KPPI Mulai Penyelidikan Safeguard Measures Lonjakan Impor Produk Benang Ilustrasi ekspor-impor. Foto: pixabay/echosystem

MerahPutih.com - Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) memulai penyelidikan perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan (safeguard measures) atas lonjakan jumlah impor barang benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial.

Penyelidikan tersebut menindaklanjuti permohonan perpanjangan penyelidikan yang diajukan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mewakili produsen benang dari serat stapel sintetik dan artifisial dalam negeri yang diajukan pada minggu lalu, Senin (18/4).

Baca Juga

DPR RI: Akar Masalah Impor Besi Baja pada Surat Rekomendasi Kemendag

Penyelidikan meliputi impor barang benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial yang mencakup sebanyak 6 nomor Harmonized System (HS) 8 digit, yaitu 5509.22.00, 5509.32.00, 5509.51.00, 5509.53.00, 5510.12.00, dan 5510.90.00, sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2017.

“Dari bukti awal permohonan penyelidikan perpanjangan yang disampaikan API, KPPI menemukan fakta adanya lonjakan jumlah impor produk benang (selain benang jahit) dari serat stapel sintetik dan artifisial dan kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon,” kata Ketua KPPI Mardjoko di Jakarta, Rabu (27/4)

Menurut Mardjoko, hal itu terlihat dari beberapa indikator kinerja industri dalam negeri yang memburuk selama periode 2019-2021.

Indikator tersebut yaitu antara lain kerugian finansial secara terus-menerus yang diakibatkan menurunnya volume produksi dan penjualan domestik; meningkatnya persediaan akhir karena meningkatnya jumlah barang yang tidak terjual; menurunnya produktivitas; menurunnya kapasitas terpakai; berkurangnya jumlah tenaga kerja; serta menurunnya pangsa pasar pemohon di pasar domestik.

Baca Juga

Ketua DPD: Kasus Korupsi Impor CPO Bukti Kerakusan Oligarki Sawit

Selain itu, API masih membutuhkan tambahan waktu untuk menyelesaikan program penyesuaian struktural yang telah dijanjikan sebelumnya secara optimal.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik selama periode 2019—2021, telah terjadi penurunan jumlah impor barang benang dengan tren sebesar 9,45 persen. Pada 2019-2020, terjadi penurunan jumlah impor 53,03 persen. Namun pada 2020-2021, terjadi peningkatan jumlah impor sebesar 74,56 persen.

Adapun impor benang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok, Vietnam, Thailand, dan India. Jumlah impor benang terbesar berasal dari Republik Rakyat Tiongkok dengan pangsa impor pada 2021 sebesar 68,45 persen, diikuti Vietnam 14,80 persen, Thailand 10,26 persen, dan India 4,14 persen.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPPI mengundang semua pihak yang berkepentingan untuk mendaftarkan diri sebagai interested parties selambat-lambatnya 15 hari sejak tanggal pengumuman ini dan disampaikan secara tertulis kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. (Asp)

Baca Juga

Jaksa Selidiki Kasus Impor Minyak Goreng, Projo Desak Kemendag Dievaluasi

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Ibu Kota Pindah ke Nusantara, Anies: Bagi Jakarta, Bukan Status yang Penting
Indonesia
Ibu Kota Pindah ke Nusantara, Anies: Bagi Jakarta, Bukan Status yang Penting

Pemprov DKI Jakarta dituntut menata kembali untuk pengelolaan kota

Demokrat akan Kulik Tiga Hal Ini saat Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu
Indonesia
Demokrat akan Kulik Tiga Hal Ini saat Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu

Kapoksi Partai Demokrat di Komisi II DPR Anwar Hafid mengungkapkan, ada tiga hal penting yang akan dikonfirmasi pihaknya saat uji kelayakan dan kepatutan anggota KPU dan Bawaslu berlangsung.

Rute Arus Mudik dari Sumatera hingga Jawa Diklaim Siap Dilalui
Indonesia
Rute Arus Mudik dari Sumatera hingga Jawa Diklaim Siap Dilalui

Pemerintah memastikan prasarana jalan nasional tol dan non-tol serta jembatan siap untuk dilalui pemudik pada Lebaran tahun 2022.

MA Nyaris Putus Perkara 100 Persen Selama 2021
Indonesia
MA Nyaris Putus Perkara 100 Persen Selama 2021

Namun sekarang, masih ada sisa perkara sebanyak 16 perkara hingga tanggal 27 Desember 2021

Tak Soal Andika Panglima TNI Setahun, Istana Buka Peluang Tahun Depan Jatah AL
Indonesia
Tak Soal Andika Panglima TNI Setahun, Istana Buka Peluang Tahun Depan Jatah AL

Jokowi memutuskan menunjuk KSAD Andika sebagai calon Panglima TNI sebelum berangkat mengikuti KTT COP26 di Glasgow

Sekjen DPR Sebut Gorden di Rumah Dinas Anggota Dewan Sudah 12 Tahun tidak Diganti
Indonesia
Sekjen DPR Sebut Gorden di Rumah Dinas Anggota Dewan Sudah 12 Tahun tidak Diganti

"Dengan demikian usia atau masa pemakaiannya sudah 12 tahun sehingga sudah banyak yang lapuk dan rusak. Sejak tahun 2020 sudah banyak permintaan dari anggota dewan kepada Kesetjenan untuk mengganti gorden, vitrase dan blind di unit-unit RJA, yang kondisinya sudah tidak layak," kata Indra

Kasus Harian COVID-19 Saat Libur Nataru Melonjak Tajam Gegara Omicron
Indonesia
Kasus Harian COVID-19 Saat Libur Nataru Melonjak Tajam Gegara Omicron

Muhadjir menyatakan evaluasi itu dilakukan dalam rangka untuk menilai secara kritis

Data Kependudukan Jadi Sumber Utama Kualitas Pemilu
Indonesia
Data Kependudukan Jadi Sumber Utama Kualitas Pemilu

Kunci keberhasilan dalam melakukan konsolidasi ada pada peran strategis yang dipegang Disdukcapil dalam konteks pemutakhiran data pemilih.

 Libur Nataru, Bakal Ada Pemeriksaan Kartu Vaksin di Perbatasan Yogya dan Jateng
Indonesia
Libur Nataru, Bakal Ada Pemeriksaan Kartu Vaksin di Perbatasan Yogya dan Jateng

pemeriksaan dilakukan di dua pos utama. Pertama di wilayah Prambanan yang merupakan perbatasan antar kabupaten Magelang Tempel yang berbatasan dengan Kabupaten Klaten.

DPR Masih Tutup Rapat Nama Pengganti Lili Pintauli di KPK
Indonesia
DPR Masih Tutup Rapat Nama Pengganti Lili Pintauli di KPK

DPR RI sudah menerima surat presiden (Surpres) terkait pengganti Lili Pintauli Siregar di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).