KPU dan Bawaslu Tidak Mandiri, Paslon Hingga Parpol Bisa Intervensi Anggota DKPP Didik Supriyanto (Humas DKPP)

Merahputih.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mengingatkan bahayanya penyelenggara pemilu yang tidak menjaga kemandirian dalam menyelenggarakan pemilihan umum.

Ketidakmandirian penyelenggara pemilu akan berdampak buruk pada proses hingga hasil pemilu atau pemilihan kepala daerah.

“Pada saat KPU dan Bawaslu tidak mandiri, maka bisa dipengaruhi dan diintervensi oleh peserta pasangan calon atau partai politik. Itu sangat berbahaya,” kata Anggota DKPP Didik Supriyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (28/8).

Baca Juga:

KPU Terapkan Aturan Baru Pilkada 2020, Apa Saja Isinya?

Ketidakmandirian penyelenggara pemilu dipastikan dampaknya akan merusak keaslian suara pemilih dalam pemilihan umum.

Lebih jauh lagi, ketidakmandirian akan bisa berujung pada manipulasi atau penggelembungan suara yang merugi peserta pemilu, bahkan lebih buruk lagi hal itu dapat menciptakan ketidakpercayaan pemilih terhadap penyelenggara dan proses demokrasi itu sendiri

Oleh karena itu penyelenggara pemilu benar-benar harus memegang teguh kode etik dan perilaku selama mereka mengemban amanah sebagai individu yang dipercaya menyelenggarakan pemilihan umum.

Ilustrasi TPS. (Foto: Antara)

Kode etik ini kata dia tentunya menjadi sarana untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat atau pemilih.

“Kode etik ini bisa menjaga integritas dan kemandirian penyelenggara pemilu. Maka bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat dengan mudah, tidak lagi dicurigai dan sebagainya,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua DKPP Muhammad juga telah mengingatkan bahwa hukum dan etika menjadi modal utama untuk pelaksanaan pemilu, penyelenggaraan yang saat ini ada di depan mata yakni Pilkada serentak 2020.

Baca Juga:

Lima Masukan Menkumham Soal RUU MK

Muhammad menegaskan rule of law dan rule of ethic harus bersinergi, tidak boleh saling berhadapan (dualisme), tetapi menjadi dualitas dan menjadi satu kesatuan.

“Dalam mengelola pilkada kita memerlukan aturan yang jelas dan konkret. Namun dalam perspektif hukum kita harus dilengkapi dengan rule of ethic, etika dan perilaku,” ujar Muhammad.

Etika dan perilaku menjadi alat kontrol termasuk dalam pelaksanaan Pilkada 2020. Tujuannya adalah untuk memastikan proses dan kualitas demokrasi berlangsung dengan cara-cara yang bermartabat. (Knu)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Akumindo: Kebijakan Anies Rugikan UMKM
Indonesia
Akumindo: Kebijakan Anies Rugikan UMKM

Ikhsan lebih setuju, jika pelaku rumah makan hanya diharuskan menaati protokol kesehatan

Eks Ketua Komisi I Buka-bukaan Soal Gatot Nurmantyo Diganti karena Film G30S
Indonesia
Eks Ketua Komisi I Buka-bukaan Soal Gatot Nurmantyo Diganti karena Film G30S

Nama mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo kembali menjadi sorotan.

Jokowi Bersyukur Indonesia Masuk Negara Berpenghasilan Menengah Atas
Indonesia
Jokowi Bersyukur Indonesia Masuk Negara Berpenghasilan Menengah Atas

Kenaikan status Indonesia dari negara berpendapatan menengah ke bawah menjadi negara berpendapatan menengah ke atas merupakan buah kerja keras pemerintah dan masyarakat dalam mendorong ekonomi.

Mensos Juliari: Jangan Pelihara Orang Miskin
Indonesia
Mensos Juliari: Jangan Pelihara Orang Miskin

Salah satu dari fokus program kesejahteraan sosial pada 2020 adalah penguatan program pemberdayaan sosial dalam penanggulangan kemiskinan.

Komnas HAM Akan Minta Keterangan Ahli Ungkap Kematian 6 Laskar FPI
Indonesia
Komnas HAM Akan Minta Keterangan Ahli Ungkap Kematian 6 Laskar FPI

Semoga minggu depan para ahli bisa menyesuaikan jadwalnya

DPR Tegur Kapolri karena Blunder Kapolda Sultra soal TKA Tiongkok
Indonesia
DPR Tegur Kapolri karena Blunder Kapolda Sultra soal TKA Tiongkok

Herman memantau betul terkait kegaduhan yang terjadi di tengah masyarakat pasca insiden kedatangan 49 TKA asal Tiongkok di Kendari beberapa hari lalu.

KPK Bakal Tindaklanjuti Dugaan Gratifikasi Politikus Demokrat M Nasir
Indonesia
KPK Bakal Tindaklanjuti Dugaan Gratifikasi Politikus Demokrat M Nasir

Bowo mengaku bahwa penerimaan uang itu saat mengemban tugas sebagai anggota Badan Anggaran

Banyaknya Pasien Meninggal Jawaban untuk Orang yang Meremehkan COVID-19
Indonesia
Banyaknya Pasien Meninggal Jawaban untuk Orang yang Meremehkan COVID-19

Peneliti utama vaksin COVID-19 Profesor Kusnandi Rusmil menanggapi pandangan beberapa orang yang meremehkan penyakit yang disebabkan SARS CoV-2 virus penyebab COVID-19.

WHO Umumkan Virus Corona sebagai Pandemi
Dunia
WHO Umumkan Virus Corona sebagai Pandemi

Status pandemi wabah virus corona tak mendorong lebih lagi tindakan global dalam penanganan yang selama ini berjalan.

Warga Yogyakarta dan Solo Segera Nikmati Layanan Commuter Line
Indonesia
Warga Yogyakarta dan Solo Segera Nikmati Layanan Commuter Line

Warga Kota Yogyakata dan Solo segera menikmati layanan Commuter Line seperti halnya masyarakat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).