KPU Bolehkan Kampanye Terbuka, Dihadiri Secara Fisik Maksimal 100 Orang Ketua KPU Arief Budiman. Foto: MP/Asropih

Merahputih.com - Ketua KPU, Arief Budiman memperbolehkan peserta Pilkada 2020 melakukan kampanye terbuka pada masa pandemi COVID-19 dengan jumlah yang hadir maksimal 100 orang.

"Kampanye yang dihadiri secara fisik oleh peserta dibatasi paling banyak 100 orang," kata Arief Budiman dalam konferensi pers secara virtual dari Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (8/9).

Arief menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo dengan tema "Lanjutan Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak" melalui video conference.

Baca Juga

Wahyu Setiawan Pakai Uang Suap Rp40 Juta untuk Karaoke Bareng Politisi PDIP

Ia menjelaskan bahwa rapat umum hanya dua kali dalam pemilihan gubernurr dan satu kali untuk pemilihan bupati dan wali kota. Selebihnya, kehadiran peserta kampanye dapat dilakukan secara daring.

"Untuk pertemuan terbatas, yaitu kampanye dalam bentuk kegiatan pertemuan terbatas atau dialog dibatasi 50 orang yang bisa hadir secara fisik, selebihnya dapat dilakukan secara daring," beber dia.

Selain itu, untuk kegiatan debat publik dalam satu ruangan debat publik juga dibatasi maksimal 50 orang.

"Jadi, kalau ada dua pasangan calon, data maksimal 50 orang itu harus dibagi untuk dua kontestan. Kalau ada tiga pasangan, kemudian yang 50 orang tadi dibagi untuk tiga kontestan, begitu seterusnya," ucap dia.

Aturan itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada bahwa rapat umum tetap menjadi bentuk kampanye para kontestan.

Undang-undang ini tidak membatalkan bentuk kampanye itu. Maka, KPU tidak bisa menghilangkan metode kampanye yang sudah ditetapkan UU, tetapi pihaknya mengatur dengan mematuhi protokol kesehatan.

"Itulah mengapa rapat umum kami atur, bahkan seluruh kegiatan kampanye ada ketentuan awal agar dilakukan secara daring," katanya.

Ketua KPU Pusat Arief Budiman (Foto: MP/Asropih)
Ketua KPU Pusat Arief Budiman (Foto: MP/Asropih)

Bila tidak bisa dilakukan secara daring, pertemuan fisik diatur dengan protokol kesehatan agar semaksimal mungkin tidak menimbulkan penyebaran COVID-19.

Namun, menurut dia, hal tersebut juga membutuhkan kepatuhan pihak penyelenggara, peserta pemilu, dan pemilih.

Menurut data KPU, masing-masing daerah juga bervariasi dalam jumlah pasangan calonnya.

"Paling sedikit hanya satu pasangan calon yang terdapat di 28 daerah atau biasa disebut pasangan calon tunggal. Paling banyak itu ada lima bakal pasangan calon yang ada di 11 daerah. Selebihnya, terdistribusi ke daerah-daerah yang ada 2—4 bakal pasangan calon," kata Arief.

Masa kampanye akan berlangsung pada 26 September sampai 5 Desember 2020 atau selama 71 hari.

Dalam acara yang bagaimana dikutip Antara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan bahwa pihaknya sudah mengidentifikasi petahana yang melakukan pelanggaran PKPU untuk mencegah penyebacaran COVID-19.

Ia lantas menyebutkan kasus di Bulukumba (Sulawesi Selatan) dan Pohuwato (Gorontalo) ada konser dan segala macam.

"Pada saat itu mereka cuti 71 hari dan menurut aturan pengganti dapat dijabat dari provinsi dan Kemendagri, saya berpikir untuk menunjuk pjs. dari Kemendagri jadi bukan dari daerah. Akan tetapi, pusat supaya mengendalikan kampanye sesuai dengan protokol COVID-19," kata Tito.

Baca Juga:

Muncul Petisi Tunda Pilkada Demi Kesehatan dan Keselamatan Publik

Arahan utama Presiden Jokowi dalam pelaksanaan Pilkada 2020, menurut Tito, tetap untuk menjaga protokol kesehatan.

"Arahan utama kesehatan yang utama dan pilkada ini tetap dijalankan dahulu sambil perkuat protokol dan koordinasi semua stakholder sehingga tidak terjadi pengumpulan massa seperti di luar aturan KPU," kata Tito. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Desak Polri Proses Kasus Dugaan Pemalsuan Label SNI
Indonesia
DPR Desak Polri Proses Kasus Dugaan Pemalsuan Label SNI

Menurutnya, penyidik Polri perlu bersikap transparan agar masyarakat, khususnya pelapor memperoleh hak keadilannya.

Kalah di PK, Anies Diminta MA Lanjutkan Izin Reklamasi Pulau G
Indonesia
Kalah di PK, Anies Diminta MA Lanjutkan Izin Reklamasi Pulau G

Mahkamah Agung (MA) meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk melanjutkan izin Reklamasi Pulau G.

PKB: Penghentian Revisi UU Pemilu Bukan Buat Mudahkan Jalan Gibran di 2024
Indonesia
PKB: Penghentian Revisi UU Pemilu Bukan Buat Mudahkan Jalan Gibran di 2024

Keputusan ini sama sekali tidak ada agenda kepentingan politik personal seperti yang dispekulasikan itu," kata Luqman Hakim.

ICW Sebut Misi Pimpinan KPK Singkirkan Pegawai Kritis dan Berintegritas Berhasil
Indonesia
ICW Sebut Misi Pimpinan KPK Singkirkan Pegawai Kritis dan Berintegritas Berhasil

Tindakan dan keputusan pimpinan KPK telah melanggar hukum. Sebab, melandaskan hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang hingga kini menjadi perdebatan sebagai dasar penonaktifan pegawai.

Hasrat Lahirnya Partai Emas Terkuak di Hari Ulang Tahun Jokowi
Indonesia
Hasrat Lahirnya Partai Emas Terkuak di Hari Ulang Tahun Jokowi

Wanita Emas memilih gambar kepala macan untuk lambang Partai Emas.

Pemkab Gunung Kidul Izinkan Belajar Tatap Muka Pekan ini
Indonesia
Pemkab Gunung Kidul Izinkan Belajar Tatap Muka Pekan ini

Pembelajaran tatap muka diawali pelajar kelas VI SD dan kelas IX SMP

Mudik Dilarang, Kendaraan Pekerja di Surabaya Dikasih Stiker Khusus
Indonesia
Mudik Dilarang, Kendaraan Pekerja di Surabaya Dikasih Stiker Khusus

Untuk pegawai swasta dari luar rayon yang hendak keluar-masuk di Surabaya wajib membawa surat tugas, minimal ID Card atau KTP.

Menkes Minta Tenaga Kesehatan Segera Ikut Vaksinasi
Indonesia
Menkes Minta Tenaga Kesehatan Segera Ikut Vaksinasi

Supaya penularan COVID-19 bisa segera dikendalikan, masyarakat harus disiplin menjalankan protokol kesehatan

DPRD DKI Setuju Sekolah Kembali Dibuka
Indonesia
DPRD DKI Setuju Sekolah Kembali Dibuka

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani mengapresiasi, rencana ini.