KPU-Bawaslu Didorong Bikin Kesepakatan dengan MA dan MK Terkait Sengketa Pemilu Ilustrasi: Pilkada Tangsel. (Foto: Rizki Fitrianto)

Merahputih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) didorong membuat kesepakatan dengan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) agar penanganan sengketa Pemilu 2024 tidak berlarut-larut.

"Sehingga akan menyebabkan terjadi himpitan berbagai tahapan. Kita inginkan jangan sampai antara pelaksanaan pileg, pilpres berhimpitan dengan pelaksanaan pilkada," kata Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus dalam keterangannya, Jumat (15/10).

Baca Juga:

Bawaslu Berikan 4 Rekomendasi Buat Pemilu dan Pilkada 2024

Hal itu dikatakannya terkait usulan pemerintah yang mengusulkan jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan pada 15 Mei. Usulan tersebut dikhawatirkan akan semakin mempersingkat tahapan Pilkada 2024 yang hari pencoblosannya dilakukan pada November.

Kesepakatan antara pemerintah, penyelenggara pemilu, serta MA dan MK itu seperti bentuk perkara yang bisa di ajukan ke MA dan MK, namun tetap mempertimbangkan bahwa peradilan tidak boleh menolak permohonan.

/media/fb/c1/d3/fbc1d328c72cf809bb14d7fb31b0e9ee.jpg

"Dalam hal ini perlu dibuat kesepakatan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan sengketa kepemiluan, apakah pileg, pilpres, dan pilkada harus jelas apa bentuk dari perkara yang boleh masuk dan berapa lama perkara itu dilangsungkan," beber dia.

Menurut dia memang sampai saat ini belum ada pembicaraan mengenai pertemuan antara MA, MK dengan penyelenggara pemilu.

Baca Juga:

Aturan Disiplin ASN, Mudahkan Bawaslu Pantau Netralitas di Pemilu dan Pilkada

Namun, dia memastikan Komisi II DPR RI akan memfasilitasi pertemuan itu usai masa reses yang selesai pada akhir bulan Oktober 2021.

"Jadi mungkin setelah reses, DPR bersama pemerintah dan penyelenggara diharapkan bisa duduk bersama dengan MK dan MA untuk membuat kesepahaman terkait hal-hal yang berkaitan dengam masalah kepemiluaan, sengketa pemilu dan pilkada," tutur dia. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
12 Persen Tenaga Kesehatan DKI Penyitas COVID-19
Indonesia
12 Persen Tenaga Kesehatan DKI Penyitas COVID-19

Sebagian nakes yang telah disuntikan, sudah menerima vaksin dosis kedua. Pasalnya, vaksin Sinovac harus disuntikkan 2 dosis dalam selang waktu 14 hari.

Jokowi Lantik Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Barat
Indonesia
Jokowi Lantik Gubernur-Wakil Gubernur Sumatera Barat

Presiden Joko Widodo melantik Mahyeldi Ansharullah dan Audy Joinaldi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat periode 2021-2024.

 Pasar Tanah Abang Ditutup, Anies: Memang Siklusnya
Indonesia
Pasar Tanah Abang Ditutup, Anies: Memang Siklusnya

Ada pun perawatan itu meliputi pembersihan area pasar, perawatan suku cadang pada gedung dan bagian-bagian lain

Muhammadiyah Percaya Kearifan Pemerintah Muncul di Tengah Polemik Permendikbudristek
Indonesia
Muhammadiyah Percaya Kearifan Pemerintah Muncul di Tengah Polemik Permendikbudristek

Bijaksana untuk menyerap dan mengubah, merevisi apa yang menjadi keberatan

Warga Tolak Formula E ke Gedung DPRD
Indonesia
Warga Tolak Formula E ke Gedung DPRD

Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Jakarta Bergerak melakukan aksi demonstrasi menolak rencana Gubernur Anies Baswedan menghelat mobil balap Formula E,

Polri Buru Pembuat Hoaks Jakarta Lockdown saat Imlek
Indonesia
Polri Buru Pembuat Hoaks Jakarta Lockdown saat Imlek

Polisi akan memburu pelaku pembuat pesan hoaks terkait Jakarta lockdown pada 12-15 Februari saat perayaan Hari Imlek 2021.

Sejumlah Hotel di Sawah Besar Digerebek Polisi
Indonesia
Sejumlah Hotel di Sawah Besar Digerebek Polisi

Polisi melakukan penggerebekan terhadap sejumlah hotel di wilayah Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Diklat Bela Negara Pembinaan 24 Pegawai KPK Bakal Dilakukan Kemenhan
Indonesia
Diklat Bela Negara Pembinaan 24 Pegawai KPK Bakal Dilakukan Kemenhan

Diklat Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan merupakan tindak lanjut rangkaian proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN

Kini Konsultasi Hukum Bisa Secara Daring
Indonesia
Kini Konsultasi Hukum Bisa Secara Daring

Layanan konsultasi hukum secara daring ini mulai Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00-16.00 WIB. Kemudian, Sabtu dan Minggu pukul 10.00-18:00 dengan biaya layanan hanya Rp 99.000 per 30 menit

Alasan Mabes Polri Pelaku Penembakan Laskar FPI Tak Kunjung Diadili
Indonesia
Alasan Mabes Polri Pelaku Penembakan Laskar FPI Tak Kunjung Diadili

Bareskrim Polri angkat suara soal belum dilimpahkannya dua oknum anggota polisi soal kasus unlawfull killing terhadap anggota Laskar FPI di KM 50 ke kejaksaan.