KPU Bolehkan Kampanye Terbuka, Dihadiri Secara Fisik Maksimal 100 Orang Ketua KPU Arief Budiman. Foto: MP/Asropih

Merahputih.com - Ketua KPU, Arief Budiman memperbolehkan peserta Pilkada 2020 melakukan kampanye terbuka pada masa pandemi COVID-19 dengan jumlah yang hadir maksimal 100 orang.

"Kampanye yang dihadiri secara fisik oleh peserta dibatasi paling banyak 100 orang," kata Arief Budiman dalam konferensi pers secara virtual dari Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (8/9).

Arief menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo dengan tema "Lanjutan Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak" melalui video conference.

Baca Juga

Wahyu Setiawan Pakai Uang Suap Rp40 Juta untuk Karaoke Bareng Politisi PDIP

Ia menjelaskan bahwa rapat umum hanya dua kali dalam pemilihan gubernurr dan satu kali untuk pemilihan bupati dan wali kota. Selebihnya, kehadiran peserta kampanye dapat dilakukan secara daring.

"Untuk pertemuan terbatas, yaitu kampanye dalam bentuk kegiatan pertemuan terbatas atau dialog dibatasi 50 orang yang bisa hadir secara fisik, selebihnya dapat dilakukan secara daring," beber dia.

Selain itu, untuk kegiatan debat publik dalam satu ruangan debat publik juga dibatasi maksimal 50 orang.

"Jadi, kalau ada dua pasangan calon, data maksimal 50 orang itu harus dibagi untuk dua kontestan. Kalau ada tiga pasangan, kemudian yang 50 orang tadi dibagi untuk tiga kontestan, begitu seterusnya," ucap dia.

Aturan itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada bahwa rapat umum tetap menjadi bentuk kampanye para kontestan.

Undang-undang ini tidak membatalkan bentuk kampanye itu. Maka, KPU tidak bisa menghilangkan metode kampanye yang sudah ditetapkan UU, tetapi pihaknya mengatur dengan mematuhi protokol kesehatan.

"Itulah mengapa rapat umum kami atur, bahkan seluruh kegiatan kampanye ada ketentuan awal agar dilakukan secara daring," katanya.

Ketua KPU Pusat Arief Budiman (Foto: MP/Asropih)
Ketua KPU Pusat Arief Budiman (Foto: MP/Asropih)

Bila tidak bisa dilakukan secara daring, pertemuan fisik diatur dengan protokol kesehatan agar semaksimal mungkin tidak menimbulkan penyebaran COVID-19.

Namun, menurut dia, hal tersebut juga membutuhkan kepatuhan pihak penyelenggara, peserta pemilu, dan pemilih.

Menurut data KPU, masing-masing daerah juga bervariasi dalam jumlah pasangan calonnya.

"Paling sedikit hanya satu pasangan calon yang terdapat di 28 daerah atau biasa disebut pasangan calon tunggal. Paling banyak itu ada lima bakal pasangan calon yang ada di 11 daerah. Selebihnya, terdistribusi ke daerah-daerah yang ada 2—4 bakal pasangan calon," kata Arief.

Masa kampanye akan berlangsung pada 26 September sampai 5 Desember 2020 atau selama 71 hari.

Dalam acara yang bagaimana dikutip Antara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa pihaknya sudah mengidentifikasi petahana yang melakukan pelanggaran PKPU untuk mencegah penyebacaran COVID-19.

Ia lantas menyebutkan kasus di Bulukumba (Sulawesi Selatan) dan Pohuwato (Gorontalo) ada konser dan segala macam.

"Pada saat itu mereka cuti 71 hari dan menurut aturan pengganti dapat dijabat dari provinsi dan Kemendagri, saya berpikir untuk menunjuk pjs. dari Kemendagri jadi bukan dari daerah. Akan tetapi, pusat supaya mengendalikan kampanye sesuai dengan protokol COVID-19," kata Tito.

Baca Juga:

Muncul Petisi Tunda Pilkada Demi Kesehatan dan Keselamatan Publik

Arahan utama Presiden Jokowi dalam pelaksanaan Pilkada 2020, menurut Tito, tetap untuk menjaga protokol kesehatan.

"Arahan utama kesehatan yang utama dan pilkada ini tetap dijalankan dahulu sambil perkuat protokol dan koordinasi semua stakholder sehingga tidak terjadi pengumpulan massa seperti di luar aturan KPU," kata Tito. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
WHO: Pencabutan Dini Pembatasan COVID-19 Sebabkan Kebangkitan yang Mematikan
Indonesia
WHO: Pencabutan Dini Pembatasan COVID-19 Sebabkan Kebangkitan yang Mematikan

Beberapa kota di dunia mulai melonggarkan karantina wilayah

BMKG Peringatkan Potensi Karhutla Sepekan Kedepan di Pulau Jawa
Indonesia
BMKG Peringatkan Potensi Karhutla Sepekan Kedepan di Pulau Jawa

Analisa dan prediksi BMKG terkait potensi kebakaran hutan dan lahan sangat dinamis karena yang dilihat adalah faktor meteorologi

Ravio: Kalian Tidak Bisa Menangkap Saya di Mobil Diplomasi
Indonesia
Ravio: Kalian Tidak Bisa Menangkap Saya di Mobil Diplomasi

RPA menjadi saksi karena tim penyidik masih memerlukan keterangan lain

Diperiksa Polisi, Fahira Idris Bawa Bukti Foto 'Joker' Anies
Indonesia
Diperiksa Polisi, Fahira Idris Bawa Bukti Foto 'Joker' Anies

"Barang bukti berupa print out postingan saudara AA (Ade Armando)," ungkapnya

Wacana Relaksasi PSBB, Bamsoet: Jangan Terburu-buru, Dengar Dulu Para Kepala Daerah
Indonesia
Wacana Relaksasi PSBB, Bamsoet: Jangan Terburu-buru, Dengar Dulu Para Kepala Daerah

Bamsoet menilai sebelum kecepatan penularan COVID-19 bisa dikendalikan dengan pembatasan sosial, relaksasi PSBB sebaiknya jangan dulu dilakukan.

Gerindra DKI Desak Anies Segera Cairkan Insentif Tenaga Medis
Indonesia
Gerindra DKI Desak Anies Segera Cairkan Insentif Tenaga Medis

Pemprov DKI tidak boleh menahan insentif untuk tenaga medis dan dokter

Penyelenggaraan Umrah Kini Bebas PPN 1 Persen Lho
Indonesia
Penyelenggaraan Umrah Kini Bebas PPN 1 Persen Lho

Proses ini berjalan secara sinergis dalam rangka pelayanan dan perlindungan agar jamaah dapat tenang melaksanakan ibadah

PSI Minta Anies Libatkan TNI Polri Awasi Protokol Kesehatan di Pasar
Indonesia
PSI Minta Anies Libatkan TNI Polri Awasi Protokol Kesehatan di Pasar

Pelibatan aparat penegak hukum itu diminta PSI, lanjut Eneng, karena lingkungan pasar tidak diikuti dengan pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat.

Kawasan Pasar Tanah Abang Mulai Ramai, Polisi Bakal Lakukan Penindakan
Indonesia
Kawasan Pasar Tanah Abang Mulai Ramai, Polisi Bakal Lakukan Penindakan

Warga DKI Jakarta tetap ramai memadati Pasar Tanah Abang seminggu menjelang Lebaran.