KPK Yakin Hakim Tak Kabulkan JC Eks Menpora Imam Nahrawi Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi. (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta tak akan memberikan status justice collaborator (JC) kepada mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.

"Adapun mengenai permohonan JC, KPK meyakini mejelis hakim tidak akan mengabulkan permohonan terdakwa," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Sabtu (20/6).

Baca Juga

Bawa HP ke Rutan KPK, Imam Nahrawi Bakal Mendapat Sanksi

Ali juga menanggapi permintaan Imam agar majelis hakim tak mencabut hak politiknya. Ali menegaskan, tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) mengenai hak politik sudah melalui pertimbangan berdasarkan fakta-fakta persidangan.

"Tuntutan JPU mengenai pencabutan hak politik tentu sudah melalui pertimbangan berdasarkan fakta perbuatan terdakwa yang terungkap di persidangan," tegas Ali.

Kendati demikian, Ali menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim yang mengadili perkara suap dan gratifikasi dana hibah dari Kemenpora untuk KONI tersebut. "Karena acara berikutnya sesuai jadwal adalah pembacaan putusan," kata Ali.

Staf Ahli Bidang Kerjasama Kelembagaan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Chandra Bhakti (kiri) dan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Gatot S. Dewa Broto menjadi saksi untuk terdakwa Miftahul Ulum selaku asisten pribadi Menpora Imam Nahrawi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (13/2). (Desca Lidya Natalia)
Staf Ahli Bidang Kerjasama Kelembagaan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Chandra Bhakti (kiri) dan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora) Gatot S. Dewa Broto menjadi saksi untuk terdakwa Miftahul Ulum selaku asisten pribadi Menpora Imam Nahrawi di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (13/2). (Desca Lidya Natalia)

Sebelumnya, Imam meminta majelis hakim agar mengabulkan permohonannya menjadi JC.Menurut Imam, sebagai JC dia dapat membantu aparat penegak hukum mengungkap perkara suap dan gratifikasi dana hibah dari Kemenpora untuk KONI tersebut.

"Demi Allah, demi Rasulullah, saya akan membantu majelis hakim Yang Mulia, jaksa penuntut Umum, dan KPK untuk mengungkap aliran dana Rp11,5 miliar ini. Dan saya mohon Majelis Hakim Yang Mulia kabulkan saya sebagai justice collaborator untuk mengungkap Rp11,5 miliar ini," kata Imam saat membacakan nota pembelaan atau pledoi melalui video conference, Jumat (19/6).

Baca Juga

KPK Periksa Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid Terkait Kasus Imam Nahrawi

Dia mengaku tidak tahu-menahu, tidak meminta, tidak memerintahkan, tidak menerima, dan bahkan tidak terlibat dalam persekongkolan jahat tersebut, seperti yang didakwakan JPU KPK.

Selain itu, Imam juga meminta hak politiknya tak dicabut sebagaimana tuntutan jaksa yang memohon kepada majelis hakim agar mencabut hak politik selama 5 tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana pokok. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Legislator PDIP Ibaratkan New Normal Tanpa Persiapan Kontes Seleksi Alam
Indonesia
'Underpass' Kemayoran Terendam Lagi, Sekda: Tanggung Jawab PPK
Indonesia
Terdesak di Berbagai Daerah, JAD Merangsek ke Papua
Indonesia
Terdesak di Berbagai Daerah, JAD Merangsek ke Papua

Jamaah Ansharut Daulah (JAD) menjadikan Papua sebagai perluasan daerah perjuangan mereka.

Begini Protokol Urus Jenazah Umat Katolik Pasien COVID-19
Indonesia
Begini Protokol Urus Jenazah Umat Katolik Pasien COVID-19

Pembungkus jenazah pun harus berbahan plastik untuk kemudian dimasukkan ke dalam peti.

Gerebek Lumpur, Wali Kota Jakpus Dibanjiri Keluhan Warga
Indonesia
Gerebek Lumpur, Wali Kota Jakpus Dibanjiri Keluhan Warga

Kegiatan kerja bakti Gerebek Lumpur kembali dilaksanakan di seluruh kecamatan di wilayah Jakarta Pusat.

Akhirnya, Biaya Langganan Disney+ di Indonesia Terkuak
Indonesia
Akhirnya, Biaya Langganan Disney+ di Indonesia Terkuak

Biaya berlangganan Rp39.000 per bulan atau Rp199.000 per tahun.

 Ronny F Sompie Dilantik Jadi Analis Utama Keimigrasian
Indonesia
Ronny F Sompie Dilantik Jadi Analis Utama Keimigrasian

"Ronny F. Sompie, Alif Suaidi, Ramli HS dan Yudanus Dekiwanto, keempatnya sebagai Analis Keimigrasian Ahli Utama," demikian dinukil dari situs kemenkumham.go.id.

 Sebuah Hotel Disiapkan Jadi Tempat Isolasi Orang Dalam Pengawasan Corona
Indonesia
Sebuah Hotel Disiapkan Jadi Tempat Isolasi Orang Dalam Pengawasan Corona

Kementerian BUMN berencana menyulap Hotel Patra Comfort, Jakarta untuk menampung orang dalam pengawasan (ODP) virus corona.

Jakarta tak Kunjung Jadi Daerah PSBB, Anies Surati Menkes
Indonesia
Jakarta tak Kunjung Jadi Daerah PSBB, Anies Surati Menkes

Anies mengaku, kondisi DKI saat ini sangat mengkhawatirkan

119.175 Napi Terima Remisi HUT ke-75 RI, Negara Hemat 167 Miliar
Indonesia
119.175 Napi Terima Remisi HUT ke-75 RI, Negara Hemat 167 Miliar

Remisi diberikan kepada seluruh narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif