KPU Jangan Jatuh di Lubang yang Sama Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)

MerahPutih.com - Kasus eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan diharap jadi pembelajaran agar kasus serupa tak terulang.

Mengingat, dua tahun lagi Indonesia akan menggelar pesta demokrasi secara serentak yakni Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. KPU diminta bekerja sesuai dengan regulasi dan UU.

Baca Juga:

Bawaslu Berikan 4 Rekomendasi Buat Pemilu dan Pilkada 2024

"Jangan lagi ada tindak pidana korupsi seperti yang terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya," kata Wakil Ketua Komite I DPD, Fernando Sinaga dalam keterangannya, Selasa (16/11).

Ia menyatakan hal itu ketika memimpin rapat kerja secara hybrid, yakni daring dan luring, guna membahas persiapan Pemilu 2024 dan Pilkada Serentak 2024. Dalam rapat tersebut, Fernando Sinaga menyayangkan ketidakhadiran ketua dan jajaran pimpinan KPU.

Baca Juga:

Aturan Disiplin ASN, Mudahkan Bawaslu Pantau Netralitas di Pemilu dan Pilkada

"Sebenarnya, saya ingin mendapatkan penjelasan dari KPU tentang langkah KPU dalam pencegahan korupsi di setiap tahapan pemilu," tutur anggota DPD dari Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Utara ini.

Ia mengingatkan bahwa Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu telah mengatur tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh KPU, Bawaslu, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai penyelenggara pemilihan.

Baca Juga:

Hingar Bingar 'Kampanye' Pemilu 2024 di Tengah Pandemi COVID-19

Oleh karena itu, Fernando bersama anggota Komite I DPD lainnya mendesak agar Bawaslu dan KPU menjalankan tugas dan wewenang kedua lembaga tersebut sesuai dengan undang-undang, dan tidak lagi terjerat kasus korupsi di penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.

Menanggapi pernyataan Fernando Sinaga, anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengatakan bahwa Bawaslu dalam penegakan hukum punya kewenangan untuk menerima laporan dan temuan. Akan tetapi, dalam penyelesaian penanganan harus berkaitan dengan pihak lain dan sering kali tidak sejalan karena aturan yang kurang tegas. (Pon)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sri Sultan HB X Usulkan 1 Maret Sebagai Hari Besar Nasional
Indonesia
Sri Sultan HB X Usulkan 1 Maret Sebagai Hari Besar Nasional

Dampak dari Serangan Umum 1 Maret 1949 adalah ditegakkan kembali kedaulatan Republik Indonesia

Kasus e-KTP, KPK Periksa Eks Bos Sandipala Arthaputra
Indonesia
Kasus e-KTP, KPK Periksa Eks Bos Sandipala Arthaputra

Dia akan diperiksa untuk mendalami dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik atau e-KTP.

Pemerintah Larang Mudik, Organda Solo Menjerit dan Minta Bantuan Stimulus
Indonesia
Pemerintah Larang Mudik, Organda Solo Menjerit dan Minta Bantuan Stimulus

Menanggapi kebijakan tersebut Ketua DPC Organda Solo, Joko Suprapto menilai aturan larangan mudik membuat pengusaha bus menjerit.

Realisasi KUR Sentuh 58,53 Persen di Awal Agustus 2021
Indonesia
Realisasi KUR Sentuh 58,53 Persen di Awal Agustus 2021

Adapun target penyaluran KUR dari tahun 2015 sampai dengan 2021 terus meningkat dari sebesar Rp 30 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 253 triliun di tahun 2021.

PTM di Kota Bandung Dinilai Sesuai Aturan 4 Menteri
Indonesia
PTM di Kota Bandung Dinilai Sesuai Aturan 4 Menteri

Tim monitoring mengunjungi Kota Bandung untuk mengevaluasi pelaksanaan PTMT dan vaksinasi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan pelajar.

Pimpinan MPR Dorong Generasi Muda Perkuat Nilai-nilai Kebangsaan
Indonesia
Pimpinan MPR Dorong Generasi Muda Perkuat Nilai-nilai Kebangsaan

"Mendorong generasi muda Indonesia untuk lebih tampil dalam setiap langkah memperkuat nilai-nilai kebangsaan," kata Syarief

Sekolah dan Kuliah Tatap Muka Baru Bisa Dilakukan Setelah Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Sekolah dan Kuliah Tatap Muka Baru Bisa Dilakukan Setelah Vaksinasi COVID-19

Saat ini, di Kota Bandung tercatat sekitar 2.200 PTK yang sudah menjalani penyuntikan vaksin. Total target sasaran untuk PTK di seluruh jenjang di Kota Bandung yakni sebanyak 35.904 orang.

BMKG Minta Malam Ini Warga Jakarta dan Sekitarnya Waspada
Indonesia
BMKG Minta Malam Ini Warga Jakarta dan Sekitarnya Waspada

Wilayah Jabodetabek diprediksi akan diguyur hujan lebat hingga ekstrem akibat fenomena siklon tropis.

Polisi Belum Terima Permohonan Penangguhan Penahanan Ferdinand Hutahaean
Indonesia
Polisi Belum Terima Permohonan Penangguhan Penahanan Ferdinand Hutahaean

Hingga saat ini, Mabes Polri belum menerima permohonan penangguhan penahanan dari tersangka maupun pengacaranya.

Wagub DKI Sebut Hoaks Sama Bahayanya dengan Pandemi COVID-19
Indonesia
Wagub DKI Sebut Hoaks Sama Bahayanya dengan Pandemi COVID-19

Ahmad Riza Patria mendukung penuh kegiatan penyuluhan dan gerakan sosialisasi kesehatan pada era pandemi COVID-19 yang digelar Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) DKI melalui virtual.