KPU-Bawaslu Seia Sekata Sukseskan Pilkada Ditengah Pandemi Corona Komisioner KPU Viryan Azis (Foto: antaranews)

Merahputih.com - Penyelenggara pemilu harus bergotong royong menghadapi tantangan dan resiko Pilkada 2020 pada 9 Desember nanti. Baik Bawaslu atau KPU setuju bakal bekerja keras mengingat pesta demokrasi kali ini dilaksanakan kala pandemi COVID-19 menyerang Indonesia.

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyatakan, tantangan Bawaslu akan terlihat dalam mengawasi dan menindak suatu pelanggaran pemilihan.

Baca Juga:

Mendagri Tito Beri Jaminan Pilkada Serentak Digelar Desember 2020

Afif mengambil contoh sistem pengawas pemilu (siwaslu) yang biasanya hanya digunakan hari H, nantinya akan dilakukan untuk semua form pengawasan.

"Sekarang semua tahapan kita akan jadikan online tantangannya memang di jaringan ada yang bagus dan tidak. Kita sedang siapkan skenarionya," ucapnya kepada wartawan, Rabu (3/6)

Sedangkan untuk penanganan dugaan pelanggaran, Afif melihat tantangannya berada ketika permintaan keterangan pelapor yang akan dilakukan dalam persidangan berbasis daring.

Ilustrasi - Warga melintas di depan mural bertema pemilihan umum di kawasan Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Kamis (7-5-2020). ANTARA FOTO/Fauzan/aww.

Hal ini tengah menjadi pembahasan dengan KPU terkait penindakan pelanggaran di lapangan beserta pembuktiannya. Pasalnya, Afif tidak memungkiri rezim pemilu landasannya tetap hukum.

"Butuh percepatan, sementara proses Pilkada waktunya sangat sempit untuk penanganan pelanggaran. Ini tantangan kita maka tahapan dan kepastian menjadi kunci apakah suatu perkara jika dilaporkan bisa ditindaklanjuti atau tidak," ungkap Mantan Koordinator Nasional JPPR itu.

Komisioner KPU Viryan Azis menambahkan risiko KPU yang akan dihadapi saat Pilkada 2020 mendatang. Pertama dari aspek politis. Aspek ini sudah terselesaikan dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dan Pemerintah yang diwakili Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Berikutnya risiko teknis, Viryan menyatakan pola hubungan koordinasi yang intim harus terjalin antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Gugus Tugas (Gugas). Sama halnya dengan Bawaslu, Viryan melihat penyelenggara memiliki resiko keuangan tidak semata-mata dalam pengadaan namun pengelolaan dan pertanggungjawaban.

Baca Juga:

DPD Pertanyakan Kengototan Pemerintah Nekat Gelar Pilkada 9 Desember 2020

Selanjutnya Viryan mengatakan, ada risiko hukum yang melandasi pelaksanaan Pilkada 2020 yaitu Perppu Nomor 2 Tahun 2020. Adapula risiko informasi yang erat kaitannya dalam teknis pelaksanaan, untuk melakukan diseminasi yang memadai, efektif, sosialisasi, edukasi serta terjamin terkonfirmasi kepada mitra penyelenggara.

"Informasi mesti terjamin terkonfirmasi kepada mitra penyelenggara yaitu teman-teman Bawaslu dan DKPP bukan hanya di pusat tapi berjenjang sampai kabupaten/kota, kecamatan desa dan kelurahan," pungkas Viryan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tiba di Indonesia, 10 Ribu Orang Jalani Karantina di Hotel
Indonesia
Tiba di Indonesia, 10 Ribu Orang Jalani Karantina di Hotel

Ketentuan karantina penumpang internasional yang tiba di Indonesia tercantum di dalam Addendum Surat Edaran Nomor 03/2020 dan SE Nomor 04/2020.

Polda Metro Amankan 36 Bus Antar Kota Pelanggar Trayek Saat PPKM Darurat
Indonesia
Legislator Minta PPKM Darurat Jangan Susahkan Rakyat Kecil
Indonesia
Legislator Minta PPKM Darurat Jangan Susahkan Rakyat Kecil

Kebijakan PPKM yang sudah tepat ini jangan sampai membuat rakyat kecil susah.

Gibran Menang Pilwakot Solo, KPU Solo Bongkar 1.231 Kotak Suara
Indonesia
Gibran Menang Pilwakot Solo, KPU Solo Bongkar 1.231 Kotak Suara

Usai Pilwakot tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, pembukaan dan pembongkaran 1.231 kotak suara Pilwalkot Solo yang disimpan di gudang.

Kritik Telegram Kapolri, Ketua Jurnalis Jakpus Minta Polisi Berbenah Bukan Ngurusin Pers
Indonesia
Kritik Telegram Kapolri, Ketua Jurnalis Jakpus Minta Polisi Berbenah Bukan Ngurusin Pers

"Harusnya Polisi berbenah menjadi lebih baik, transparan, profesional dan humanis. Bukan malah mengurusi soal teknis peliputan pers yang saat ini sudah baik," jelas Bagja.

Jelang Lebaran, Pemkot Bandung Bagikan Paket Sembako Subsidi
Indonesia
Jelang Lebaran, Pemkot Bandung Bagikan Paket Sembako Subsidi

Isi paket kebutuhan pokok terdiri dari beras sebanyak 5 Kg, gula pasir (2 Kg), minyak goreng (2 liter), tepung terigu (1 Kg), dan kornet sapi (1 kaleng).

KPK Perpanjang Penahanan Sejumlah Tersangka Korupsi PT DI
Indonesia
KPK Perpanjang Penahanan Sejumlah Tersangka Korupsi PT DI

KPK memperpanjang penahanan tiga tersangka kasus dugaan korupsi penjualan dan pemasaran PT Dirgantara Indonesia (DI).

Polisi Klaim Kantongi Bukti Pidana Pentolan KAMI
Indonesia
Polisi Klaim Kantongi Bukti Pidana Pentolan KAMI

Mabes Polri meyakini bisa membuktikan keterlibatan 9 aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Medan dan Jakarta.

Ketua DPRD DKI Minta PSBB Ketat Dilanjutkan jika Kasus COVID-19 Tinggi
Indonesia
Ketua DPRD DKI Minta PSBB Ketat Dilanjutkan jika Kasus COVID-19 Tinggi

Pemprov harus menambah kembali waktu pemberlakuan PSBB ketat jika kasus COVID-19 tak mengalami tren menurun dan bahkan terus melonjak.

KPK Sita Dokumen Bansos di Rumah Pribadi Mensos Juliari
Indonesia
KPK Sita Dokumen Bansos di Rumah Pribadi Mensos Juliari

KPK telah menetapkan Menteri Sosial Juliari P Batubara serta dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai tersangka.