KPU Izinkan Konser Musik, DPR: Jangan Korbankan Rakyat Demi Pilkada Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam), Azis Syamsuddin (ANTARA/Puspa Perwitasari)

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin meminta, para calon kepala daerah agar merubah serta mempertimbangkan strategi pemenangan dengan melakukan konser musik dalam kampanye untuk menarik dukungan dan menghibur para calon pemilih dalam Pilkada Serentak 2020.

"Saya berharap pasangan calon kepala daerah yang maju dapat memberikan arahan kepada tim sukses untuk dapat mencari strategi baru pemenangan di masa pandemi COVID-19 dengan tidak mengadakan konser musik untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan menjaga keselamatan masyarakat" kata Azis dalam keterangannya, Jumat (18/9).

Baca Juga

Setuju Konser di Pilkada Ditiadakan, Kemendagri: Aneh Kalau Masih Mengizinkan

Azis berharap para paslon kepala daerah memiliki komitmen serius meskipun KPU memperbolehkan konser musik saat kampanye Pilkada 2020.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini pun mengingatkan, jangan sampai ada penambahan kasus COVID-19 akibat Pilkada serentak 2020.

"Saat ini banyak kriteria masyarakat yang terkena COVID-19 Tanpa Gejala (OTG), Tentunya tidak dapat dijamin ketika terjadi konser musik dan berkerumun di tengah lapang atau di dalam ruang tertutup seperti GOR atau Aula yang menyebabkan masyarakat terpapar," ujarnya.

Azis Syamsuddin

Mantan Ketua Komisi III itu mengatakan, PKPU sudah mengatur kampanye di tengah pandemi secara terbuka maksimal 100 orang. Tentunya, lanjut Azis, jika melebihi kuota tersebut, pasangan calon kepala daerah melanggar protokol kesehatan dan harus diberikan sanksi tegas.

Baca Juga

Satgas Ingatkan Cakada Tidak Gelar Konser Saat Kampanye

"KPU harus berperan aktif dalam mengedukasi dan mensosialisasikan akan penting menjalankan protokol kesehatan kepada para Paslon maupun tim sukses di masa Pandemi COVID-19 pada Pilkada Serentak 2020," pungkasnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jadi Korban 'Pecah Kaca', Dokter Tirta Minta Jangan Dihubungkan dengan Konspirasi
Indonesia
Jadi Korban 'Pecah Kaca', Dokter Tirta Minta Jangan Dihubungkan dengan Konspirasi

Kejadian tidak mengenakan ini dibagikan Tirta dalam akun Instagram resminya

KPK Lelang 3 Mobil Mewah Milik Mantan Wali Kota Madiun
Indonesia
KPK Lelang 3 Mobil Mewah Milik Mantan Wali Kota Madiun

Lelang itu, kata dia, untuk memaksimalkan pemasukan kas negara melalui pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.

Pemprov DKI Didesak Tambah Moda Transportasi Umum 
Indonesia
Pemprov DKI Didesak Tambah Moda Transportasi Umum 

Penerapan sistem ganjil genap pada Pukul 06.00-10.00 WIB dan pukul 16.00 WIB sampai 21.00 WIB.

Jokowi Yakin Stimulus APBN Pulihkan Sektor Swasta
Indonesia
Jokowi Yakin Stimulus APBN Pulihkan Sektor Swasta

"Masih penuh dengan ketidakpastian meskipun di tahun 2021 IMF, Bank Dunia, maupun OECD meyakini bahwa perekonomian akan mulai tumbuh positif di tahun 2021," kata Jokowi.

Program 2 Hari di Rumah Saja, FX Rudy Ingatkan Ganjar Bahaya Klaster Keluarga
Indonesia
Program 2 Hari di Rumah Saja, FX Rudy Ingatkan Ganjar Bahaya Klaster Keluarga

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memutuskan pelaksanaan program Dua Hari di Rumah Saja diterapkan serentak di 35 kabupaten/kota pada akhir pekan ini.

Wawan: Saya jadi Pengusaha Sebelum Atut jadi Gubernur Banten
Indonesia
Wawan: Saya jadi Pengusaha Sebelum Atut jadi Gubernur Banten

Wawan dengan tegas menampik tudingan jaksa penuntut umum KPK

 Koalisi Antikorupsi Minta Dewas Hentikan Pemeriksaan Ketua WP KPK
Indonesia
Koalisi Antikorupsi Minta Dewas Hentikan Pemeriksaan Ketua WP KPK

Tak hanya itu, Yudi juga dituduh melanggar etik lantaran menyebarkan informasi ke publik bahwa Rossa tidak diberi gaji pada Februari 2020 akibat diberhentikan per 31 Januari 2020.

Pengacara Terdakwa Kasus Jiwasraya Sebut Dakwaan Jaksa Cacat
Indonesia
Pengacara Terdakwa Kasus Jiwasraya Sebut Dakwaan Jaksa Cacat

Perbuatan yang dituduhkan tim jaksa merupakan domain atau ranah pasar modal bukan tindak pidana korupsi.

Oknum Jenderal di Interpol Indonesia Diperiksa Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra
Indonesia
Oknum Jenderal di Interpol Indonesia Diperiksa Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

"Kita akan proses secara transparan. Jadi tidak pandang bulu, semua kita proses," jelas Listyo

Usai Dilantik, Kapolres Beri Jaminan Rasa Aman Bagi Seluruh warga Madiun
Indonesia