KPK: Zumi Zola Terima Gratifikasi Rp 49 Miliar Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola (kiri) berjalan keluar ruangan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (25/5). ANTARA FOTO/ Reno Esnir

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan gratifikasi yang diduga diterima Gubernur Jambi nonaktif Zumi Zola selama periode 2016-2017 sebesar Rp49 miliar. Sebagaimana diketahui saat ditetapkan sebagai tersangka gratifikasi, mantan Bupati Tanjung Jabung Timur itu diduga menerima Rp6 miliar.

"Selama proses penyidikan untuk dugaan gratifikasi tersebut, sampai saat ini penyidik telah menemukan bukti bahwa ZZ diduga menerima total Rp 49 miliar," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam jumpa pers, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (10/7).

Zumi Zola (rompi orange) saat dibawa petugas KPK (MP/Ponco)

Basaria menuturkan, uang gratifikasi yang diterima Zumi itu dikumpulkan dari proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Zumi dijerat dalam kasus dugaan gratifikasi ini bersama mantan Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jambi Arfan.

"Perkara tersebut saat ini masih dalam proses penyidikan," imbuh Basaria.

Penyidikan terhadap Zumi dan Arfan merupakan pengembangan dari kasus suap kepada anggota DPRD Jambi terkait pengesahan RAPBD Jambi tahun anggaran 2018.

Dalam kasus suap itu KPK kemudian menetapkan Arfan, Anggota DPRD Jambi dari Fraksi PAN Supriyono, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik, dan Asisten Daerah III Provinsi Jambi Saipudin.

Mereka berempat telah divonis bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi. Arfan, Erwan, dan Saipudin mengajukan banding atas vonis tersebut, sementara Supriyono telah menerima vonis yang dijatuhkan majelis hakim.

Tersangka Gubernur Provinsi Jambi Zumi Zola saat tiba di KPK untuk menjalani pemeriksaan, Senin (9/4). (MP/Ponco Sulaksono)

Setelah dilakukan pengembangan, KPK kemudian menetapkan Zumi sebagai tersangka suap kepada anggota DPRD Jambi terkait pengesahan RAPBD tahun anggaran 2018. Zumi diduga mengetahui dan menyetujui pemberian uang ketok palu kepada anggota DPRD Jambi.

Atas perbuatan tersebut Zumi dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, Zumi telah dijerat sebagai tersangka gratifikasi dari proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Uang yang dikumpulkan tersebut kemudian digunakan Zumi sebagai uang ketok palu untuk anggota DPRD Jambi. (Pon)



Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH