KPK Yakin Buronan Harun Masiku Masih Hidup KPK (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini tersangka mantan Caleg PDI Perjuangan Harun Masiku (HM), yang saat ini masih buronan diyakini masih hidup.

"Apakah statusnya MD (meninggal dunia) atau disembunyikan, terkait MD atau tidak selama kami tidak melihat jenazahnya di mana, makamnya di mana, kuburannya di mana, maka kami menganggap yang bersangkutan saat ini statusnya masih hidup," kata Plh Deputi Penindakan KPK Setyo Budiyanto saat jumpa pers di Gedung KPK, di Jakarta, Minggu (10/1).

Baca Juga:

Dicecar Komisi III Soal Harun Masiku, Yasonna Laoly Bawa-Bawa Agama

Diketahui, Harun telah dimasukkan dalam status daftar pencarian orang (DPO) sejak Januari 2020. Harun ditetapkan tersangka oleh KPK karena menjadi penyuap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI 2019-2024.

KPK menegaskan, belum tertangkapnya Harun sebagai "utang" yang harus dibayar sesegera mungkin oleh para lembaga antirasuah. KPK telah mengevaluasi tim satuan tugas (satgas) yang bertanggung jawab mencari Harun tersebut.

Plh Deputi Penindakan KPK Setyo Budiyanto. (Humas KPK)
Plh Deputi Penindakan KPK Setyo Budiyanto. (Humas KPK)

"Kami tuntaskan dengan harapan ini 'utang' dari para penyidik yang harus bisa dibayar dengan cara menemukan, penangkapan kepada HM," ujar Setyo. (Pon)

Baca Juga:

Kapolri Idham Azis Perintahkan Seluruh Anak Buahnya Tangkap Harun Masiku

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Aktif COVID-19 Menurun Jadi 54.277 Pasien
Indonesia
Kasus Aktif COVID-19 Menurun Jadi 54.277 Pasien

Kasus aktif terbanyak kedua dan ketiga berada di Jawa Barat yakni 6.443 pasien, dan Jawa Tengah 5.439 pasien.

Gelar Perkara Kasus Dugaan Pelanggaran Prokes Rizieq Shihab Ditunda
Indonesia
Gelar Perkara Kasus Dugaan Pelanggaran Prokes Rizieq Shihab Ditunda

Penyidik terpaksa menunda gelar perkara kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 saat kegiatan Imam Besar FPI Rizieq Shihab.

Warga DKI Disarankan Pelihara Ikan Cupang Lawan DBD
Indonesia
Warga DKI Disarankan Pelihara Ikan Cupang Lawan DBD

Cara gampang mengatasi penyakit DBD ini menurut Widyastuti, dengan cara alami menggunakan ikan cupang

[HOAKS atau FAKTA]: Anies Minta Kapolda Bebaskan Pelajar Ditahan karena Berbuat Anarkis
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Anies Minta Kapolda Bebaskan Pelajar Ditahan karena Berbuat Anarkis

Akun Facebook bernama Andy Rachman mengunggah foto sebuah situs yang bertuliskan “Anies Baswedan Sambangi Polda Metro Jaya, Bicarakan Pembebasan Pelajar Se-Jabodetabek Yang Ditahan”.

Orang Terinfeksi COVID-19 di Indonesia Capai 336 Ribu Orang
Indonesia
Orang Terinfeksi COVID-19 di Indonesia Capai 336 Ribu Orang

Belum terlihat ada tanda-tanda pemerintah sudah dapat mengendalikan laju penularan virus corona.

Laode M Syarif Berharap Hakim MK Kembalikan Fitrah UU KPK
Indonesia
Laode M Syarif Berharap Hakim MK Kembalikan Fitrah UU KPK

Pimpinan KPK periode 2015-2019 ini mengatakan hanya kearifan Hakim Konstitusi yang dapat mengembalikan UU KPK kembali pada fitrahnya.

Mensos Keciduk KPK, Bansos COVID-19 Diganti Uang Tunai Rp300 Ribu
Indonesia
Mensos Keciduk KPK, Bansos COVID-19 Diganti Uang Tunai Rp300 Ribu

BLT Rp300 ribu itu akan dialokasikan ke warga yang terdampak COVID-19

Anak Amien Rais Jual Nama Wakil Ketua Komisi III Saat Ribut dengan Petinggi KPK
Indonesia
Anak Amien Rais Jual Nama Wakil Ketua Komisi III Saat Ribut dengan Petinggi KPK

"Bahkan yang bersangkutan sempat mengatakan. "Kamu, Siapa?" dan mengatakan pada Pak Nawawi saat itu, bahwa ia sedang bersama dengan salah satu Wakil Ketua Komisi dari DPR-RI," jelas dia.

Penjual Nanas di Lereng Gunung Kelud Raup Untung di Tengah Pandemi COVID-19
Indonesia
Penjual Nanas di Lereng Gunung Kelud Raup Untung di Tengah Pandemi COVID-19

Terbukti, penjual buah nanas di sekitar lereng Gunung Kelud, Kediri, Jawa Timur meraup keuntungan tinggi.

Potensi Penyalahgunaan Wewenang Petahana Lebih Besar Ketimbang Anggota Dewan
Indonesia
Potensi Penyalahgunaan Wewenang Petahana Lebih Besar Ketimbang Anggota Dewan

DPR berpandangan syarat mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon kepala daerah seharusnya hanya berlaku untuk PNS, TNI, Polri