Pilkada Serentak
KPU Kabupaten/Kota Harus Pastikan Ad Hoc Non Partisipan Sidang Etik DKPP. (Foto: MP/Ponco Sulaksono).

MerahPutih.com - Kesan kalau pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu (KEPP) banyak dilakukan oleh penyelenggara tingkat ad hoc selama pemilu nasional ataupun pilkada diadakan tidak dapat terelakan.

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Pramono Ubaid Tanthowi menegaskan, kesan tersebut sangat wajar mengingat jumlah penyelenggara pemilu ad hoc terbilang besar karena memiliki tiga tingkatan, yaitu tingkat TPS, Kelurahan, dan Kecamatan.

Namun, Pramono mengakui bahwa penanganan dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh penyelenggara tingkat ad hoc sudah jauh lebih baik dibandingkan penanganan pada masa silam.

Baca Juga:

Debat Pilkada Makassar, KPU Libatkan Guru Besar

"Kita punya pengalaman di masa lalu, badan penyelenggara pemilu ad hoc ditangani dugaan pelanggarannya setelah masa jabatan selesai. Ini tidak punya efek jera dan tidak mengoreksi integritas pemilu yang tercederai oleh perilaku menyimpang secara etik," jelasnya.

Selanjutnya, ia menerangkan,pasca adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, DKPP hanya menangani pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dari lembaganya permanen, mulai KPU atau Bawaslu Kabupaten/Kota hingga pusat.

Sedangkan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu tingkat ad hoc ditangani oleh lembaga penyelenggara pemilu tingkat Kabupaten/Kota.

Menurutnya, saat ini dugaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh penyelenggara tingkat ad hoc ditangani dalam sidang yang terbuka. Hasil pemeriksaannya pun dibahas dalam rapat pleno, bukan menjadi domain tim pemeriksa.

"Tim pemeriksa hanya memeriksa saja, keputusan akhir tetap ada pada rapat pleno. Kalau tidak terbukti berarti direhabilitasi, kalau terbukti ada sanksi peringatan hinga pemberhentian," ujar pria yang kerap disapa Pram ini.

Berdasar data Januari-Agustus 2020, kata Pram, terdapat 188 kasus pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh penyelenggara tingkat ad hoc. Dari jumlah tersebut, 179 di antaranya sudah diselesaikan.

Ia menambahkan, pelanggaran KEPP oleh ad hoc paling banyak ditemukan di Provinsi Bengkulu dengan 93 kasus. Urutan selanjutnya dalam lima besar adalah Papua (18), Sumatera Utara (16), Jawa Barat (9), dan Gorontalo (8).

Sebagai perbandingan, jumlah perkara yang sudah diperiksa DKPP selama per 6 November 2020 adalah 118 perkara.

Menurutnya, KPU, Bawaslu dan DKPP memiliki komitmen yang sama terhadap penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Komitmen ini ditunjukkan dengan diadakannya sidang terbuka untuk menghilangkan kesan adanya perlindungan terhadap penyelenggara pemilu ad hoc oleh KPU atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

"Kalau KPU Kabupaten/Kota melindungi, malah fatal," tegasnya.

Lebih lanjut, Pram pun membahas isu "penempatan" orang-orang yang dilakukan Calon Kepala Daerah dalam masa Pilkada. Hal ini, katanya, sempat disebut langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, beberapa waktu lalu.

Pram menjelaskan, konteks dari ucapan Tito adalah pelaksanaan Pilkada saat ia masih menjadi polisi. Dan menurutnya, sejatinya ucapan Tito ditujukan pada praktik "penitipan" di penyelenggara tingkat ad hoc.

Ia merinci, calon kepala daerah memang kerap melobi KPU Kabupaten/Kota untuk memasukkan 'orang-orangnya' di badan ad hoc.

Sidang DKPP
Ilustrasi sidang DKPP. (Foto: Antara).

"Setelah saya masuk di DKPP dan melakukan beberapa pembahasan kasus, praktik ini memang nyata di masa lalu dan mungkin masih terjadi saat ini," terang Ketua Bawaslu Banten periode 2013-2017 ini.

Oleh karenanya, Pram pun berpesan kepada KPU atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk memastikan nihilnya praktik lobi-lobi seperti yang disebutkan di atas.

Kalaupun ada partisipan yang lolos menjadi penyelenggara pemilu ad hoc tanpa adanya lobi-lobi dan memang memenuhi persyaratan formil, maka lembaga penyelenggara pemilu Kabupaten/Kota harus melakukan pengawasan internal yang sangat ketat.

"Jika ada indikasi kuat orang-orang itu melakukan pelanggaran kode etik harus ditegakan secara jujur dan transparan," katanya.

"Jadi selain pengawasn internal dan internalisasi budaya integritas, penegakan etik memang harus ditegakkan tanpa tebang pilih," tutup Pram. (Pon)

Baca Juga:

Debat Gibran Vs Bagyo, KPU Solo Angkat Tema Membangun Surakarta sebagai Kota Budaya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penyebab Anton Medan Meninggal Dunia
Indonesia
Penyebab Anton Medan Meninggal Dunia

Ramdhan Effendi, atau yang biasa disapa Anton Medan meninggal dunia pada Senin (15/3). Mantan perampok dan bandar judi ini wafat di usia 63 tahun.

Kementerian dan BUMN Segera Diwajibkan Beli Produk UMKM
Indonesia
Kementerian dan BUMN Segera Diwajibkan Beli Produk UMKM

Kebijakan ini, tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR. Saat ini pemerintah tengah menyusun aturan turunannya agar pelaksanaannya ada dasar hukum yang jelas.

Polda Jateng Kawal Ketat Distribusi 62.560 Dosis Vaksin COVID-19 ke Daerah
Indonesia
Polda Jateng Kawal Ketat Distribusi 62.560 Dosis Vaksin COVID-19 ke Daerah

Vaksin Sinovac rencananya akan disebar di kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Gegara Hadiri Acara Halal Bihalal PDIP, Plt Camat Sukoharjo Dicopot
Indonesia
Gegara Hadiri Acara Halal Bihalal PDIP, Plt Camat Sukoharjo Dicopot

Pencopotan tersebut buntut dari hadirnya Havid dalam acara halal bihalal yang diadakan PAC PDIP Sukoharjo pada Rabu (19/5)

PSI Kritik Rencana Anies Hapus Proyek LRT Rute Rawamangun-Dukuh Atas
Indonesia
PSI Kritik Rencana Anies Hapus Proyek LRT Rute Rawamangun-Dukuh Atas

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI mengkritik rencana Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang akan menghapus pembangunan proyek LRT rute Velodrome Rawamangun ke Dukuh Atas.

Pasien COVID-19 Isoman DIY Akan Mendapat Obat Gratis
Indonesia
Pasien COVID-19 Isoman DIY Akan Mendapat Obat Gratis

Pemerintah Daerah (Pemda) DIY akan mempercepat penyaluran paket obat-obatan kepada pasien COVID-19 yang tengah menjalani isolasi mandiri (isoman) di rumah.

Satgas COVID-19 Minta Pemda Tegakkan Aturan Terkait Mudik Lebaran
Indonesia
Satgas COVID-19 Minta Pemda Tegakkan Aturan Terkait Mudik Lebaran

Karena virus ini dapat mengancam kita dimana saja dan kapan saja

Waspadai Penumpang Gelap Aksi Massa UU Cipta Kerja
Indonesia
Waspadai Penumpang Gelap Aksi Massa UU Cipta Kerja

Menurutnya, tak menutup kemungkinan akan ada penumpang gelap muncul untuk memprovokasi masyarakat yang hendak melakukan demonstrasi.

Catat! Pemerintah Tanggung Biaya Perawatan Karyawan yang Positif COVID-19
Indonesia
Catat! Pemerintah Tanggung Biaya Perawatan Karyawan yang Positif COVID-19

Pemerintah bahkan juga menanggung biaya perawatan COVID-19 masyarakat yang tidak memiliki BPJS

Bank Indonesia Bikin Himpunan Bisnis Pesantren
Indonesia
Bank Indonesia Bikin Himpunan Bisnis Pesantren

Sementara itu, data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga April ini telah berdiri 60 BWM dengan kumulatif penerima manfaat sebanyak 42,6 ribu nasabah dan total pembiayaan Rp62,6 miliar.