KPU Jabar Batasi Dana Kampanye Hingga Rp 473 Miliar Ilustrasi dana kampanye. Foto: Ist

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat memberikan batasan dana kampanye untuk tiap-tiap pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018. KPU menetapkan batasan tersebut sebesar Rp 473 miliar.

Komisioner KPU Jawa Barat Agus Rustandi mengatakan, angka batasan dana kampanye itu sudah berdasakan perhitungan. Meliputi rapat umum, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan bahan kampanye, jasa manajemen atau konsultasi alat peraga kampanye, dan bahan kampanye. Masing-masing mempunyai rumusan tersendiri.

"Ada enam item yang dibahas sehingga muncul angka tersebut, dari enam item itu biaya yang paling tinggi ada di pembuatan bahan kampanye, yaitu sebesar Rp 461 miliar," katanya usai rapat koordinasi persiapan kampanye dan laporan audit dana kampanye pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Jabar 2018 di Kantor KPU Jabar, Jalan Garut, Kota Bandung, Selasa (6/2).

Agus mengatakan, jumlah tersebut sudah disepakati oleh tim sukses dan tidak akan ada perubahan lagi. Setelah ada kesepakatan, KPU langsung akan membuat surat ketetapan dan disampaikan kepada masing tim sukses dan Bawaslu Jabar.

"Sebetulnya soal itu (besar kecil batas anggaran) ada di perspektif mereka. Setelah kita diskusikan menurut mereka cukup rasional dengan jumlah pemilih dan wilayah di Jabar yang luas," jelasnya

Menurut Agus, apabila dana kampanye tiap paslon melebihi batas yang ditetapkan, dan tidak dilakukan pelaporan maka sanksinya bisa dibatalkan pencalonannya. Namun jika dilakukan pelaporan, lebih dari anggaran tersebut akan dimasukkan ke kas negara.

"Sanksi akan diteliti akan diamati dan akan dirapat plenokan berdasarkan hasil audit. Kalau lebih bisa ada sanksi dibatalkan," ucapnya.

Untuk audit sendiri, pihaknya akan menggandeng dari kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU untuk masing-masing paslon. Kantor akuntan publiknya akan berbeda setiap paslon.

"Jadi kalau di kita ada empat paslon berarti ada empat kantor akuntan publik. Hasil audit tersebut akan diumumkan kepada publik. Sehingga masyarakat tahu mana yang patuh dari sisi aturan dan mana saja tidak patuh," terangnya.

Berita ini merupakan laporan Yugi Prasetyo, kontributor merahputih.com, untuk wilayah Bandung dan sekitarnya


Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH