KPK: Yenti Garnasih Terlalu Dini Simpulkan Kasus Wahyu Setiawan Penipuan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di gedung KPK, Jakarta, Kamis (2/1/2020). (Antara/Benardy Ferdiansyah)

MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pakar hukum pidana Yenti Garnasih terlalu cepat menyimpulkan bahwa soal adanya praktik penipuan dalam kasus suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan.

"Saya kira terlalu dini menyimpulkan demikian," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (20/1).

Baca Juga:

Pakar Hukum Nilai Kasus Wahyu KPU Bukan Penyuapan Tapi Penipuan

Ali memastikan lembaga yang dikomandoi Firli Bahuri itu akan bekerja sesuai aturan hukum yang berlaku serta menjunjung tinggi profesionalisme dalam mengusut perkara korupsi.

Pakar hukum pidana Yenti Garnasih menilai kasus Wahyu KPU bukan penyuapan tapi penipuan
Pakar hukum Yenti Garnasih sebut kasus Wahyu KPU lebih kepada penipuan (Foto: antaranews)

"Dari bukti-bukti permulaan yang dimiliki sehingga dapat dilakukan kegiatan tangkap tangan, KPK masih akan terus mendalami dan mengembangkan pada tingkat penyidikan," ujarnya.

Menurut Ali, KPK tak menutup kemungkinan untuk memeriksa saksi yang dianggap mengetahui alur suap dalam perkara ini.

"Tidak menutup kemungkinan untuk meminta pertanggungjawaban pihak lain atas dugaan penyuapan yang melibatkan mantan komisioner KPU tersebut," tuturnya.

Sebelumnya, Yenti menyebut ada kemungkinan modus penipuan yang terjadi saat caleg PDIP Harun Masiku hendak menyuap Wahyu.

"Saya berpikir bahwa penipuan itu salah satu modusnya, ada korupsinya, tetapi kalau pun pakai pasal korupsi harus sesuai dengan unsur yang ada," kata Yenti Garnasih, Minggu (19/1).

Yenti menyebutkan KPK harus memeriksa rincian kronologi dugaan kasus suap itu, misalnya dengan melihat hasil penyadapan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, dapat diketahui modus sebenarnya di balik kasus suap tersebut.

Baca Juga:

"Ngadu" ke Bareskrim, Tim Hukum: PDIP Babak Belur Dipojokan Oleh Pemberitaan

Yenti bahkan menduga bisa ada kemungkinan justru KPU yang memeras caleg tersebut agar melakukan penyuapan.

"Meski inisiatif dari penyuap, bisa jadi di kronologi berikutnya mungkin penyuap mau mundur, malah dari KPU yang menawarkan atau malah memeras. Kemudian bagaimana pada akhirnya penyuap memberikan, padahal menurut KPU tidak mungkin kalau tidak kolektif kolegial," pungkasnya.(Pon)

Baca Juga:

KPK Tetapkan 10 Tersangka Kasus Korupsi Proyek Jalan di Bengkalis

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Novel Harap Jokowi Turun Tangan Sikapi Langkah Pimpinan KPK
Indonesia
Novel Harap Jokowi Turun Tangan Sikapi Langkah Pimpinan KPK

Novel Baswedan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk turun tangan menyikapi pimpinan lembaga antirasuah dalam persoalan alih status pegawai.

ICW Masih Berharap Bareskrim Periksa Firli
Indonesia
ICW Masih Berharap Bareskrim Periksa Firli

Dalam laporannya tersebut, ICW tidak asal menggunakan data. Sehingga bisa dipertanggungjawabkan

Indonesia Darurat Kebocoran Data, Nasdem: RUU PDP Perlu Segera Disahkan
Indonesia
Indonesia Darurat Kebocoran Data, Nasdem: RUU PDP Perlu Segera Disahkan

Anggota Komisi I DPR RI Muhammad Farhan nengatakan, kebutuhan regulasi tentang perlindungan data pribadi dan otoritas perlindungan data independen sangat tinggi.

Jelang Larangan Mudik, Penjualan Tiket Bus di Terminal Yogyakarta Stabil
Indonesia
Jelang Larangan Mudik, Penjualan Tiket Bus di Terminal Yogyakarta Stabil

Salah satu agen penjualan tiket PO. Pahala Kencana Nurdin mengatakan, kondisi penjualan tiket di tempatnya masih dalam keadaan normal.

KPPU Masih Temukan Harga Tes PCR di Atas Rp 1 Juta
Indonesia
KPPU Masih Temukan Harga Tes PCR di Atas Rp 1 Juta

Penurunan harga Tes Swab Polymerase Chain Reaction (PCR) yang diinstrusikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ternyata tidak dilakukan di sejumlah tempat. Ternyata masih ada yang menetapkan harga di atas Rp 1 juta.

[HOAKS atau FAKTA]: Ini Nomor Ponsel Warga yang Siap Memberikan Donor Konvalesen
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ini Nomor Ponsel Warga yang Siap Memberikan Donor Konvalesen

Beredar sebuah pesan berantai di WhatsApp yang memberikan informasi terkait data pendonor plasma darah konvalesen area Jogja. Data yang diberikan mencakup golongan darah, nama, dan nomor ponsel.

Vaksin AstraZeneca Jadi Polemik, Pemprov DKI Ikut Kebijakan Pusat
Indonesia
Vaksin AstraZeneca Jadi Polemik, Pemprov DKI Ikut Kebijakan Pusat

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah memberikan fatwa diizinkannya vaksin COVID-19 AstraZeneca meski disebut haram lantaran mengandung enzim tripsin babi.

Usai Lahan Dibeli Pertamina, Ratusan Warga Desa di Tuban Beli Mobil
Indonesia
Usai Lahan Dibeli Pertamina, Ratusan Warga Desa di Tuban Beli Mobil

Kilang Tuban ditargetkan selesai dibangun pada 2026. Kilang ini, bakal jadi kilang tercanggih di dunia yang memiliki kapasitas pengolahan sebesar 300 ribu barel per hari.

Ada Komitmen Bisnis Rp 207 Miliar Saat Gelaran Karya Kreatif Indonesia 2021
Indonesia
Ada Komitmen Bisnis Rp 207 Miliar Saat Gelaran Karya Kreatif Indonesia 2021

Puncak KKI juga mencatat omzet penjualan sebesar Rp 28 miliar (hingga 25 September 2021), meningkat dibandingkan omzet penjualan pada KKI 2020 sebesar Rp 16,5 miliar.

Jumlah Penumpang Pesawat Anjlok Selama Libur Lebaran
Indonesia
Jumlah Penumpang Pesawat Anjlok Selama Libur Lebaran

PT Angkasa Pura II (Persero) mencatat pergerakan penumpang di 19 bandara AP II pada masa larangan mudik, mengalami penurunan hingga 91 persen