KPU Diminta Bikin Aturan Larangan Kumpulkan Massa di Pilkada Pengumpulan massa saat pilkada. (Foto: Media Sosial).

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta menyiapkan protap penyelenggaraan Pilkada 2020, guna mencegah bahkan adanya klaster dari pesta demokrasi tersebut.

Hal tersebut disampaikan politikus Gerindra yang juga Anggota Komisi II DPR Sodik Mudjahid menyikapi banyaknya calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan saat mendaftar di KPU.

"Protap harus dilakukan dengan resiko calon akan kehilangan beberapa tahapan pilkada," kata Sodik kepada wartawan, Selasa, (8/9).

Baca Juga:

96 Anggota Bawaslu Boyoali Positif COVID-19, Tahapan Pilkada Tetap Jalan

KPU, kata Sodik, juga harus siap bekerjasama dengan pemerintah daerah dan Kementerian Kesehatan untuk prioritas penanganan kesehatan calon kepala daerah.

"KPU harus siap aturan jika ada kejadian kasus semua calon gugur karena COVID-19," kata Sodik.

Sementara itu, Komunikolog Emrus Sihombing menilai, perlu ada kesepakatan antara partai politik sebagai pendukung dan pengusung calon kepala daerah, KPU dan Bawaslu untuk mencegah adanya kluster Pilkada.

"Agar kampanye terbuka dan kumpulan masa serta kerumunan dilarang," kata Emrus.

Kumpulan Massa saat pilkada
Kumpulan massa saat pilkada. (media sosial)

Kesepakatan tersebut, kata Emrus, di antaranya terkait kampanye hanya boleh diperkenankan dengan menggunakan media komunikasi saja.

Bawaslu mencatat selama dua hari pendaftaran peserta Pilkada 2020, terjadi 243 dugaan pelanggaran yang dilakukan bakal calon kepala daerah.

Rinciannya sebanyak 141 pelanggaran terjadi pada hari pertama, Jumat (4/9). Kemudian sebanyak 102 pelanggaran lainnya terjadi jelang penutupan pada Minggu (6/9).

Selain itu, tiga hari masa pendaftaran Pilkada 2020, KPU mencatat sebanyak 37 bakal calon kepala daerah positif terinfeksi COVID-19. Selain itu, 96 Anggota Bawaslu di daerah positif COVID-19. (Pon)

Baca Juga:

Menteri KP Edhy Prabowo Positif COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Pemerintah Resmi Tolak Ratusan Simpatisan ISIS ke Indonesia
Indonesia
Pemerintah Resmi Tolak Ratusan Simpatisan ISIS ke Indonesia

“Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Tidak akan memulangkan FTF (foreign terrorist fighter) ke Indonesia,” kata Mahfud.

Jabar Direncanakan Dapat 15 Juta Vaksin COVID-19 di Januari 2021
Indonesia
Jabar Direncanakan Dapat 15 Juta Vaksin COVID-19 di Januari 2021

Dalam pelaksanaannya nanti, 15 juta vaksin tersebut tidak akan langsung dihabiskan untuk vaksinasi masal.

Satgas Ingatkan Cakada Tidak Gelar Konser Saat Kampanye
Indonesia
Satgas Ingatkan Cakada Tidak Gelar Konser Saat Kampanye

Para peserta Pilkada 2020 diminta melakukan kampanye yang bisa melindungi keselamatan masyarakat. Karena keselamatan rakyat.

PSBB Tangerang Raya Diperpanjang
Indonesia
PSBB Tangerang Raya Diperpanjang

"PSBB diperpanjang memuat berbagai instrumen yang disesuaikan dengan hal-hal yang masih dijadikan keluhan secara sosial kemasyarakatan," ucap Gubernur Banten Wahidin Halim

Penumpang KRL Terus Meroket Capai 160 Ribu Orang
Indonesia
Penumpang KRL Terus Meroket Capai 160 Ribu Orang

PT KCI juga menyediakan loket portabel tambahan untuk melayani transaksi Tiket Harian Berjaminan

PSI Usul Kenaikan Dana Parpol, Taufik: Biasanya Teriak, Sekarang Minta Naik
Indonesia
PSI Usul Kenaikan Dana Parpol, Taufik: Biasanya Teriak, Sekarang Minta Naik

"PSI yang minta naik kan? nah itu PSI biasanya dia teriak teriak, malah dia minta naik," paparnya.

 Ini Alasan Jakarta Disebut Siap Berlakukan New Normal
Indonesia
Ini Alasan Jakarta Disebut Siap Berlakukan New Normal

Indikasi kesiapan itu berdasarkan rendahnya agregat pada parameter epidemiologi yang menunjukkan pertumbuhan penularan virus (Basic Reproduction Number/R0) Covid-19 di provinsi masing-masing.

Rocky Gerung Kritik Jokowi Soal Perintah Menkes Berkantor di Natuna
Indonesia
Rocky Gerung Kritik Jokowi Soal Perintah Menkes Berkantor di Natuna

Yang seharusnya berada di Natuna untuk memantau karantina WNI yang dipulangkan dari Tiongkok cukup pejabat selevel kepala satuan tugas.

Polri Sebut Masyarakat Salahartikan Larangan Mudik
Indonesia
Polri Sebut Masyarakat Salahartikan Larangan Mudik

Menurut Iqbal, tradisi mudik tahun ini bisa disiasati dengan pemanfaatan alat teknologi komunikasi dan informasi.

Muhammadiyah Sebut Penolakan Pemakaman Jenazah COVID-19 Tak Menunjukkan Jati Diri Bangsa
Indonesia
Muhammadiyah Sebut Penolakan Pemakaman Jenazah COVID-19 Tak Menunjukkan Jati Diri Bangsa

Maraknya penolakan terhadap jenazah korban COVID-19 seharusnya tak perlu terjadi.