KPU Harus Simulasi Pelaksanaan Pilkada di Zona Merah COVID-19 Ilustrasi TPS. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta membuat simulasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di daerah yang masuk zona merah pandemi COVID-19. Hal ini, mengantisipasi klaster baru penyebaran virus corona.

"KPU sebaiknya lakukan simulasi di zona merah dulu, sebelum pelaksanaan pemungutan suara pilkada pada tanggal 9 Desember 2020. Simulasi itu untuk memastikan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dapat berjalan dengan aman," kata Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar.

Pilkada Serentak 2020 kata ia, cukup menarik, selain dapat menjadi wahana sosialisasi protokol kesehatan. Pilkada 2020 bisa sebagai pencerahan, yaitu sosialisasi penerapan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun.

Baca Juga:

Cakada Langgar Protokol Kesehatan, DPR Minta Pemerintah Bertindak Tegas

"Di sisi lain bisa jadi horor nasional jika tidak mengindahkan protokol kesehatan, menjadi klaster di daerah-daerah seluruh Indonesia," ujar Politisi PKB .

Dia menilai, pilkada bisa menghidupkan ekonomi di daerah namun protokol kesehatan harus diterapkan dengan super ketat dan pasangan calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan COVID-19 harus diberi sanksi tegas, berupa diskualifikasi.

Massa Pilkada
Massa Pilkada. (Foto: Tanggkapan Layar Medsos).

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus meminta KPU dan Bawaslu untuk mengumumkan nama-nama pasangan calon (Paslon) yang melanggar protokol kesehatan pada tahap pendafaran tanggal 4-6 September 2020. Hal itu untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pemilih pada pencoblosan tanggal 9 Desember mendatang

“KPU dan Bawaslu harus berani mengumumkan Paslon yang melanggar ketentuan protokol. Pengumuman secara terbuka dengan menyebutkan keterangan Paslon pelanggar aturan. Itu bisa menjadi kampanye politik yang bisa menjadi bahan bagi publik dalam menentukan pilihan,” kata Lucius kepada wartawan di Jakarta, Rabu (9/9).

Baca Juga:

Langgar Protokol Kesehatan, Cakada Tega Korbankan Nyawa Rakyat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Perlebar Defisit Anggaran Jadi 5,2 Persen di 2021
Indonesia
Jokowi Perlebar Defisit Anggaran Jadi 5,2 Persen di 2021

Belanja pada 2021, fokus untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Pemprov DKI Tutup 153 Perusahaan Langgar PSBB
Indonesia
Pemprov DKI Tutup 153 Perusahaan Langgar PSBB

Pelaksanaan rapid test tersebut digelar di 6 wilayah kota/kabupaten administrasi DKI Jakarta.

Sementer II, Okupansi Properti Ritel Bisa Turun
City Property
Sementer II, Okupansi Properti Ritel Bisa Turun

Kondisi semester II nanti memang menantang. Bahkan, akan ada penurunan di sektor ritel khususnya di kelas B dan C.

PSBB Total, Nikah Harus di KUA atau Dukcapil
Indonesia
PSBB Total, Nikah Harus di KUA atau Dukcapil

Selama dua pekan ke depan, ada 11 sektor usaha yang tetap boleh beroperasi dengan protokol kesehatan dan 50 persen kapasitas

 Jumlah Pasien COVID-19 Kian Meningkat, Gubernur Khofifah Akan Panggil Risma
Indonesia
Jumlah Pasien COVID-19 Kian Meningkat, Gubernur Khofifah Akan Panggil Risma

"Berdasarkan penilaian tersebut, total nilai untuk Surabaya sudah mencapai 10. Itu artinya adalah skor tertinggi dari skala evaluasi untuk bisa diputuskan sebagai PSBB," lanjut Khofifah

COVID-19 Meningkat, Mobilitas Warga di Pulau Jawa dan Bali Dimonitor Secara Ketat
Indonesia
COVID-19 Meningkat, Mobilitas Warga di Pulau Jawa dan Bali Dimonitor Secara Ketat

Pemerintah akan melakukan pengawasan secara ketat untuk pelaksanaan protokol kesehatan 3M

Masih Banyak Masker Tak Ber-SNI yang Dijual dengan Harga Mahal
Indonesia
Masih Banyak Masker Tak Ber-SNI yang Dijual dengan Harga Mahal

olisi turun langsung mengecek peredaran masker di pasar dipimpin Direskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Iwan Kurniawan dan Diresnarkoba Kombes Herry Heryawam.

Dua Tahun Buron, Pelaku Penipuan Proyek Asian Games 2018 Ditangkap
Indonesia
Dua Tahun Buron, Pelaku Penipuan Proyek Asian Games 2018 Ditangkap

Atas perbuatannya FA dipersangkakan atas pasal 379 A KUHP jo Pasal 3 UU No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara dan denda paling banyak 10 miliar. (Knu)

Ridwan Kamil Sebut 5 Daerah di Jabar Ajukan PSBB
Indonesia
Ridwan Kamil Sebut 5 Daerah di Jabar Ajukan PSBB

Kelima daerah itu akan mengajukan permohonan PSBB bersama pada hari ini.

Tim Gugus Tugas COVID-19 Bocorkan Satu-satunya Cara Melandaikan Kurva COVID-19
Indonesia
Tim Gugus Tugas COVID-19 Bocorkan Satu-satunya Cara Melandaikan Kurva COVID-19

gugus tugas memiliki data yang terintegrasi yaitu Bersatu Lawan COVID-19