KPU Bantul Hapus 16.439 Data Pemilih Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho dan para anggota di Kantor Kabupaten Bantul, DIY. ANTARA/Hery Sidik

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) sejak April hingga November 2021.

Dari pemuktahiran data tersebut, KPU Bantul telah menghapus sebanyak 16.439 data pemilih dikarenakan sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih pemilu.

Baca Juga

Babak Baru Seleksi KPU-Bawaslu, Calon Bakal Jalani Tes Wawancara dan Kesehatan

"Sebanyak 16.439 data pemilih itu berasal dari masyarakat yang meninggal dunia, pindah keluar Kabupaten Bantul, menjadi anggota baru Polri, data ganda, dan bukan penduduk Bantul," ucap ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho dalam keterangan tertulis di Bantul, Minggu (26/12).

Menurut dia, data pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) tersebut dikeluarkan atau dihapus dari daftar pemilih berkelanjutan. Dalam PDPB, KPU Bantul menggunakan data dasar Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2020 yang berjumlah 704.688 pemilih.

"Upaya ini dilakukan secara teliti untuk meminimalkan kesalahan dalam melakukan pemutakhiran data pemilih," katanya.

Selain menghapus data pemilih yang tidak memenuhi syarat, dalam pemutakhiran data pemilih tersebut, KPU Bantul memasukkan data pemilih baru sebanyak 3.046 pemilih, yang berasal dari pemilih pemula dan pensiunan TNI/Polri.

Menurut dia, terobosan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilakukan sebagai komitmen lembaga penyelenggara pemilu untuk menyajikan daftar pemilih yang komprehensif, akurat dan mutakhir menjelang Pemilu dan Pemilihan serentak 2024.

"PDPB adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan DPT pemilihan terakhir dan telah disinkronkan dengan data kependudukan secara nasional, dengan menggunakan data dasar DPT pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2020 yang berjumlah 704.688 pemilih," ujar Didik.

Baca Juga

Situs KPU Jatim Diretas, Sistem Keamanan IT Harus Dibangun Sebelum Tahapan Pemilu

Tujuan PDPB sesuai yang diatur dalam UU Nomor 7 Tentang Pemilu, dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang PDPB yaitu untuk memelihara, memperbaharui, dan mengevaluasi DPT pemilu terakhir secara terus-menerus dan berkelanjutan yang digunakan untuk penyusunan DPT pemilu berikutnya.

"Serta menyediakan data dan informasi pemilih berskala nasional dan daerah mengenai data pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir, dan memutakhirkan data pemilih dengan menggunakan teknologi informasi dengan tetap menjamin kerahasiaan data," tuturnya.

Didik mengatakan, pada Tahun 2022 KPU Bantul akan terus meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam kegiatan PDPB dengan mengadakan forum dan atau rapat koordinasi setiap tiga bulan sekali.

"Dalam rangka persiapan pemilu 2024, KPU Bantul juga telah melakukan koordinasi dengan Pemkab. Tindak lanjut dari koordinasi tersebut yaitu KPU menyusun Rencana Anggaran Belanja (RAB) Pemilihan 2024 dan saat ini dalam tahap finalisasi," pungkasnya. (*)

Baca Juga

Komisi II Belum Terima Hasil Konsolidasi Kemendagri-KPU Soal Jadwal Pemilu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Faktor yang Membuat Golkar Tetap Kokoh meski Diterpa Badai Politik
Indonesia
Ini Faktor yang Membuat Golkar Tetap Kokoh meski Diterpa Badai Politik

Partai Golkar tengah diterpa masalah lantaran empat kadernya tersandung kasus korupsi.

Dewas KPK Ancam Pecat Lili Pintauli Siregar Jika Terbukti Langgar Kode Etik
Indonesia
Dewas KPK Ancam Pecat Lili Pintauli Siregar Jika Terbukti Langgar Kode Etik

Ia pun menegaskan Dewas tidak segan menindak Lili jika terbukti membantu Syahrial dalam penanganan perkara. Ia menegaskan hal itu dilarang.

Puluhan Ribu Tempat Tidur RS Disiapkan untuk Antisipasi Lonjakan Omicron
Indonesia
Puluhan Ribu Tempat Tidur RS Disiapkan untuk Antisipasi Lonjakan Omicron

Pemerintah telah mempersiapkan rumah sakit (RS) dalam rangka mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19.

SMK Butuh Tatap Muka, Disdik Jatim Rumuskan PTM Terbatas Pasca-PPKM
Indonesia
SMK Butuh Tatap Muka, Disdik Jatim Rumuskan PTM Terbatas Pasca-PPKM

PTM sangat perlu dilakukan terutama untuk siswa SMK.

Segera, Masuk Kantor Wali Kota Jakbar Wajib Pakai Aplikasi Pedulilindungi
Indonesia
Segera, Masuk Kantor Wali Kota Jakbar Wajib Pakai Aplikasi Pedulilindungi

Sebagai contoh nanti kita terapkan di lingkungan kantor-kantor lain

KPK Pergoki Pejabat Pemkot Ambon Bakar Dokumen Bukti Suap Wali Kota
Indonesia
KPK Pergoki Pejabat Pemkot Ambon Bakar Dokumen Bukti Suap Wali Kota

Bukti dokumen yang dibakar itu diduga terkait kasus suap persetujuan izin prinsip pembangunan cabang Alfamidi pada 2020 yang menjerat Wali Kota nonaktif Ambon, Richard Louhenapessy.

Begini Aturan Anyar Sanksi Administratif Perpajakan Setelah UU HPP Disahkan
Indonesia
Begini Aturan Anyar Sanksi Administratif Perpajakan Setelah UU HPP Disahkan

Dengan adanya perubahan dalam UU HPP, maka pengenaan sanksi dalam SKPKB menjadi bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, yang dihitung berdasarkan suku bunga acuan per bulan ditambah 20 persen.

21,4 Juta Warga Indonesia Telah Divaksin Dosis Ketiga
Indonesia
21,4 Juta Warga Indonesia Telah Divaksin Dosis Ketiga

Penduduk Indonesia yang telah menerima vaksin dosis ketiga (penguat) sudah mencapai 21.474.870 jiwa

Sopir Akui Pernah Antar AKP Robin Bertemu Azis dan Eks Bupati Kukar Rita Widyasari
Indonesia
Sopir Akui Pernah Antar AKP Robin Bertemu Azis dan Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

"Bapak asuhnya (Robin) itu Pak Azis Syamsuddin. Bertemu lebih dari 5 kali, di rumah dinas di Jalan Denpasar, Jakarta Selatan," ungkap Agus.

[HOAKS atau FAKTA]: Vladimir Putin Marah Besar Kapal Tanker Pertamina Dicegat di Denmark
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Vladimir Putin Marah Besar Kapal Tanker Pertamina Dicegat di Denmark

Video tersebut juga menunjukkan dokumentasi kapal tanker milik Pertamina yang diberhentikan di pelabuhan Denmark, serta judul berita yang menyatakan bahwa Putin marah karena peristiwa tersebut.