KPU Hingga Bawaslu Diminta Koordinasi dengan TNI-Polri Ilustrasi - Pilkada serentak 2020. (ANTARA Jatim/Naufal Ammar)

Merahputih.com - Penyelenggara Pemilu seperti KPU, Bawaslu dan DKPP diminta berkoordinasi dengan seluruh stakeholder seperti TNI-Polri mengantisipasi lebih banyaknya pelanggaran protokol kesehatan (prokes) saat kampanye Pilkada Serentak 2020.

"Yang paling penting adalah sinkronisasi, koordinasi penyelenggara pemilu dengan gugus tugas bersama TNI-Polri ditambah lagi dengan partai politik, dan pasangan calon harus saling seiring berjalan dalam menerapkan protokol kesehatan," kata Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (8/10).

Baca Juga

644 Pelanggar Protokol Kesehatan di Cirebon Dihukum Ucapkan Pancasila

Hal itu dikatakannya terkait temuan Bawaslu yaitu pada 10 hari pertama tahapan kampanye, ditemukan 237 dugaan pelanggaran protokol kesehatan di 59 kabupaten/kota.

Kunci penyelenggaraan tahapan pilkada di tengah pandemi COVID-19 adalah penegakan protokol kesehatan, yaitu Memakai masker, rajin Mencuci tangan, dan selalu Menjaga jarak (3M).

"Itu kunci agar Pilkada 2020 tidak menjadi pemicu terbentuknya klaster baru penyebaran COVID-19," ujarnya.

Ilustrasi Pilkada. Foto: ANTARA
Ilustrasi Pilkada. Foto: ANTARA

Dia menilai, sejauh ini aturan yang ada sudah tegas mengatur hal yang berkaitan dengan penegakan protokol kesehatan seperti PKPU Nomor 13 tahun 2020, Maklumat Kapolri, Surat Mendagri kepada para Kepala Daerah, dan UU Kekarantinaan Kesehatan.

Baca Juga

Tak Ada Rekaman CCTV, Irjen Napoleon Mengaku Enggak Terima Duit dari Djoko Tjandra

Menurut dia, semua aturan tersebut sudah mengakomodir aturan yang tegas serta menerapkan sanksi bagi pelanggar protokoler kesehatan dalam prosesi Pilkada Serentak 2020 sehingga saat ini Perppu belum dibutuhkan.

Karena itu, sebagaimana dikutip Antara, yang perlu diintensifkan adalah sinkronisasi dan koordinasi antara penyelenggara pilkada dengan semua "stakeholder" agar dapat mencegah timbulnya berbagai pelanggaran di masa kampanye Pilkada. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polda Metro Terjunkan 4.300 Aparat ke Depok dan Tangsel
Indonesia
Polda Metro Terjunkan 4.300 Aparat ke Depok dan Tangsel

Polda Metro Jaya menyiagakan ribuan personel gabungan untuk mengamankan pagelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.

Polisi Mengaku Kerja Profesional Usut Kasus Irjen Napoleon Bonaparte
Indonesia
Polisi Mengaku Kerja Profesional Usut Kasus Irjen Napoleon Bonaparte

Gunawan menyampaikan timnya mengajukan sejumlah barang bukti ke majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Respon KPK Polisi Hentikan Kasus Rektor UNJ
Indonesia
Respon KPK Polisi Hentikan Kasus Rektor UNJ

Polda Metro Jaya menyerahkan kasus tersebut ke Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbud

Terungkap! Segini Harta Anggota DPR Termuda Anak Kapolda Metro Jaya
Indonesia
Terungkap! Segini Harta Anggota DPR Termuda Anak Kapolda Metro Jaya

Harta Farah Puteri terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak

DPRD Jakarta Lakukan Revisi Perda Tata Ruang Demi Reklamasi Ancol
Indonesia
DPRD Jakarta Lakukan Revisi Perda Tata Ruang Demi Reklamasi Ancol

Proses revisi Perda RDTR di Dewan Kebon Sirih bakal menjadi payung hukum membangun perlusan Ancol 155 Ha tersebut.

KPK Bakal Tindaklanjuti Dugaan Gratifikasi Politikus Demokrat M Nasir
Indonesia
KPK Bakal Tindaklanjuti Dugaan Gratifikasi Politikus Demokrat M Nasir

Bowo mengaku bahwa penerimaan uang itu saat mengemban tugas sebagai anggota Badan Anggaran

Polisi Bubarkan Kerumunan Warga di Jakarta Pusat
Indonesia
Polisi Bubarkan Kerumunan Warga di Jakarta Pusat

Aparat gabungan menemukan sejumlah warga masih tak patuh dalam penerapan protokol kesehatan. Polisi pun membubarkan kerumunan warga tersebut.

Sanksi Pelanggar PSBB Bogor Denda Rp50 Ribu Sampai Rp10 Juta
Indonesia
Sanksi Pelanggar PSBB Bogor Denda Rp50 Ribu Sampai Rp10 Juta

PSBB tahap III Kota Bogor berlangsung selama dua pekan, pada 13-26 Mei 2020,

Tak Ingin Dimainkan Kartel, Politisi Golkar Janji Awasi Anggaran COVID-19
Indonesia
Tak Ingin Dimainkan Kartel, Politisi Golkar Janji Awasi Anggaran COVID-19

"Parlemen perlu memonitor proses pengadaan di Pemerintah untuk mengantisipasi potensi maladministrasi dan korupsi," kata Puteri Anetta Komarudin.

Jokowi Ultah, Ini Harapan Para Politisi
Indonesia
Jokowi Ultah, Ini Harapan Para Politisi

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang pernah menjadi wakil gubernur Jakarta mendampingi Jokowi juga turut mendoakan.