KPU-Bawaslu Didorong Bikin Aturan Kampanye Daring Logo Bawaslu. Foto: Istimewa

Merahputih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) didesak segera membuat aturan secara rinci terkait dengan peraturan mengenai kampanye daring dalam Pilkada Serentak 2020.

"Kita harus punya persepsi yang sama tentang pengertian media sosial, media sosial yang dimaksud untuk tidak boleh melaksanakan kampanye setelah dilarang masa tenggangnya itu. Apakah KPU dan Bawaslu sudah punya aturan yang jelas untuk melakukan pengawasan," kata Anggota Fraksi PAN DPR Guspardi Gaus dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (26/8).

Baca Juga

Kepala Daerah Ngeluh APBD-nya Kolaps, Pengamat: Harusnya Bersyukur

Apabila tidak segera dibuat aturan dan pengawasan terkait dengan kampanye daring, menurut anggota Komisi II DPR RI ini, kampanye akan terus terjadi hingga pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2020.

Hal itu, harus diatur agar tidak merugikan para calon kepala daerah yang ikut kontestasi Pilkada Serentak 2020.

"Yang ingin saya sampaikan, jangan pula ini menjadi alasan bagi Bawaslu untuk mempermasalahkan, yang akhirnya si kandidat calon kepala daerah menjadi korban," ujarnya.

Sebelumnya, KPU memberi kelonggaran kampanye Pilkada 2020 secara daring di tengah pandemi COVID-19.

Anggota KPU Viryan Azis mengatakan bahwa kondisi pandemi membuat KPU memutuskan untuk mengefektifkan kampanye melalui media daring.

Pola
Ilustrasi Pilkada. Foto: ANTARA

Viryan menjelaskan bahwa KPU mengizinkan kampanye melalui media daring sepanjang masa kampanye atau selama 71 hari, mulai 26 September dan berakhir 5 Desember 2020.

Sementara itu, sebagaimana dikutip Antara, kampanye media cetak dan elektronik berlangsung selama 31 hari mulai dari 5 November dan berakhir 5 Desember 2020.

Komisi II DPR RI juga telah menggelar rapat konsultasi dengan KPU dan Bawaslu pada hari Senin (24/8) yang membahas tiga rancangan peraturan KPU (PKPU), yaitu: pertama, perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Baca Juga

Dikabarkan Sudah Tekan Rekomendasi dari DPP PDIP, Begini Reaksi Anak Jokowi

Kedua, perubahan atas PKPU Nomor 5 tahun Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Ketiga, perubahan keempat atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Serpong Terkontaminasi Radioaktif Nuklir, Bapeten Dituntut Audit SOP
Indonesia
Serpong Terkontaminasi Radioaktif Nuklir, Bapeten Dituntut Audit SOP

Tercecernya limbah radioaktif yang terjadi di Perumahan Batan Indah Serpong ini karena lemahnya prosedur

[HOAKS atau FAKTA] Rencana Anies Bolehkan Sepeda Masuk Tol Disetujui
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Rencana Anies Bolehkan Sepeda Masuk Tol Disetujui

Video tersebut menayangkan sekelompok pesepeda masuk jalan tol dan mengambil jalur lawan arah.

Kronologi Kematian Ketua DPRD Kabupaten Lebak
Indonesia
Kronologi Kematian Ketua DPRD Kabupaten Lebak

Kurang lebih jam 4 subuh ada bantuan medis

Harun Masiku Terus Diburu, Firli: Kalau Ada Masyarakat Tahu, Kasih Tahu
Indonesia
Keputusan Jokowi Larang Warga Mudik Dinilai Tepat
Indonesia
Keputusan Jokowi Larang Warga Mudik Dinilai Tepat

Menurut Karyono, kebijakan larangan mudik memang terasa berat bagi masyarakat.

BMKG: Hujan di 27,5 Persen Wilayah Indonesia di Luar Kewajaran
Indonesia
BMKG: Hujan di 27,5 Persen Wilayah Indonesia di Luar Kewajaran

Kondisi curah hujan tinggi di kawasan barat Indonesia ini perlu diwaspadai

Pertama di Jatim, Universitas Kristen Petra Surabaya Cetak Ijazah Digital
Indonesia
Pertama di Jatim, Universitas Kristen Petra Surabaya Cetak Ijazah Digital

Diterbitkannya ijazah digital tersebut, UK Petra merupakan yang pertama dan pelopor di Jawa Timur.

Sah! DPRD DKI Bentuk Pansus Banjir
Indonesia
Sah! DPRD DKI Bentuk Pansus Banjir

Setiap fraksi diminta mengirimkan anggotanya untuk menjadi Pansus

Rizieq dan Menantunya Diperiksa Sebagai Tersangka Kasus Tes Swab, Dirut RS Ummi Absen
Indonesia
Gage Dianggap tak Lagi Relevan, PDIP Minta Pemprov DKI Terapkan ERP
Indonesia
Gage Dianggap tak Lagi Relevan, PDIP Minta Pemprov DKI Terapkan ERP

Dengan begitu, ucap Gembong, sudah semestinya Pemprov DKI harus menerapkan sistem ERP di jalan raya Jakarta.