KPU Izinkan Kampanye Pemilu di Lingkungan Kampus Ilustrasi: Pemilu (ANTARA/HO)

MerahPutih.com - Kampanye politik boleh dilakukan di lingkungan kampus atau perguruan tinggi sepanjang memenuhi sejumlah ketentuan.

"Boleh saja. Mahasiswa pemilih, dosen pemilih. Kenapa kampanye di kampus tidak boleh? Mestinya boleh," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari, dikutip dari Antara, Selasa (19/7).

Baca Juga:

KPU Ingin Punya Super App Kepemiluan

Kampanye di lingkungan kampus boleh dilakukan selama memberikan ruang yang sama bagi peserta pemilu lain, tambahnya.

Dalam pelaksanaan kampanye di lingkungan kampus, lanjutnya, ada sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi, termasuk memberikan kesempatan yang sama bagi peserta pemilu.

Dia mencontohkan, jika ada tiga orang calon yang melakukan kampanye, maka seluruh calon tersebut diberikan ruang yang sama untuk berkampanye di lingkungan kampus. Hal itu bisa dilakukan mengingat seluruh warga kampus merupakan pemilih.

"Asal diberikan kesempatan yang sama. Misal, calonnya ada tiga, ketiganya boleh masuk (berkampanye) di kampus. Kalau mau diadu debat, juga boleh," tambahnya.

Baca Juga:

Komisi II DPR RI Minta KPU Kawal Jalannya Sipol

Dia menambahkan masyarakat Indonesia cukup cerdas untuk melihat adanya unsur kampanye atau tidak pada saat peserta pemilu melakukan kunjungan kerja. Kampanye merupakan sarana untuk mempengaruhi seseorang untuk memilih, katanya.

"Rakyat kita sudah cerdas, mana yang kampanye, mana yang tidak, sudah tahu. Kampanye itu bicara soal visi dan misi, lalu ada ajakan untuk memilih. Jika hanya bicara visi misi dan tidak ada ajakan memilih, itu bukan kampanye," jelasnya.

Ia menilai kampus merupakan tempat pengembangan keilmuan, teknologi, dan inovasi yang bisa dimanfaatkan oleh partai politik untuk merumuskan sejumlah kebijakan inovatif demi pembangunan Indonesia.

"Mestinya partai politik menggandeng kampus untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang inovatif untuk pengembangan kemajuan bangsa, yang paling penting itu," ujarnya. (*)

Baca Juga:

DPR Dorong Penyelenggara Pemilu Segera Sosialisasikan PKPU

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ingin Hukuman Mati, Kejaksaan Banding Kasus Perkosaan Anak di NTT
Indonesia
Ingin Hukuman Mati, Kejaksaan Banding Kasus Perkosaan Anak di NTT

Kejaksaan Negeri Oelamasi, Kabupaten Kupang menegaskan, upaya banding dilandasi rasa kemanusiaan, mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Yustinus Tanaem merupakan perbuatan yang sadis.

FX Rudy Sebut PDIP akan Siapkan Kader Maju Pilwalkot Solo
Indonesia
FX Rudy Sebut PDIP akan Siapkan Kader Maju Pilwalkot Solo

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka berpotensi naik ke jenjang politik menjadi Gubernur pada Pilkada 2024.

Pangkogabwilhan I Gelar Fun Offroad dan Baksos di Karimun
Indonesia
Pangkogabwilhan I Gelar Fun Offroad dan Baksos di Karimun

Kedatangan Muhammad Ali di Karimun dalam rangka kegiatan fun offroad dan bakti sosial (baksos)

Anggota DPR Harap Ketegasan Hadi Tjahjanto Bisa Berantas Mafia Tanah
Indonesia
Anggota DPR Harap Ketegasan Hadi Tjahjanto Bisa Berantas Mafia Tanah

Hadi Tjahjanto merupakan Panglima TNI periode 2017-2021.

DPR Bersama Pemerintah Bahas UU Narkotika
Indonesia
DPR Bersama Pemerintah Bahas UU Narkotika

Komisi III DPR RI melakukan rapat kerja (raker) dengan pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Narkotika. Rapat digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/3).

Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Lanjutan Roy Suryo Pekan Depan
Indonesia
Polda Metro Jadwalkan Pemeriksaan Lanjutan Roy Suryo Pekan Depan

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo meminta penghentian pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian bermuatan SARA.

Istana Bocorkan Isi Pertemuan Jokowi dengan Prabowo
Indonesia
Istana Bocorkan Isi Pertemuan Jokowi dengan Prabowo

“Tadi Menhan Pak Prabowo minta waktu kepada Bapak Presiden untuk menjelaskan tentang Rapim Kemhan pada 18 Januari 2023,” ujar Bey

DPR Minta PPATK Ungkap Anggota Parpol Diduga Terima Dana Kejahatan Lingkungan
Indonesia
DPR Minta PPATK Ungkap Anggota Parpol Diduga Terima Dana Kejahatan Lingkungan

Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) didesak untuk membuka nama-nama anggota partai politik yang diduga menikmati aliran dana hasil kejahatan lingkungan.

[HOAKS atau FAKTA]: Cuci Muka Pakai Odol Bisa Hilangkan Jerawat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Cuci Muka Pakai Odol Bisa Hilangkan Jerawat

Klaim tersebut menjelaskan sudah 2 tahun menggunakan pasta gigi sebagai perawatan wajah sekaligus pengganti skin care, bedak, dan foundation.

Densus 88 Ungkap Kelompok Terlarang Ingin Gulingkan Pemerintah Sebelum 2024
Indonesia
Densus 88 Ungkap Kelompok Terlarang Ingin Gulingkan Pemerintah Sebelum 2024

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri menduga Negara Islam Indonesia (NII) Sumatera Barat memiliki rencana untuk melengserkan pemerintahan Presiden Joko Widodo.