KPU-Bawaslu Seia Sekata Sukseskan Pilkada Ditengah Pandemi Corona Komisioner KPU Viryan Azis (Foto: antaranews)

Merahputih.com - Penyelenggara pemilu harus bergotong royong menghadapi tantangan dan resiko Pilkada 2020 pada 9 Desember nanti. Baik Bawaslu atau KPU setuju bakal bekerja keras mengingat pesta demokrasi kali ini dilaksanakan kala pandemi COVID-19 menyerang Indonesia.

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menyatakan, tantangan Bawaslu akan terlihat dalam mengawasi dan menindak suatu pelanggaran pemilihan.

Baca Juga:

Mendagri Tito Beri Jaminan Pilkada Serentak Digelar Desember 2020

Afif mengambil contoh sistem pengawas pemilu (siwaslu) yang biasanya hanya digunakan hari H, nantinya akan dilakukan untuk semua form pengawasan.

"Sekarang semua tahapan kita akan jadikan online tantangannya memang di jaringan ada yang bagus dan tidak. Kita sedang siapkan skenarionya," ucapnya kepada wartawan, Rabu (3/6)

Sedangkan untuk penanganan dugaan pelanggaran, Afif melihat tantangannya berada ketika permintaan keterangan pelapor yang akan dilakukan dalam persidangan berbasis daring.

Ilustrasi - Warga melintas di depan mural bertema pemilihan umum di kawasan Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Kamis (7-5-2020). ANTARA FOTO/Fauzan/aww.

Hal ini tengah menjadi pembahasan dengan KPU terkait penindakan pelanggaran di lapangan beserta pembuktiannya. Pasalnya, Afif tidak memungkiri rezim pemilu landasannya tetap hukum.

"Butuh percepatan, sementara proses Pilkada waktunya sangat sempit untuk penanganan pelanggaran. Ini tantangan kita maka tahapan dan kepastian menjadi kunci apakah suatu perkara jika dilaporkan bisa ditindaklanjuti atau tidak," ungkap Mantan Koordinator Nasional JPPR itu.

Komisioner KPU Viryan Azis menambahkan risiko KPU yang akan dihadapi saat Pilkada 2020 mendatang. Pertama dari aspek politis. Aspek ini sudah terselesaikan dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI dan Pemerintah yang diwakili Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Berikutnya risiko teknis, Viryan menyatakan pola hubungan koordinasi yang intim harus terjalin antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Gugus Tugas (Gugas). Sama halnya dengan Bawaslu, Viryan melihat penyelenggara memiliki resiko keuangan tidak semata-mata dalam pengadaan namun pengelolaan dan pertanggungjawaban.

Baca Juga:

DPD Pertanyakan Kengototan Pemerintah Nekat Gelar Pilkada 9 Desember 2020

Selanjutnya Viryan mengatakan, ada risiko hukum yang melandasi pelaksanaan Pilkada 2020 yaitu Perppu Nomor 2 Tahun 2020. Adapula risiko informasi yang erat kaitannya dalam teknis pelaksanaan, untuk melakukan diseminasi yang memadai, efektif, sosialisasi, edukasi serta terjamin terkonfirmasi kepada mitra penyelenggara.

"Informasi mesti terjamin terkonfirmasi kepada mitra penyelenggara yaitu teman-teman Bawaslu dan DKPP bukan hanya di pusat tapi berjenjang sampai kabupaten/kota, kecamatan desa dan kelurahan," pungkas Viryan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemerintah Saling Jegal, Posisi Indonesia Jadi Paling Buruk
Indonesia
Pemerintah Saling Jegal, Posisi Indonesia Jadi Paling Buruk

Indonesia sekarang sudah pada urutan terburuk keempat dari bawah dalam penanggulangan COVID

Megawati Terima Gibran dan FX Hadi Rudyatmo di Teuku Umar
Indonesia
Megawati Terima Gibran dan FX Hadi Rudyatmo di Teuku Umar

Gibran hadir di kediaman Megawati dengan didampingi Ketua DPC PDIP Kota Solo yang juga Wali Kota FX Hadi Rudyatmo.

Abu Janda Dipolisikan atas Dugaan Penyebaran SARA
Indonesia
Abu Janda Dipolisikan atas Dugaan Penyebaran SARA

Dewan Pimpinan Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) melaporkan Permadi Arya alias Abu Janda ke Bareskrim Polri.

Update Corona di DKI Kamis (4/6): 7.601 Positif, 2.608 Orang Sembuh
Indonesia
Update Corona di DKI Kamis (4/6): 7.601 Positif, 2.608 Orang Sembuh

Ada 1.670 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 2.793 orang melakukan isolasi mandiri di rumah.

Positivity Rate Capai 10 Persen, Pimpinan DPRD DKI Minta Anies Kunci Lagi Jakarta
Indonesia
Positivity Rate Capai 10 Persen, Pimpinan DPRD DKI Minta Anies Kunci Lagi Jakarta

Peningkatan kasus COVID-19 lantaran Pemprov DKI lemah dalam melakukan pengawasan masa PSBB transisi.

Indonesia Bisa Gelar Pilkada Saat Pandemi Jika Contoh Korea
Indonesia
Indonesia Bisa Gelar Pilkada Saat Pandemi Jika Contoh Korea

Bencana wabah pandemi non alam seperti COVID-19 dapat diantisipasi dengan protokol kesehatan yang ketat

Ridwan Kamil Sambut Baik Bantuan Alat PCR dari Kedubes Amerika Serikat
Indonesia
Ridwan Kamil Sambut Baik Bantuan Alat PCR dari Kedubes Amerika Serikat

“Kami butuh suplay alat PCR dalam jumlah besar. Bukan saja untuk orang yang terduga COVID-19, tapi juga untum membuka kembali ekonomi,“ kata Kang Emil.

PAN Berharap Kemelut Penjualan Saham Miras DKI Selesai Tahun Ini
Indonesia
PAN Berharap Kemelut Penjualan Saham Miras DKI Selesai Tahun Ini

Fraksi PAN DPRD DKI berharap kemelut pelepasan saham bir Pemprov sebesar 26,25 persen di PT Delta Djakarta dapat diselesaikan pada tahun ini.

[HOAKS atau FAKTA]: Luhut Positif Terpapar COVID-19
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Luhut Positif Terpapar COVID-19

Ternyata Opung tidak pernah jauh2 dari hal-hal yg Positif…..

[HOAKS atau FAKTA]: Viral Orang Mirip Anies Berendam di Sungai Sampah
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Viral Orang Mirip Anies Berendam di Sungai Sampah

Beredar postingan dari akun Facebook Agus Giro Bertho berupa sebuah foto Anies Baswedan berendam di sebuah sungai yang penuh sampah.