KPU Imbau Pemilih Tidak Bawa Gawai ke TPS Ilustrasi. (Foto: MP/Teresa Ika)

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus mengimbau kepada pemilih agar tidak membawa gawai ke dalam bilik suara di tempat pemungutan suara (TPS), Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020.

Apalagi, kata komisioner KPU Ilham Saputra, sampai harus mengabadikan momen pada saat menggunakan hak pilihnya terhadap pasangan calon (paslon) tertentu.

Ilham menegaskan, larangan tersebut diatur di dalam pasal 39 Peraturan KPU (PKPU) 6/2020 tentang penyelenggaraan pilkada di tengah kondisi bencana nonalam COVID-19.

Baca Juga:

KPU Gunung Kidul Optimistis Partisipasi Pemilih Capai 80 Persen

"Pemilih dilarang mendokumentasikan hak pilihannya di bilik suara," kata Ilham, dalam acara 'Sosialisasi Peraturan KPU tentang Pemilihan dengan Satu Pasangan Calon, Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan 2020', yang digelar Rabu (2/12).

Ilustrasi Pilkada serentak saat pandemi Covid-19. ANTARA/Ardika
Ilustrasi Pilkada serentak saat pandemi Covid-19. ANTARA/Ardika

Ilham mengingatkan, selain diatur dalam peraturan KPU, larangan tersebut juga merujuk pada pengalaman Pemilu Serentak 2019 lalu.

Baca Juga:

Hari Pencoblosan, KPU Diminta Waspadai Kerumunan di Luar TPS

Saat itu, lanjut Ilham, banyak pemilih yang mendokumentasikan pilihannya di bilik suara. Bahkan, ada juga pemilih yang mengunggah hasil pilihan ke media sosial pribadi.

"Pengalaman kita Pemilu 2019 banyak yang selfie, kemudian dimasukkan ke media sosial. Ini bahaya ini. Karena ini adalah rahasia," tutup Ilham. (Pon)

Baca Juga:

KPU Diminta Sosialisasikan Cara Agar Tidak Ada Kerumunan di TPS

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Siswi SD di Surabaya Buat Face Shield dari Botol Bekas Air Mineral, Dijual Rp3 Ribu
Indonesia
Siswi SD di Surabaya Buat Face Shield dari Botol Bekas Air Mineral, Dijual Rp3 Ribu

Kreasi ini berawal dari teman sepermainannya mengenakan face shield.

Di Tengah Pandemi COVID-19, Wapres Ma'ruf Amin Sambangi Sukabumi
Indonesia
Di Tengah Pandemi COVID-19, Wapres Ma'ruf Amin Sambangi Sukabumi

Kunjungan ini beragendakan peninjauan beberapa titik untuk melihat kesiapan the normal di kota tersebut.

Saudi Larang Umrah, Jemaah tidak Bisa Batalkan Tiket Pesawat
Indonesia
Saudi Larang Umrah, Jemaah tidak Bisa Batalkan Tiket Pesawat

Sebab, menurutnya, dibatalkannya mereka untuk beribadah di sana bukan karena kesalahan dari sebuah maskapai penerbangan.

Jokowi Tekan Inpres 6/2020, Pelanggar Protokol Kesehatan Siap-Siap Kena Sanksi
Indonesia
Jokowi Tekan Inpres 6/2020, Pelanggar Protokol Kesehatan Siap-Siap Kena Sanksi

Mendagri diminta untuk melaksanakan sosialisasi secara masif

Jokowi Minta Tim Vaksin Merah Putih Bergerak Cepat Kembangkan Bibit Vaksin
Indonesia
Jokowi Minta Tim Vaksin Merah Putih Bergerak Cepat Kembangkan Bibit Vaksin

Lembaga Eijkman menargetkan pada akhir tahun ini uji vaksin terhadap hewan sudah bisa diselesaikan

Sekeluarga Tinggal di Becak Dapat Tempat Tinggal Sementara
Indonesia
Sekeluarga Tinggal di Becak Dapat Tempat Tinggal Sementara

Biaya indekos senilai Rp400.000 per bulan ditanggung sama seorang dermawan yang dikenalnya di jalan saat menggelandang.

DPR Ingatkan Soal Pengadaan Vaksin COVID-19
Indonesia
DPR Ingatkan Soal Pengadaan Vaksin COVID-19

Kerjasama tersebut, dipertegas antara kepentingan bisnis ke bisnis, pemerintah ke pemerintah atau perpaduan dari keduanya .

Adian Napitupulu Sebut Erick Thohir Punya Ambisi Politik jelang 2024
Indonesia
Adian Napitupulu Sebut Erick Thohir Punya Ambisi Politik jelang 2024

Anggota Komisi VII DPR Adian Napitupulu menyidir salah satu menteri Joko Widodo yang dinilai memiliki ambisi politik tertentu.

Demokrat Tetap Minta ‘MoU’ Ruang Guru dan Pemerintah Dibuka ke Publik
Indonesia
Demokrat Tetap Minta ‘MoU’ Ruang Guru dan Pemerintah Dibuka ke Publik

Penunjukan Ruangguru sebagai aplikator dalam program Kartu Prakerja pemerintah telah sesuai dengan aturan yang berlaku

DPRD Minta Masyarakat Ikuti Sistem PPDB Jalur Zonasi
Indonesia
DPRD Minta Masyarakat Ikuti Sistem PPDB Jalur Zonasi

Masyarakat menjalankan regulasi yang sudah ada terlebih dahulu, karena jalur zonasi itu bisa diikuti siapa saja baik miskin, kaya, pintar, maupun kurang pintar.