KPK Yakin Hakim Tak Kabulkan JC Eks Menpora Imam Nahrawi Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta tak akan memberikan status justice collaborator (JC) kepada mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.

"Adapun mengenai permohonan JC, KPK meyakini mejelis hakim tidak akan mengabulkan permohonan terdakwa," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Sabtu (20/6).

Baca Juga

Bawa HP ke Rutan KPK, Imam Nahrawi Bakal Mendapat Sanksi

Ali juga menanggapi permintaan Imam agar majelis hakim tak mencabut hak politiknya. Ali menegaskan, tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) mengenai hak politik sudah melalui pertimbangan berdasarkan fakta-fakta persidangan.

"Tuntutan JPU mengenai pencabutan hak politik tentu sudah melalui pertimbangan berdasarkan fakta perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan," tegas Ali.

Kendati demikian, Ali menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang mengadili perkara suap dan gratifikasi dana hibah dari Kemenpora untuk KONI tersebut. "Karena acara berikutnya sesuai jadwal adalah pembacaan putusan," kata Ali.

Staf Ahli Bidang Kerjasama Kelembagaan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Chandra Bhakti (kiri) dan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Gatot S. Dewa Broto menjadi saksi untuk terdakwa Miftahul Ulum selaku asisten pribadi Menpora Imam Nahrawi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (13/2). (Desca Lidya Natalia)
Staf Ahli Bidang Kerjasama Kelembagaan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Chandra Bhakti (kiri) dan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Gatot S. Dewa Broto menjadi saksi untuk terdakwa Miftahul Ulum selaku asisten pribadi Menpora Imam Nahrawi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (13/2). (Desca Lidya Natalia)

Sebelumnya, Imam meminta majelis hakim agar mengabulkan permohonannya menjadi JC.Menurut Imam, sebagai JC dia dapat membantu aparat penegak hukum mengungkap perkara suap dan gratifikasi dana hibah dari Kemenpora untuk KONI tersebut.

"Demi Allah, demi Rasulullah, saya akan membantu majelis hakim Yang Mulia, jaksa penuntut Umum, dan KPK untuk mengungkap aliran dana Rp11,5 miliar ini. Dan saya mohon Majelis Hakim Yang Mulia kabulkan saya sebagai justice collaborator untuk mengungkap Rp11,5 miliar ini," kata Imam saat membacakan nota pembelaan atau pledoi melalui video conference, Jumat (19/6).

Baca Juga

KPK Periksa Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid Terkait Kasus Imam Nahrawi

Dia mengaku tidak tahu-menahu, tidak meminta, tidak memerintahkan, tidak menerima, dan bahkan tidak terlibat dalam persekongkolan jahat tersebut, seperti yang didakwakan JPU KPK.

Selain itu, Imam juga meminta hak politiknya tak dicabut sebagaimana tuntutan jaksa yang memohon kepada majelis hakim agar mencabut hak politik selama 5 tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana pokok. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Hasil Uji 123.572 Orang, Kasus Positif COVID-19 Hari Ini Bertambah 689
Indonesia
Hasil Uji 123.572 Orang, Kasus Positif COVID-19 Hari Ini Bertambah 689

Data tersebut sekaligus melengkapi akumulasi data sebelumnya yang mana untuk kasus positif bertambah sebanyak 689 sehingga total menjadi 15.438.

Mobil Berisi Tujuh Pasien COVID-19 Terbalik di Dekat Gerbang Tol Bogor 1
Indonesia
KPU Nyatakan Tak Siap Jika Pilkada 2020 Pakai 'e-Voting'
Indonesia
KPU Nyatakan Tak Siap Jika Pilkada 2020 Pakai 'e-Voting'

Sistem berbasis dalam elektronik bisa diterapkan pada pilkada kali ini adalah rekapitulasi hasil pemungutan suara elektronik

Brimob Viral yang Lempar Kucing ke Parit Segera Diperiksa Propam
Indonesia
Brimob Viral yang Lempar Kucing ke Parit Segera Diperiksa Propam

Personel itu melanggar Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri

105 Anggota DPRD DKI Segera Jalani Test Swab
Indonesia
105 Anggota DPRD DKI Segera Jalani Test Swab

Ketiga kelompok itu terdiri dari anggota DPRD, staf Sekretariat DPRD dan Petugas Jasa Layanan Perorangan (PJLP) Sekretariat DPRD DKI.

Pengelola Bioskop Ajukan Proposal, Pemprov DKI: XXI Belum Revisi Protokol Kesehatan
Indonesia
Pengelola Bioskop Ajukan Proposal, Pemprov DKI: XXI Belum Revisi Protokol Kesehatan

Proposal itu diajukan oleh mereka pada 3 September 2020 lalu. Proposal tersebut nantinya akan dibahas terlebih dahulu oleh Gugus Tugas Penanganan COVID-19 DKI Jakarta.

DPR Tuntut PLN Transparan Jawab Tuduhan Tarif Listrik Naik saat WFH
Indonesia
DPR Tuntut PLN Transparan Jawab Tuduhan Tarif Listrik Naik saat WFH

Banyaknya masyarakat mengeluhkan pembayaran listriknya lebih mahal dibandingkan biasanya saat WFH.

Persentase Kesembuhan Pasien COVID-19 Terus Meningkat
Indonesia
Persentase Kesembuhan Pasien COVID-19 Terus Meningkat

Penambahan terbaru pada hari ini sebanyak 1.906 kasus.

Ketika Pemerintah Beri Kelonggaran Transportasi Publik
Indonesia
Ketika Pemerintah Beri Kelonggaran Transportasi Publik

Semua itu dilakukan karena awalnya ada kebijakan pemerintah demi membatasi pergerakan manusia

Verifikasi Dua Kubu Demokrat, Menkumham Didoakan Tegak Lurus
Indonesia
Verifikasi Dua Kubu Demokrat, Menkumham Didoakan Tegak Lurus

Yasonna juga didoakan agar selalu sehat supaya dapat menyelesaikan masalah-masalah bangsa