KPU Diminta Sosialisasikan Cara Agar Tidak Ada Kerumunan di TPS Wakil Ketua DPD, Mahyudin (Ist)

Merahputih.com - Wakil Ketua DPD, Mahyudin menyatakan tidak mempermasalahkan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 sejauh dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat.

"KPU harus menyosialisasikan tata cara dan bisa mengatur agar tidak ada penumpukan masa di TPS dengan diatur jam pemilih agar tidak bersamaan,” kata Mahyudin.

Hal ini terungkap dalam Forum Group Discussion (FGD) dengan tema 'Inventarisasi Masalah Persiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020', di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Rabu (2/12).

Baca Juga:

Calon Wali Kota Depok Mohammad Idris Positif COVID-19

DPD mengingatkan penyelenggara pemilu dan pemerintah, agar memperhatikan doktrin 'salus populi supreme lex esto' yakni agar keselamatan rakyat menjadi hukum tertinggi bagi suatu negara. Pasalnya, Pilkada serentak 2020 dilaksanakan di tengah Pandemi COVID-19.

Pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020, juga harus menjadi momentum untuk membangun daerah melalui pemilihan kepala daerah yang berintegritas dan berkualitas.

Menurut senator Kaltim ini, peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik juga menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Masalah lain yang ditemukan adalah DPT, perekaman data e-KTP, penyaluran logistik, koneksi jaringan internet dan masalah listrik di Kalimantan Utara.

Sementara itu, tingkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan Pilkada di tengah pendemi COVID-19 ini dimungkinkan akan menurun. "Ini menjadi tanggungjawab penyelenggara pemilu agar mampu menjamin kesehatan dan keselamatan,” kata dia.

TPS Pemilu. (Foto: Antara).
TPS Pemilu. (Foto: Antara).

Pada saat yang sama, Pjs. Gubernur Kalimantan Utara Teguh Setyabudi, menyatakan bahwa peran dan fungsi pemerintah daerah penting untuk menjaga pelaksanaan pilkada berkualitas, berintegritas dan bebas COVID-19.

“Terkait masalah di Kaltara, wilayah sangat luas dan banyak perbatasan 4 kabupaten dan 1 kota. Selain itu yang perlu diperhatikan pandemi COVID-19, masalah logistik masih dikejar agar tepat waktu," ujarnya.

Pemerintah daerah, dalam hal ini bisa menjamin masalah anggaran, stabilitas keamanan dan netralitas ASN. "Selain itu kita jaga betul politik Sara dan politik uang,” jelasnya.

Baca Juga:

Bawaslu Terbitkan 1.618 Surat Peringatan ke Calon Kepala Daerah

Sementara itu, Rektor Universitas Borneo Adri Patton, mengkhawatirkan kondisi pandemi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Menurutnya banyak tantangan dan masih banyak ditemui pelanggaran protokol kesehatan dalam tahapan pelaksanaan pilkada.

“Perlu kita perhatikan jangan hanya jargon saja pemilu harus berhasil dan lainnya, tapi kesehatan dan keselamatan menjadi utama dan harus dilindungi undang-undang," tandas dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kejaksaan Agung Selidiki Adanya Foto Pengacara Djoko Tjandra dengan Kajari Jakarta Selatan
Indonesia
Kejaksaan Agung Selidiki Adanya Foto Pengacara Djoko Tjandra dengan Kajari Jakarta Selatan

Hari Setiyono menjelaskan bahwa pihaknya masih melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terkait dalam video tersebut.

Lebih Bahaya Pulangkan Kombatan ISIS daripada Kembalikan Rizieq ke Indonesia?
Indonesia
Lebih Bahaya Pulangkan Kombatan ISIS daripada Kembalikan Rizieq ke Indonesia?

Kemenag baru akan melaksanakan rapat koordinasi dengan BNPT bersama kementerian atau lembaga terkait

Kepakan Tangguh dari Lereng Merapi Menembus Krisis Pandemi
Indonesia
Kepakan Tangguh dari Lereng Merapi Menembus Krisis Pandemi

Kolaborasi dan jejaring para seniman dan tokoh lokal dari lereng Gunung Merapi.

Soni Pemilik Akun @ustadzmaaher_ Ditangkap Polisi
Indonesia
Soni Pemilik Akun @ustadzmaaher_ Ditangkap Polisi

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, Polisi telah menetapkan Ustadz Maaher sebagai tersangka.

Jokowi: Tidak Mudik Cara Bijak Lindungi Keluarga dari COVID-19
Indonesia
Jokowi: Tidak Mudik Cara Bijak Lindungi Keluarga dari COVID-19

Dengan bersabar menahan rindu di perantauan, kita telah mengambil peran

Sejak Maret, Pasien Sembuh COVID-19 di RSD Wisma Atlet Tembus 40 Ribu Orang
Indonesia
Perda Penanganan COVID-19 di DKI Jakarta Disahkan Besok
Indonesia
Perda Penanganan COVID-19 di DKI Jakarta Disahkan Besok

Eksekutif bersama Lebislatif DKI Jakarta akan mengesahkan penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Rapeda) tentang Penanganan COVID-19 dalam rapat paripurna, pada Senin (19/10) besok.

Jakarta Dikepung Demo, Begini Pengalihan Lalu Lintasnya
Indonesia
Jakarta Dikepung Demo, Begini Pengalihan Lalu Lintasnya

Khusus di Istana Negara, mulai padi tadi sudah dipasang barier

[HOAKS atau FAKTA]: Seluruh Lampu di Wisma Atlet Menyala karena Pasien Penuh
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Seluruh Lampu di Wisma Atlet Menyala karena Pasien Penuh

Akun Sihong Hong (fb.com/sihong.hong.96) mengunggah sebuah gambar tangkapan layar seluruh lampu kamar RSD Wisma Atlet menyala.

DPR Kembali Dikritik karena Bahas Percepatan RKUHP saat Pandemi COVID-19
Indonesia
DPR Kembali Dikritik karena Bahas Percepatan RKUHP saat Pandemi COVID-19

ICJR mencatat di dalam draf terakhir per September 2019, masih terdapat pasal bermasalah yang overkriminalisasi.