KPU dan Bawaslu Diminta Umumkan Cakada yang Langgar Protokol Kesehatan Ilustrasi Pilkada serentak 2020. (ANTARA/HO/20)

MerahPutih.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus meminta KPU dan Bawaslu untuk mengumumkan nama-nama pasangan calon (Paslon) yang melanggar protokol kesehatan pada tahap pendafaran tanggal 4-6 September 2020.

Hal itu untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pemilih pada pencoblosan tanggal 9 Desember mendatang

“KPU dan Bawaslu harus berani mengumumkan Paslon yang melanggar ketentuan protokol. Pengumuman secara terbuka dengan menyebutkan keterangan Paslon pelanggar aturan. Itu bisa menjadi kampanye politik yang bisa menjadi bahan bagi publik dalam menentukan pilihan,” kata Lucius kepada wartawan di Jakarta, Rabu (9/9).

Baca Juga

Mendagri Minta Calon Kepala Daerah Tandatangani Pakta Integritas

Ia menilai tidak cukup hanya pengumuman dari Bawaslu bahwa ada 243 Paslon yang melanggar aturan protokol kesehatan. Nama-nama pelanggar harus dibuka ke publik agar para Paslon tersebut juga malu akibat perbuatannya.

“Masifnya pelanggaran menimbulkan pesimisme akan keberhasilan Pilkada 2020, baik sebagai hajatan demokrasi maupun sebagai bagian dari upaya pemerintah mengatasi pandemi,” jelas Lusius.

Peneliti Formappi Lucius Karus. Foto: MP/Asropih
Peneliti Formappi Lucius Karus. Foto: MP/Asropih

Lucius meminta masyarakat tak memilih calon kepala daerah yang melanggar protokol COVID-19 selama tahapan Pilkada 2020.

Tahapan pendaftaran calon kepala daerah pada 4-6 September lalu diwarnai dengan banyaknya pasangan yang melanggar protokol kesehatan.

Kondisi ini, kata dia, mencerminkan bagaimana sosok calon pemimpin suatu daerah dalam memimpin selama lima tahun. Mereka dinilai tega memanfaatkan rakyat sebagai komoditas politik.

Baca Juga

Kemendagri Diminta Kumpulkan Para Petahana yang Langgar Protokol Kesehatan

“Saya kira ini kegagalan pada para calon pemimpin kepala daerah. Untuk itu saya kira penting kepada pemilih agar jangan memilih pemimpin yang sejak awal sudah tidak peduli dengan rakyatnya sendiri,” katanya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kejaksaan Agung Terbakar, TransJakarta Lakukan Modifikasi Rute Blok M
Indonesia
Kejaksaan Agung Terbakar, TransJakarta Lakukan Modifikasi Rute Blok M

"TransJakarta akan melayani normal kembali hingga situasi kondusif dan lintasan dapat dilalui bus TransJakarta," ujar Nadia.

[HOAKS atau FAKTA]: Warga Negara Tiongkok Jadi Brimob
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Warga Negara Tiongkok Jadi Brimob

“Ini penampakan beberapa ORANG TIONGKOK berseragam BRIMOB/POLISI”.

Polrestabes Bandung Periksa 5 Polisi Terkait Video Bullying Ferdian Paleka
Indonesia
Polrestabes Bandung Periksa 5 Polisi Terkait Video Bullying Ferdian Paleka

"(Tahanan bawa hp) tidak boleh dong, makanya piket penjagaan diperiksa juga," kata Galih

Gibran Dapati Guru Dua Sekolah di Solo Tolak Vaksinasi Corona
Indonesia
Gibran Dapati Guru Dua Sekolah di Solo Tolak Vaksinasi Corona

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mendapati guru di dua sekolah menolak disuntik vaksin corona.

Mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Pilih Adik Jadi Calon Wagub
Indonesia
Mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf Pilih Adik Jadi Calon Wagub

Sejauh ini belum diketahui jadwal pasti pembahasan khusus tentang penetapan satu nama Cawagub itu oleh Majelis Tinggi partai.

Pemprov DKI Sebut Tak Ada Suap Pembuatan E-KTP Djoko Tjandra
Indonesia
Pemprov DKI Sebut Tak Ada Suap Pembuatan E-KTP Djoko Tjandra

Gubernur Anies Baswedan langsung menonaktifkan Lurah Grogol Selatan Asep Subahan karena dianggap penyalahgunaan kewenangan.

Buntut Pelarangan Mudik, Pengguna Jalan Tol Turun Drastis
Indonesia
Buntut Pelarangan Mudik, Pengguna Jalan Tol Turun Drastis

Penurunan angka ini tidak lepas dari langkah kepolisian yang menindak kendaraan ketika melanggar aturan, yakni bersikukuh mudik.

Bantu Belajar Siswa, PPSU Kelurahan Duri Pulo Urunan Berikan Wifi Gratis
Indonesia
Bantu Belajar Siswa, PPSU Kelurahan Duri Pulo Urunan Berikan Wifi Gratis

Para pahlawan orange ini berencana menularkan ide tersebut kepada PPSU di Keluarahan lain, agar banyak anak tak mampu tetap bisa ikut belajar daring.

 Kenaikan Iuran BPJS Harusnya 'Seizin' Rakyat
Indonesia
Kenaikan Iuran BPJS Harusnya 'Seizin' Rakyat

"Karena itu, BPJS harus bertanya kepada kepada masyarakat jika ingin menaikkan iuran. Tidak boleh seenaknya menaikkan secara sepihak," tegasnya.

Jelang Pilpres AS, Dubes RI: Indonesia dan Amerika Miliki Prinsip yang Sama
Indonesia
Jelang Pilpres AS, Dubes RI: Indonesia dan Amerika Miliki Prinsip yang Sama

Dubes bahwa kedua negara akan tetap memiliki hubungan yang erat karena memiliki nilai-nilai kebangsaan yang sama.