KPU Bakal Adakan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Sabu Raijua Ilustrasi (ANTARA/HO-ilustrasi)

MerahPutih.com - Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan bupati terpilih Sabu Raijua Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly langsung direspons Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, setelah MK mengeluarkan keputusan resmi mendiskualifikasi pasangan Orient Riwu Kore dan Thobias Uly, maka KPU langsung melakukan rapat bersama dengan KPU Nusa Tenggara Timur (NTT) dan KPU Kabupaten Sabu Raijua.

“Melaksanakan sesuai putusan MK,” kata I Dewa Kade kepada wartawan, Jumat (16/4).

Baca Juga:

MK Anulir Kemenangan Warga AS Jadi Bupati Sabu Raijua

Raka menegaskan, KPU akan melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh Kabupaten Sabu Raijua.

Saat ini, KPU sedang mempersiapkan anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pemungutan suara ulang.

KPU juga sudah mulai melakukan supervisi pada KPU Sabu Raijua dan KPU NTT untuk menindaklanjuti putusan MK.

"KPU hanya punya waktu 60 hari untuk menggelar pemungutan suara ulang Pilbup Sabu Raijua,” jelas Kade.

Ketua KPU NTT Thomas Dohu mengatakan, berbagai persiapan PSU itu seperti persiapan anggaran dan berbagai hal yang akan dibutuhkan selama tahapan menuju pilkada nanti.

"Koordinasi dengan pemda juga akan kita lakukan secepatnya dan memang kami akan rancang PSU lebih awal," katanya.

Peta Kabupaten Sabu Raijua, NTT (lingkar merah). (Foto: MP/Google Maps)
Peta Kabupaten Sabu Raijua, NTT (lingkar merah). (Foto: MP/Google Maps)

Thomas Dohu menambahkan, untuk daftar pemilih tetap (DPT) di kabupaten itu akan berasal dari pemilih yang sudah memilih pada 9 Desember 2020 lalu.

Untuk DPT, ujar dia, jika dihitung berdasarkan Pilkada 9 Desember 2020 maka jumlahnya mencapai 54.546 orang, sementara partisipasi pemilih tercatat sebanyak 44.713 orang.

Thomas juga menilai putusan MK terkait diskualifikasi pasangan Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly dari kepesertaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sabu Raijua bersifat final dan mengikat.

"Keputusan MK itu bersifat final dan mengikat, sehingga wajib untuk ditindaklanjuti oleh KPU Sabu Raijua," ujar dia.

Thomas mengatakan, sesuai dengan putusan MK, KPU Sabu Raijua harus menyelenggarakan PSU oleh karena itu pihak penyelenggara harus berkoordinasi dengan KPU RI dan KPU Provinsi.

KPU pusat pun memastikan akan menggelar PSU pascakeputusan MK.

Baca Juga:

Paspor Amerika Bupati Sabu Raijua Terpilih Berlaku hingga 2027

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mendiskualifikasi pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly di Pilkada Sabu Raijua Tahun 2020.

Diskualifikasi paslon nomor urut 2 ini disebabkan karena syarat pencalonan Bupati Orient Riwu Kore batal demi hukum karena yang bersangkutan terbukti adalah warga negara Amerika Serikat.

Namun, dalam putusannya MK tidak langsung memutuskan peraih suara tertinggi kedua di Pilkada Sabu Raijua sebagai pemenang pilkada.

MK justru meminta KPU Sabu Raijua menggelarkan pemungutan suara ulang (PSU) yang diikuti dua paslon, yakni pasangan calon nomor urut 1 Nikodemus N Rihi Heke-Yuhanis Ulu Kale dan paslon nomor urut 3 Takem Irianto Radjapono- Herman Hegi Radja Haba. (Knu)

Baca Juga:

Kemendagri Pastikan Tunda Pelantikan Bupati Sabu Raijua Terpilih

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dalam Sembilan Hari, 50 Ribu Lansia Divaksinasi COVID-19
Indonesia
Dalam Sembilan Hari, 50 Ribu Lansia Divaksinasi COVID-19

Menteri BUMN Erick Thohir menyebut sebanyak 50 ribu warga Indonesia divaksin dalam sembilan hari.

AHY Maafkan Eks Kader Demokrat Penggugat AD/ART yang Mengakui Kesalahan
Indonesia
AHY Maafkan Eks Kader Demokrat Penggugat AD/ART yang Mengakui Kesalahan

Ketua Umum Partai Demokrat (PD) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan memaafkan mantan kader penggugat AD/ART PD ke Mahkamah Agung (MA) yang mengakui kesalahan dan ingin kembali.

Peran dan Kewenangan Bakamla Resmi Diperkuat
Indonesia
Peran dan Kewenangan Bakamla Resmi Diperkuat

Komisi I DPR memahami capaian kinerja Bakamla

Sembilan Mahasiswa Raih Medali di PON Papua, UNS Berikan Bonus Kuliah Gratis Sampai S2
Indonesia
Sembilan Mahasiswa Raih Medali di PON Papua, UNS Berikan Bonus Kuliah Gratis Sampai S2

Sedikitnya sebanyak sembilan mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) peraih medali di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 dengan bonus dari pihak kampus

Pemprov DKI dan Jatim Jalin Misi Dagang Senilai Rp 3,9 Miliar
Indonesia
Pemprov DKI dan Jatim Jalin Misi Dagang Senilai Rp 3,9 Miliar

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemprov Jawa Timur menjalin kerja sama dalam kegiatan 'Misi Dagang dan Investasi' senilai Rp 3.925.000.000.

Pemprov DKI Baru Terima Vaksin Gotong Royong 500 Ribu Dosis
Indonesia
Pemprov DKI Baru Terima Vaksin Gotong Royong 500 Ribu Dosis

Ketua DPD Gerindra DKI ini pun mengapresiasi program vaksin gotong royong

PPKM Level 4, Mobilitas Penduduk Jakarta Turun 30 Persen
Indonesia
PPKM Level 4, Mobilitas Penduduk Jakarta Turun 30 Persen

Mobilitas penduduk di DKI Jakarta turun menjadi minus 30 persen setelah pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4.

Pedagang Pasar Tradisional di Jabar Terpapar Hoaks COVID-19
Indonesia
Pedagang Pasar Tradisional di Jabar Terpapar Hoaks COVID-19

"Pasar kan sering dianggap sebagai salah satu titik penyebaran, jadi jangan lelah untuk terus sosialisasikan protokol kesehatan," kata Yudi Setia.

[HOAKS atau FAKTA]: Kriteria Baru dari WHO, 65 Tahun ke Bawah Masuk Kategori Usia Muda
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kriteria Baru dari WHO, 65 Tahun ke Bawah Masuk Kategori Usia Muda

Beredar sebuah informasi di media sosial yang mengklaim Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengeluarkan kriteria kelompok usia terbaru.

Bantuan Presiden Bikin 12,8 Juta Usaha Mikro Bertahan Saat Pandemi
Indonesia
Bantuan Presiden Bikin 12,8 Juta Usaha Mikro Bertahan Saat Pandemi

Realisasi Bantuan Presiden (Banpres) Produktif Usaha Mikro (BPUM) per November 2021 mencapai Rp 15,36 triliun kepada 12,8 juta usaha mikro.