KPK Yakin Bisa Buktikan Suap ke Eks Komisioner KPU Meski tanpa Periksa Harun Masiku Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (Foto: Antaranews)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini dapat membuktikan suap proses PAW anggota DPR di persidangan tersangka Saeful Bahri. Meskipun hingga kini, KPK belum juga menangkap dan memeriksa caleg PDIP Harun Masiku yang menjadi buronan atas kasus tersebut.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron meyakini, bukti-bukti yang dikumpulkan selama proses penyidikan telah cukup kuat membuktikan adanya suap yang diberikan Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Baca Juga:

Pukat UGM: KPK Malu Dipimpin Jenderal Bintang Tiga tapi Tak Bisa Tangkap Harun Masiku

Menurut Ghufron, sepanjang bukti-bukti yang dikumpulkan telah kuat, pihaknya akan melimpahkan berkas perkara ke tahap penuntutan.

"Seandainya kemudian mau seminggu kami limpahkan juga kalau pandangan kami sudah cukup bukti kami ajukan," ujarnya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/3).

Diketahui, KPK telah melimpahkan berkas perkara, barang bukti dan tersangka Saeful Bahri yang merupakan mantan staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat masih di DPR ke tahap penuntutan atau tahap II.

Gedung KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Gedung KPK. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Dengan pelimpahan ini, Jaksa KPK memiliki waktu maksimal 14 hari kerja menyusun surat dakwaan terhadap Saiful untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Jakarta dan disidangkan.

Berkas perkara Saeful itu dilimpahkan tanpa memeriksa Harun yang lolos dari OTT KPK pada 8 Januari 2020 lalu. Padahal, Harun merupakan orang yang berkepentingan atas suap yang diberikan dengan perantara Saeful kepada Wahyu Setiawan.

Ghufron memastikan, pihaknya akan tetap memburu Harun Masiku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, tanpa menangkap dan memeriksa Harun, Ghufron meyakini Jaksa KPK dapat membuktikan tindak pidana yang dilakukan Saeful, yakni menjadi perantara suap Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan.

"Apakah harus dibawa atau pun ditangkap dulu pemberinya dalam hal ini terduga HM (Harun Masiku), itu kalau tertangkap kami bawa iya, kalau tidak karena kami sudah jelas perantaranya kan mengatakan uang itu dalam konteks diberikan dalam rangka untuk menetapkan agar si saudara HM sebagai anggota DPR pengganti PAW," pungkasnya.

Baca Juga:

Rencana KPK Adili Harun Masiku Secara In Absentia Diduga Untuk Tutupi Keterlibatan Pihak Lain

Harun merupakan tersangka kasus dugaan suap PAW anggota DPR. Harun diduga telah menyuap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Suap itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR menggantikan caleg terpilih dari PDIP atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

Selain Harun dan Wahyu KPK juga menetapkan mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina dan eks staf Hasto Kristiyanto saat masih di DPR Saeful Bahri sebagai tersangka.

Tiga dari empat tersangka kasus ini telah mendekam di sel tahanan. Sementara, Harun Masiku masih buron. Meski telah dibantu oleh aparat kepolisian di seluruh Indonesia, KPK hingga kini belum juga mampu membekuk Harun. (Pon)

Baca Juga:

KPK Pertimbangkan Adili Harun Masiku Secara In Absentia

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Saksi Sebut Wawan Tak Berwenang Rotasi Pejabat Dinas
Indonesia
Saksi Sebut Wawan Tak Berwenang Rotasi Pejabat Dinas

Iskandar dalam kesaksiannya juga mengaku pernah menerima uang Rp 7,5 juta terkait jabatannya selaku Kadinkes. Menurut Iskandar uang telah dikembalikan ke KPK.

Peradilan Novel Cuma Sandiwara, Pengamat Minta Dua Terdakwa Dibebaskan
Indonesia
Peradilan Novel Cuma Sandiwara, Pengamat Minta Dua Terdakwa Dibebaskan

Menurut Hari, sejumlah pihak termasuk Novel selaku korban seperti meragukan dua orang itu pelaku penyiraman air keras terhadap dirinya

Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak-anak di Depok Dihukum 15 Tahun Penjara
Indonesia
Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak-anak di Depok Dihukum 15 Tahun Penjara

Hukuman berat harus diberikan dengan melakukan perubahan dan penambahan hukuman

Pengamat Tak Setuju indonesia Merujuk Korsel dan Selandia Baru Tangani COVID-19
Indonesia
Pengamat Tak Setuju indonesia Merujuk Korsel dan Selandia Baru Tangani COVID-19

Menurutnya, kasus virus corona di daerah-daerah seperti DKI Jakarta, Bogor, Bandung, dan Bali masih fluktuatif

Tak Patuhi Protokol Kesehatan, Gerombolan Anak Motor di Jakarta Pusat Dibubarkan Polisi
Indonesia
Tak Patuhi Protokol Kesehatan, Gerombolan Anak Motor di Jakarta Pusat Dibubarkan Polisi

Kaposlek Sawah Besar, Kompol Eliantoro Jalmaf menuturkan, Tim Khusus Penindakan Protokol Kesehatan menemukan masih ada beberapa warga yang kebanyakan anak-anak klub motor nekat berkerumun.

Fitra Desak BPK Audit Anggaran APBD DKI 2020 yang Dibahas di Puncak
Indonesia
Fitra Desak BPK Audit Anggaran APBD DKI 2020 yang Dibahas di Puncak

"Agar warga DKI atau masyarakat sipil dapat memantau sebagai bentuk kontrol," papar Misbah

Tarif Rapid Test Antigen di Stasiun Pasar Turi Surabaya
Indonesia
Tarif Rapid Test Antigen di Stasiun Pasar Turi Surabaya

Stasiun Pasar Turi Surabaya, Jawa Timur, merupakan salah satu lokasi tersedianya rapid test antigen yang mulai diberlakukan PT KAI pada Selasa (22/12).

Demo Tuntut Bebaskan Rizieq di Istana Ilegal?
Indonesia
Demo Tuntut Bebaskan Rizieq di Istana Ilegal?

Namun, polisi tidak melarang adanya aksi penyampaian pendapat

Dukung Bioskop Dibuka, PKS: Pengusaha Harus Kooperatif
Indonesia
Dukung Bioskop Dibuka, PKS: Pengusaha Harus Kooperatif

Jangan sampai pemerintah tidak menjadi pengendali

Tindakan Polisi Tangkap Pentolan KAMI Tidak Dapat Dikualifikasi Tindakan Represif
Indonesia
Tindakan Polisi Tangkap Pentolan KAMI Tidak Dapat Dikualifikasi Tindakan Represif

Mendahulukan kepentingan umum, sudah menjadi jati diri Polri