KPU Harus Buka Opsi Lakukan Pilkada Via Pos Ilustrasi TPS. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pilkada pada masa pandemi Covid-19 dinilai memberikan dampak adanya politik uang karena ada kebutuhan ekonomi rakyat yang terdampak pandemi. Selain itu, pilkada akan menjadi ritualitas demokrasi atau prosedural semata, tidak terjadi konsolidasi demokrasi lokal.

Guru besar Fakultas Ilmu Administrasi UI, Prof Dr Eko Prasojo, mengatakan tetapi, jika Pilkada tidak dilaksanakan, maka akan berdampak pada pjs kepala daerah tidak dapat membuat keputusan strategis, di antaranya tentang pemakaian dana negara, organisasi, SDM, program pembangunan mengikuti tahun anggaran 2020, terjadi penundaan berbagai program pembangunan.

Ia menyebutkan, terbuka opsi Pilkada tidak langsung oleh DPRD. Pilkada tidak langsung melalui DPRD sangat dimungkinkan berdasarkan pasal 18 UUD 1945, serta tidak menghilangkan esensi demokrasi.

Baca Juga:

Draf UU Cipta Kerja Berubah, PKS Duga Ada Pasal Gaib

"Namun di sisi lain, pilkada oleh DPRD juga tetap berpotensi money politic oleh politisi dan pengusaha, serta perlu melakukan perubahan UU Pilkada atau melalui Perppu yang membutuhkan waktu,” ujar dia, yang juga merupakan dekan FIA UI.

Sementara itu guru besar FISIP UI Valina Singka Subekti mengatakan, Pilkada serentak sangat kompleks, rumit, dan berbiaya mahal. Pilkada identik dengan kerumunan massa yang melibatkan banyak orang.

Setidaknya terdapat 715 pasangan calon, 106 juta lebih pemilih, ratusan ribu TPS, dan jutaan petugas KPPS. Pilkada dipengaruhi oleh faktor-faktor sosiologis, ekonomi, kultural.

Ia mengharapkan, bukan hanya sekadar ritual prosedural elektoral tetapi pilkada harus dapat menjamin melahirkan kepala daerah berkualitas untuk menjamin tata kelola daerah yang baik guna mempercepat kemakmuran di daerah.

Pilkada
Pilkada Surabaya. (Foto: Antara).

Valina membuka opsi untuk melakukan penundaan, yaitu opsi penundaan serentak ataupun penundaan secara parsial. Menurutnya, selama melakukan penundaan, dapat dilakukan upaya pengendalian persebaran Covid-19, menyiapkan dasar hukum yang lebih kuat, inovasi pengaturan perpanjangan waktu untuk pemungutan suara.

Selain itu perhitungan rekapitulasi suara secara elektronik, pemungutan suara via pos, kotak suara keliling, inovasi skema sanksi pelanggaran secara tegas dan menimbulkan efek jera, seperti penghentian kampanye atau diskualifikasi apalagi melanggar protokol kesehatan serta memberi pemahaman pada petugas pemilu dan pemilih mengenai pilkada dengan protokol kesehatan.

"Peran KPU sangat penting dalam pelaksanaan Pilkada. Pelaksanaan Pilkada perlu sangat berhati-hati, sehat dan aman jiwa. Untuk itu, perlu dilakukan mitigasi risiko," ujarnya.

Baca Juga:

Kampanye Cagub Kepri Ansar Ahmad Tuai Kritikan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
6 Ribu Warga Ajukan SIKM Selama Larangan Mudik Lebaran, Paling Banyak ke Jateng
Indonesia
6 Ribu Warga Ajukan SIKM Selama Larangan Mudik Lebaran, Paling Banyak ke Jateng

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) DKI melaporkan 6.055 warga yang mengajukan permohonan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) selama larangan mudik Lebaran priode tanggal 6-17 Mei 2021.

Indonesia Beli Saham Vale Rp5,52 Triliun
Indonesia
Indonesia Beli Saham Vale Rp5,52 Triliun

Dengan pembelian ini, komposisi kepemilikan saham Vale Indonesia menjadi Vale Group 44,34 persen, MIND ID 20 persen, SMM 15,03 persen, Sumitomo Corporation 0,14 persen, dan publik 20,49 persen.

Viral Kerumunan Orang di Toko Hijab Thamrin City, Ini Respons Polisi
Indonesia
Viral Kerumunan Orang di Toko Hijab Thamrin City, Ini Respons Polisi

Hengki memastikan pihaknya sudah melakukan teguran keras

Bawaslu Sebut Ada 1.874 Pelanggaran di Pertengahan Kampanye
Indonesia
Bawaslu Sebut Ada 1.874 Pelanggaran di Pertengahan Kampanye

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengungkapkan adanya 1.874 pelanggaran baik dugaan pelanggaran administrasi, etik, pidana dan hukum lainnya.

Terungkap! Segini Harta Anggota DPR Termuda Anak Kapolda Metro Jaya
Indonesia
Terungkap! Segini Harta Anggota DPR Termuda Anak Kapolda Metro Jaya

Harta Farah Puteri terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak

Angka Kesembuhan Pasien COVID-19 Dekati 3,5 Juta
Indonesia
Angka Kesembuhan Pasien COVID-19 Dekati 3,5 Juta

Sementara jumlah tes hari ini juga kembali mengalami penurunan dengan jumlah 113.847 orang

Pemerintah Siapkan KUR Khusus Dengan Plafon Rp20 Miliar
Indonesia
Pemerintah Siapkan KUR Khusus Dengan Plafon Rp20 Miliar

Rencana ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang mengamanatkan bahwa pemerintah harus meningkatkan rasio kredit perbankan untuk UMKM menjadi lebih dari 30 persen pada 2024.

Cuaca DKI Jakarta Diperkirakan Cerah Berawan Saat Sidang Tahunan MPR, DPR dan DPD
Indonesia
Cuaca DKI Jakarta Diperkirakan Cerah Berawan Saat Sidang Tahunan MPR, DPR dan DPD

Beralih pada malam hari, seluruh wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu tetap cerah

KPK Dalami Harta Kekayaan Nurdin Abdullah
Indonesia
KPK Dalami Harta Kekayaan Nurdin Abdullah

KPK memeriksa Gubernur nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah, Sekretaris Dinas PUTR Sulsel Edy Rahmat, dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba (APB) Agung Sucipto.

Hari Bhayangkara, Jokowi Berpesan Serius Tangani COVID-19 hingga Jangan Gaptek
Indonesia
Hari Bhayangkara, Jokowi Berpesan Serius Tangani COVID-19 hingga Jangan Gaptek

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-75 Bhayangkara di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/7).