingga Balai Kota DKI.

Andi Irfan Sebut Pinangki Pernah Curhat Soal Rumah Tangga ke Djoko Tjandra
Indonesia
Andi Irfan Sebut Pinangki Pernah Curhat Soal Rumah Tangga ke Djoko Tjandra

Andi Irfan Jaya mengungkapkan bahwa jaksa Pinangki Sirna Malasari memiliki kedekatan secara personal dengan Djoko Tjandra.