KPU Diminta Tegas Tentukan Pelaksanaan Pilkada Serentak Para komisioner Komnas HAM memberikan keterangan pers kepada awak media di Kantor Komnas HAM, Jakarta (Foto: antaranews)

Merahputih.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan sejumlah rekomendasi ke KPU RI terkait rencana pilkada serentak 9 Desember 2020. Komisioner Komnas HAM Amirudin meminta KPU memastikan kembali waktu ideal pelaksanaan pemilu demi kelancaran bersama.

"Sehingga KPU daerah saat ini bersama-sama bisa mengusulkan ke KPU RI, kapan yang memungkinkan Pilkada ini diselenggarakan. Sehingga kekhawatiran dan tantangan daerah, bagaimana di Kepulauan Riau gelombang akan tinggi setelah Oktober, karena itu berhubungan dengan logistik, bagaimana penyaluran logistik," kata Amirudin kepada wartawan, Selasa (28/4).

Baca Juga

Isu SARA dan Hoaks Masih Jadi Ancaman di Pilkada 2020

Amirrudin menyebut tantangan yang dihadapi KPU saat ini adalah memastikan bagaimana legitimasi hasil pilkada tidak rendah di tengah situasi sulit seperti ini.

"Bagaimana kita bisa menyelenggarakan pilkada dalam situasi sulit seperti ini tapi legitimasinya tidak rendah, itu. Itulah tantangan bagi KPU untuk menyelenggarakan Pilkada ini," sebut dia.

Ia menyebut perlu petunjuk teknis penyelenggaraan pilkada termasuk terkait pedoman protokol kesehatan.

"Kalau keputusan antara KPU RI dengan DPR RI bahwa itu 9 Desember dilaksanakan, tentu hari ini kita pemilih, masyarakat berharap KPU RI sudah memberikan petunjuk teknis secara rinci kepada KPU daerah dalam menyelenggarakan Pilkada ini," kata Amirrudin.

Amirrudin mengaku tidak menangkap petunjuk teknis terkait penyelenggaraan pilkada serentak 2020, 9 Desember. Dia menyebut protokol COVID-19 terkait pilkada juga belum ada.

Ketua KPU Arief Budiman (kanan) berbincang dengan Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi (tengah) dan Hasyim Asy'ari (kiri) di sela-sela memberikan pernyataan sikap terhadap putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (19/3/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.
Ketua KPU Arief Budiman (kanan) berbincang dengan Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi (tengah) dan Hasyim Asy'ari (kiri) di sela-sela memberikan pernyataan sikap terhadap putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (19/3/2020). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/foc.

Amirrudin menyarankan KPU pusat segera berkoordinasi dengan KPU daerah terkait pelaksanaan aturan pemilu yang nantinya disiapkan. Hal ini, kata Amirrudin, agar tidak terjadi legitimasi yang rendah kepada calon yang terpilih.

"Kalau sebelum aturannya itu belum pasti, keraguan dari penyelenggara tampak luar biasa, pemilih tidak ada kepastian, tentu legitimasi pemilih akan sangat rendah nanti, indikasinya ke sana," imbuh Amirrudin.

Komnas HAM melihat ada keraguan dari KPU daerah terkait keberlangsungan pelaksanaan pilkada pada Desember nanti. Untuk itu, kata Amirrudin, di sinilah peran KPU pusat dalam memastikan hak memilih dan dipilih dapat terlaksana dengan baik.

Amirrudin meminta agar prosedur yang nanti diterapkan oleh KPU pusat harus menjamin perlindungan hak kesehatan masyarakat. "Bagaimana prosedur yang ada melindungi hak kesehatan publiknya. Kalau tidak, nanti karena KPU dalam menyelenggarakan pilkada ini KPU adalah representasi negara," jelas dia.

Amirrudin menegaskan KPU bertanggung jawab jika dalam pelaksanaan pilkada, penyebaran virus Corona terjadi. "KPU yang akan bertanggung jawab jika KPU menyelenggarakan pilkada dalam proses pilkada itu terjadi perkembangan positif COVID-19 ini jadi luar biasa," kata Amirrudin.

Baca Juga

Polri Kerahkan 200 Ribu Personel Amankan Pilkada 2020

KPU telah menyampaikan tiga usulan kepada pemerintah dan DPR mengenai pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 setelah tertunda karena Covid-19. KPU mengusulkan pelaksanaan pilkada pada Desember 2020, Maret 2021, atau September 2021.

Jika digelar Maret 2021, tahapan pilkada harus dimulai selambat-lambatnya pada September 2020. Adapun jika digelar September 2021, tahapan pilkada serentak harus dimulai Maret 2021. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pandemi COVID-19, Kredit Bank Cuma Tumbuh 1 Persen
Indonesia
Pandemi COVID-19, Kredit Bank Cuma Tumbuh 1 Persen

Perbankan telah melakukan restrukturisasi kredit untuk 6,73 juta debitur dengan total outstanding mencapai Rp784,36 triliun hingga 20 Juli 2020.

Mahfud MD Sebut Rajin Ibadah Bisa Jauhkan Diri dari Corona
Indonesia
Mahfud MD Sebut Rajin Ibadah Bisa Jauhkan Diri dari Corona

Ibadah dengan baik agar hati tenang tenteram, imunitas bertambah

 KPK Belum Tentukan Sikap atas Vonis Ringan Eks Anak Buah Hasto
Indonesia
KPK Belum Tentukan Sikap atas Vonis Ringan Eks Anak Buah Hasto

"Mengenai putusan Majelis Hakim PN Tipikor Pusat yang menjatuhkan putusan kepada terdakwa Saeful Bahri, sikap JPU KPK adalah masih pikir-pikir dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan hukum acara pidana," kata Ali Fikri

Enggak Ada Mic di Meja Dewan, PSI: Apakah Ini Settingan?
Indonesia
Update COVID-19 Kamis (10/9): 207.203 Positif, 147.510 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Kamis (10/9): 207.203 Positif, 147.510 Sembuh

Total kasus kematian akibat COVID-19 kini mencapai 8.456 kasus

[HOAKS atau FAKTA] Markas PKI di Kramat Raya Tengah Direnovasi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Markas PKI di Kramat Raya Tengah Direnovasi

Kantornya sebelah Hotel Akasia, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat

Pemerintah Bangun Strategi Ekonomi Digital
Indonesia
Pemerintah Bangun Strategi Ekonomi Digital

Strategi nasional ekonomi digital ini disusun dalam rangka mewujudkan visi utama yakni pertumbuhan ekonomi yang sustainable dan inklusif

Ajukan Gugatan Praperadilan, Irjen Napoleon Bantah Jadikan Polri Sasaran Tembak
Indonesia
Ajukan Gugatan Praperadilan, Irjen Napoleon Bantah Jadikan Polri Sasaran Tembak

Mantan Kadiv Hubinter Polri, Irjen Napoleon Bonaparte menjalani sidang gugatan praperadilan terhadap Bareskrim Polri.

ITW Nilai Pemerintah Khianati Perjuangan Masyarakat Lawan COVID-19
Indonesia
ITW Nilai Pemerintah Khianati Perjuangan Masyarakat Lawan COVID-19

PSBB dan larangan mudik serta upaya-upaya lainnya hanya akan menguras anggaran