KPU Diminta Bikin Aturan Larangan Kumpulkan Massa di Pilkada Pengumpulan massa saat pilkada. (Foto: Media Sosial).

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta menyiapkan protap penyelenggaraan Pilkada 2020, guna mencegah bahkan adanya klaster dari pesta demokrasi tersebut.

Hal tersebut disampaikan politikus Gerindra yang juga Anggota Komisi II DPR Sodik Mudjahid menyikapi banyaknya calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan saat mendaftar di KPU.

"Protap harus dilakukan dengan resiko calon akan kehilangan beberapa tahapan pilkada," kata Sodik kepada wartawan, Selasa, (8/9).

Baca Juga:

96 Anggota Bawaslu Boyoali Positif COVID-19, Tahapan Pilkada Tetap Jalan

KPU, kata Sodik, juga harus siap bekerjasama dengan pemerintah daerah dan Kementerian Kesehatan untuk prioritas penanganan kesehatan calon kepala daerah.

"KPU harus siap aturan jika ada kejadian kasus semua calon gugur karena COVID-19," kata Sodik.

Sementara itu, Komunikolog Emrus Sihombing menilai, perlu ada kesepakatan antara partai politik sebagai pendukung dan pengusung calon kepala daerah, KPU dan Bawaslu untuk mencegah adanya kluster Pilkada.

"Agar kampanye terbuka dan kumpulan masa serta kerumunan dilarang," kata Emrus.

Kumpulan Massa saat pilkada
Kumpulan massa saat pilkada. (media sosial)

Kesepakatan tersebut, kata Emrus, di antaranya terkait kampanye hanya boleh diperkenankan dengan menggunakan media komunikasi saja.

Bawaslu mencatat selama dua hari pendaftaran peserta Pilkada 2020, terjadi 243 dugaan pelanggaran yang dilakukan bakal calon kepala daerah.

Rinciannya sebanyak 141 pelanggaran terjadi pada hari pertama, Jumat (4/9). Kemudian sebanyak 102 pelanggaran lainnya terjadi jelang penutupan pada Minggu (6/9).

Selain itu, tiga hari masa pendaftaran Pilkada 2020, KPU mencatat sebanyak 37 bakal calon kepala daerah positif terinfeksi COVID-19. Selain itu, 96 Anggota Bawaslu di daerah positif COVID-19. (Pon)

Baca Juga:

Menteri KP Edhy Prabowo Positif COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rakyat Pikirkan Pandemi, RUU HIP Dinilai Tidak Punya Urgensi
Indonesia
Rakyat Pikirkan Pandemi, RUU HIP Dinilai Tidak Punya Urgensi

Disaat situasi seperti ini, publik malah dikejutkan dengan rencana pembahasan RUU HIP yang kurang bersentuhan langsung dengan apa yang dihadapi masyarakat.

Awas, Investasi Bodong Semakin Marak
Indonesia
Awas, Investasi Bodong Semakin Marak

Tercatat sepanjang tahun 2019 OJK telah menutup sebanyak lebih dari 400 praktik investasi bodong dengan total kerugian berkisar antara Rp45 miliar.

Kisahkan Kudatuli, Sejarawan Singgung Menlu AS, Sutiyoso Hingga SBY
Indonesia
Kisahkan Kudatuli, Sejarawan Singgung Menlu AS, Sutiyoso Hingga SBY

Selain itu, ternyata ada aspek internasional melingkupi peristiwa tersebut

 Cerita Artidjo Alkostar Ditawari Suap: Anda Keluar atau Saya Suruh Tangkap
Indonesia
Cerita Artidjo Alkostar Ditawari Suap: Anda Keluar atau Saya Suruh Tangkap

"Saya bilang dengan pedas, saya terhina dengan saudara itu. Jangan dilanjutkan lagi, kalau dilanjutkan urusannya menjadi lain. Saya ancam," ungkap Artidjo.

KPK Periksa Eks Pejabat Mabes Polri Terkait Kasus Korupsi PT Dirgantara Indonesia
Indonesia
KPK Periksa Eks Pejabat Mabes Polri Terkait Kasus Korupsi PT Dirgantara Indonesia

Jenderal bintang dua itu bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk merampungkan berkas penyidikan tersangka mantan Direktur Utama (Dirut) PT DI, Budi Santoso.

Bertarung Lawan Calon Usungan PDIP, 5 Kader Jateng Dipecat Partai
Indonesia
Bertarung Lawan Calon Usungan PDIP, 5 Kader Jateng Dipecat Partai

Pemecatan lima kader PDIP sekaligus sebagai bentuk peringatan pada lainnya untuk tegak lurus menjalankan keputusan partai.

Hore! 2 Warga Bogor Sembuh dari COVID-19
Indonesia
Hore! 2 Warga Bogor Sembuh dari COVID-19

Pemkab Bogor mencatat ada 378 orang dalam pemantauan (ODP)

Din Syamsuddin: Radikalisme Terdapat di Setiap Lingkaran Umat Beragama di Dunia
Indonesia
Din Syamsuddin: Radikalisme Terdapat di Setiap Lingkaran Umat Beragama di Dunia

Isu radikalisme agar tidak tendensius menyasar ke umat Islam

Ketua Bawaslu Harap Gakkumdu Tegakkan Keadilan di Pilkada Serentak 2020
Indonesia
Ketua Bawaslu Harap Gakkumdu Tegakkan Keadilan di Pilkada Serentak 2020

Menurut dia, tidak ada artinya pilkada dilaksanakan jika tidak ada keadilan di dalamnya.

Keluarga Tahanan Mulai Datangi Rutan KPK
Indonesia
Keluarga Tahanan Mulai Datangi Rutan KPK

Pantauan MerahPutih.com di lokasi, keluarga tahanan sudah mulai mendatangi Rutan K4. Mereka membawa makanan hingga pakaian.