KPU Beri Jawaban untuk 6 dari 126 Perkara Pilkada di MK Hakim Konstitusi Arief Hidayat memimpin sidang panel pendahuluan perselisihan hasil pemilihan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan dan Bupati Ogan Komering Ulu Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta,

MerahPutih.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mendengar jawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan keterangan pihak terkait serta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk enam permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa.

Untuk Selasa, pemeriksaan hanya dilakukan Panel 3 yang diketuai Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan didampingi Saldi Isra serta Manahan MP Sitompul.

Baca Juga:

Konflik dan Gugatan di Pilkada Serentak Saat Pandemi COVID-19

Perkara yang diperiksa adalah sengketa hasil Pilkada Kepulauan Sula, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Manado dan Boolang Mongondow Timur (2 perkara).

Total hingga kini Mahkamah Konstitusi telah menggelar sidang lanjutan untuk 126 perkara sengketa hasil pilkada dari 132 permohonan yang diregistrasi. Sebanyak enam permohonan tidak diperiksa karena pemohon atau kuasanya tidak hadir dalam sidang (2) dan permohonan ditarik (4).

MK
Gedung MK. (Foto: Antara)

Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan sebelumnya, agenda sidang adalah penyampaian pokok-pokok permohonan oleh permohon, pengesahan alat bukti dan penetapan pihak terkait.

Kemudian dalam sidang lanjutan, KPU memberikan jawaban atas dalil-dalil pemohon dan pihak terkait serta Bawaslu memberikan keterangan terkait dalil yang disampaikan pemohon.

Mahkamah Konstitusi dilansir Antara, memiliki waktu 45 hari untuk memeriksa dan memutus perkara sejak permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah diregistrasi pada 18 Januari 2021.

Putusan sela diagendakan digelar pada 15-16 Februari 2021, sementara perkara yang lanjut ke sidang berikutnya akan diperiksa pada 19 Februari-18 Maret 2021 dan diputus pada 19-24 Maret 2021. (*)

Baca Juga:

MK Lanjutkan Sidang Sengketa Pilkada, Hakim Konstitusi Ingatkan Pakai Masker

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Desa di Gorontalo ini Dapat Penghargaan Karena Dianggap Paling Toleran dan Bebas Radikalisme
Indonesia
Desa di Gorontalo ini Dapat Penghargaan Karena Dianggap Paling Toleran dan Bebas Radikalisme

Sejak awal tahun 2020, Desa Banuroja telah dicanangkan sebagai desa praktek toleransi multi etnis

 Pandemi Corona Diklaim Tak Mampu Kembalikan Kehidupan Normal Seperti Sedia Kala
Indonesia
Pandemi Corona Diklaim Tak Mampu Kembalikan Kehidupan Normal Seperti Sedia Kala

"Kita harus membuat paradigma baru, kita harus mengubah kebiasaan-kebiasaan kita menuju ke kebiasaan yang baru," ujar Yuri

Pandemi COVID-19 Bikin ASN Ubah Perilaku
Indonesia
Pandemi COVID-19 Bikin ASN Ubah Perilaku

Pandemi memaksa pemerintah untuk kreatif dan melakukan efisiensi anggaran dari berbagai sumber tanpa harus mengurangi produktivitas walaupun pemerintah juga memberlakukan skema work from home.

Pintu Air Pasar Ikan Jakut Berstatus Siaga II
Indonesia
Pintu Air Pasar Ikan Jakut Berstatus Siaga II

Hingga pukul 02.00 WIB, ketinggian muka air naik lagi menjadi 192 cm, status Pintu Air Pasar Ikan masih waspada Siaga III

Eks Sekretaris MA Nurhadi Diduga Pukul Petugas Rutan KPK
Indonesia
Eks Sekretaris MA Nurhadi Diduga Pukul Petugas Rutan KPK

Eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi Abdurachman diduga melakukan pemukulan terhadap petugas rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK).

 Pemprov DKI Koordinasi Daerah Penyangga Terkait Larangan Mudik
Indonesia
Pemprov DKI Koordinasi Daerah Penyangga Terkait Larangan Mudik

Sedangkan di Kota Depok, posko dibangun di Jalan Raya Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Perbatasan dengan Kota Tangerang, posko dibangun di Jalan Daan Mogot, Kalideres, Jakarta Barat.

Densus 88 Buru Tiga DPO Terduga Teroris Pembuatan Bom Jakarta
Indonesia
Densus 88 Buru Tiga DPO Terduga Teroris Pembuatan Bom Jakarta

Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror memburu tiga buronan \terduga teroris yang terlibat dalam pembuatan bom.

Meski Kasus Meningkat, Sumatera Barat Tak Akan Perpanjang PSBB
Indonesia
Meski Kasus Meningkat, Sumatera Barat Tak Akan Perpanjang PSBB

Sumbar tidak berencana menerapkan PSBB lagi meski dalam beberapa hari terakhir jumlah kasus COVID-19 mengalami peningkatan.

Komnas HAM: Fungsi TNI Sangat Penting Dalam Menjaga Pertahanan Negara
Indonesia
Komnas HAM: Fungsi TNI Sangat Penting Dalam Menjaga Pertahanan Negara

Banyak yang tidak menyadarinya namun itu sudah sejak dulu dilakukan

PPDB DKI Jakarta Dinilai Tak Adil, Kantor Mendikbud Nadiem Digeruduk Orang Tua Murid
Indonesia
PPDB DKI Jakarta Dinilai Tak Adil, Kantor Mendikbud Nadiem Digeruduk Orang Tua Murid

Massa mempermasalahkan syarat PPDB DKI Jakarta yang menyatakan umur dalam zonasi PPDB DKI Jakarta.