KPU Harus Simulasi Pelaksanaan Pilkada di Zona Merah COVID-19 Ilustrasi TPS. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta membuat simulasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di daerah yang masuk zona merah pandemi COVID-19. Hal ini, mengantisipasi klaster baru penyebaran virus corona.

"KPU sebaiknya lakukan simulasi di zona merah dulu, sebelum pelaksanaan pemungutan suara pilkada pada tanggal 9 Desember 2020. Simulasi itu untuk memastikan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dapat berjalan dengan aman," kata Anggota Komisi VI DPR Marwan Jafar.

Pilkada Serentak 2020 kata ia, cukup menarik, selain dapat menjadi wahana sosialisasi protokol kesehatan. Pilkada 2020 bisa sebagai pencerahan, yaitu sosialisasi penerapan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun.

Baca Juga:

Cakada Langgar Protokol Kesehatan, DPR Minta Pemerintah Bertindak Tegas

"Di sisi lain bisa jadi horor nasional jika tidak mengindahkan protokol kesehatan, menjadi klaster di daerah-daerah seluruh Indonesia," ujar Politisi PKB .

Dia menilai, pilkada bisa menghidupkan ekonomi di daerah namun protokol kesehatan harus diterapkan dengan super ketat dan pasangan calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan COVID-19 harus diberi sanksi tegas, berupa diskualifikasi.

Massa Pilkada
Massa Pilkada. (Foto: Tanggkapan Layar Medsos).

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus meminta KPU dan Bawaslu untuk mengumumkan nama-nama pasangan calon (Paslon) yang melanggar protokol kesehatan pada tahap pendafaran tanggal 4-6 September 2020. Hal itu untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pemilih pada pencoblosan tanggal 9 Desember mendatang

“KPU dan Bawaslu harus berani mengumumkan Paslon yang melanggar ketentuan protokol. Pengumuman secara terbuka dengan menyebutkan keterangan Paslon pelanggar aturan. Itu bisa menjadi kampanye politik yang bisa menjadi bahan bagi publik dalam menentukan pilihan,” kata Lucius kepada wartawan di Jakarta, Rabu (9/9).

Baca Juga:

Langgar Protokol Kesehatan, Cakada Tega Korbankan Nyawa Rakyat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Tutup 113 Perkantoran Selama PSBB Ketat
Indonesia
Pemprov DKI Tutup 113 Perkantoran Selama PSBB Ketat

Disnakertrans DKI telah menyidak sebanyak 647 perusahaan

Pasien Sembuh COVID-19 di Secapa AD Nyaris 100 Persen
Indonesia
Pasien Sembuh COVID-19 di Secapa AD Nyaris 100 Persen

Pagi (14/8) ini, ada 20 perwira mantan Secapa lagi yang donor plasma

Masih Jadi Wali Kota, Mensos Risma Bolak-balik Jakarta-Surabaya
Indonesia
Masih Jadi Wali Kota, Mensos Risma Bolak-balik Jakarta-Surabaya

Menteri Sosial Tri Rismaharini hingga kini masih merangkap jabatan sebagai Wali Kota Surabaya.

Datangi Laboratorium Penanganan COVID-19, Wagub DKI Peringatkan Tak Ada Main Harga Swab Test
Indonesia
Datangi Laboratorium Penanganan COVID-19, Wagub DKI Peringatkan Tak Ada Main Harga Swab Test

Ahmad Riza Patria meninjau Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) DKI Jakarta dan Rumah Sakit (RS) Yarsi di Cempaka Putih.

KPK Pastikan Dalami Dugaan Keterlibatan Puan Maharani dalam Kasus Suap Bansos
Indonesia
KPK Pastikan Dalami Dugaan Keterlibatan Puan Maharani dalam Kasus Suap Bansos

KPK memastikan bakal mendalami setiap informasi terkait kasus dugaan suap pengadaan bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek yang menjerat Mensos Juliari Batubara.

Staf Khusus Edhy Prabowo yang Buron Caleg Gagal PDIP
Indonesia
Staf Khusus Edhy Prabowo yang Buron Caleg Gagal PDIP

Setelah gagal menjadi wakil rakyat, pria kelahiran Makale 17 Januari 1986 itu ditunjuk Staf Khusus Edhy Prabowo pada Januari 2020

Penyuap Edhy Prabowo Jalani Sidang Tuntutan
Indonesia
Penyuap Edhy Prabowo Jalani Sidang Tuntutan

Suharjito, penyuap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo akan menghadapi tuntutan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

KPK Hentikan Kasus Korupsi BLBI yang Jerat Bos BDNI Sjamsul Nursalim
Indonesia
KPK Hentikan Kasus Korupsi BLBI yang Jerat Bos BDNI Sjamsul Nursalim

Kasus dugaan korupsi BLBI ini telah menjerat pemegang saham Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim sebagai tersangka.

ICW Sebut Penilaian Mahfud MD Soal Prestasi KPK Era Firli Tak Berbasis Data
Indonesia
ICW Sebut Penilaian Mahfud MD Soal Prestasi KPK Era Firli Tak Berbasis Data

Indonesia Corruption Watch menyebut penilaian Menteri Mahfud MD soal prestasi Komisi Pemberantasan Korupsi era Firli Bahuri tak berbasis data.

Anies Jelaskan Penggunaan Dana PEN untuk Pembangunan TIM dan Stadion Persija
Indonesia
Anies Jelaskan Penggunaan Dana PEN untuk Pembangunan TIM dan Stadion Persija

Menurut Anies, pinjaman dana PEN yang sudah cair Rp3,26 Triliun dari BUMN itu memang dikhususkan untuk pembangunan infrastruktur yang terancam mangkrak akibat wabah corona.